Sabtu, 16 June 2018

​​​​​​​Kenali Bentuk Perkawinan yang Dilarang Hukum di Indonesia

​​​​​​​Seorang pria yang memiliki ikatan perkawinan, tidak dapat melakukan perkawinan lagi kecuali oleh pengadilan diberikan izin kepadanya untuk memiliki istri lebih dari satu.
M Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HGW

Sepucuk surat ditulis oleh Edward VIII pada 10 Desember 1936. Kurang dari setahun dinobatkan sebagai raja Inggris, ia memutuskan turun tahta karena lebih memilih membuktikan cintanya  kepada seorang perempuan. Putra mahkota raja George V ini dinobatkan sebagai penguasa dari wangsa Windsor menggantikan mendiang ayahnya yang mangkat pada 20 Januari 1936. Keputusan Edward VIII mengakhiri fase ketegangan dalam istana  yang oleh media digambarkan sebagai periode paling mencekam kerajaan Inggris setelah Perang Dunia I.

 

Wallis Warfield Simpson, perempuan kelahiran Amerika Serikat yang telah dua kali bercerai dengan suaminya adalah alasan keputusan dramatis Edward VIII turun tahta. Niat Edward VIII menikahi Simpson ditolak Perdana Menteri Inggris Stanley Baldwin saat itu. Ia mengancam mundur dari kabinet. Kepala Gereja Inggris, Uskup Bradford ikut menentang keinginan sang raja. Waktu itu, hukum Gereja di Inggris tidak mengizinkan orang yang telah bercerai menikah lagi saat pasangannya masih hidup.

 

Upaya Edward hendak menempuh “perkawinan morganatic” – yang mengizinkan ia menikahi Simpson dengan syarat tidak bakal menjadi ratu, pun ditolak oleh Perdana Menteri. Melihat upayanya menemui jalan buntu sedang niat untuk menikahi Simpson tidak kuasa ditarik kembali, Edward VIII pun mundur dari tahta Inggris. Peristiwa ini dipandang sebagai momentum kemenangan konstitusional di hadapan pihak kerajaan.

 

Ilustrasi ini menjadi prolog untuk mengenal lebih jauh ketentuan pernikahan di Indonesia. Secara khusus, pengaturan terkait pernikahan di Indonesia dimuat dalam sejumlah perundang-undangan antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan khusus beragama Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua regulasi ini, terdapat bagian khusus yang mengatur mengenai ketentuan perkawinan yang dilarang. Sebelum UU Perkawinan itu berlaku ada beberapa bagian dari Burgerlijk Wetboek yang mengatur perkawinan.  

 

Sebenarnya, perlu didudukkan terlebih dahulu tentang arti dari penggunaan kata perkawinan dan pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam kedua ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. UU No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih jauh, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebut, Perkawinan yang sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

 

(Baca juga: Putusan-Putusan yang Menghargai Pidana Adat)

 

Hukumonline mencatat, sepanjang substansi UU Perkawinan, kata ini konsisten digunakan sampai akhir. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan menurut KHI adalah untuk mewujudakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sejalan dengan UU Perkawinan, salah satu syarat sah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

 

Perkawinan yang Dilarang

UU Perkawinan mengatur sejumlah perkawinan yang dilarang. Penelurusan hukumonline, tidak terdapat perbedaan ketentuan antara UU Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam perihal perkawianan yang dilarang. Pasal 8 UU Perkawinan menyebutkan beberapa jenis perkawinan yang dilarang antara dua orang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua