Selasa, 12 June 2018

Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di e-Court MA

Ada yang menganggap syarat tersebut membatasi akses publik, tapi ada anggapan lain syarat itu jadi motivasi advokat untuk disumpah.
Aji Prasetyo
Ilustrasi advokat: BAS

Semenjak diluncurkan pada 6 Juni 2018 lalu sistem peradilan secara online (e-court) Mahkamah Agung (MA) ternyata belum memuaskan seluruh pihak. Awalnya, sistem ini merupakan cermin dari semangat peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, namun tujuan tersebut tampaknya belum dirasakan sepenuhnya.

 

Salah satu penyebabnya, tentang syarat yang meminta Berita Acara (BA) penyumpahan (advokat) untuk masuk sistem peradilan online. Diketahui, pengunjung yang ingin memasuki laman dari sistem ini diwajibkan mengisi beberapa kolom seperti asal organisasi, tanggal mulai berlaku, tanggal berakhir, tanggal penyumpahan, nomor BA penyumpahan, tempat penyumpahan.

 

Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Indra Safitri berpendapat persyaratan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Mahkamah Agung (MA) kata Indra, tampaknya hanya ingin mengontrol akses yaitu hanya untuk advokat yang mempunyai bukti sumpah.

 

"Tidak sesuai dengan fungsi digital yang harusnya mudah diakses, valid, menjangkau semua pihak yang memerlukan informasinya," kata Indra kepada Hukumonline.  

 

Menurut Indra, tujuan sistem peradilan online adalah mengurangi mafia peradilan yang dianggap masih marak terjadi. Karena itu, MA seharusnya tidak membatasi akses bagi advokat yang telah disumpah saja, tetapi juga advokat lainnya.

 

Meski begitu, ia mengaku tidak akan gegabah untuk melayangkan protes langsung kepada MA. "Nanti saya tunggu reaksi anggota dan kami pelajari secara detail dulu dampaknya bagi anggota," kata dia.

 

Perwakilan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) Ira Andamara Eddymurthi mempunyai pendapat berbeda. Ia tak mempermasalahkan adanya pencantuman nomor Berita Acara sumpah bagi yang ingin masuk dalam sistem peradilan online.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua