Minggu, 17 Juni 2018

Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan

Anak luar perkawinan juga punya hubungan perdata dengan pria selaku ayahnya selama itu bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.
Ady Thea DA
Ilustrasi: HGW

Ada ungkapan yang menyebut anak adalah karunia Tuhan. Bagi pasangan suami-istri, terutama yang baru menikah, pasti menanti kehadiran sang buah hati. Ketika lahir, seorang anak menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Mengacu peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedikitnya ada dua kedudukan seorang anak yakni anak sah dan anak luar perkawinan.

 

Anak sah yakni anak yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Lalu, apa yang dimaksud dengan anak luar kawin? Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Neng Djubaedah, menjelaskan sedikitnya ada dua pengertian tentang anak luar kawin. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.

 

Untuk pengertian yang kedua itu, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah. Menurut Djubaedah ini diatur dalam pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 24 Tahun 2013. Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

 

(Baca juga: Konsekuensi Kawin Capur Butuh Tafsir MK)

 

Oleh karena itu Djubaedah menjelaskan bagi penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, tapi anak tersebut harus dilindungi. Bukan berarti ayah bilogis dari anak luar kawin itu lepas tanggung jawab, dia bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa.

 

Dalam hukum Islam, Djubaedah mengatakan anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata. Sekalipun anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tapi ayah biologisnya itu tidak punya hubungan nasab dengan anak luar kawin. Misalnya, jika si anak berkelamin perempuan, ketika dia mau menikah maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah.

 

Masih dalam hukum Islam, Djubaedah memaparkan anak luar kawin juga tidak bisa mendapat warisan dari ayah biologisnya. Tapi bukan berarti anak luar kawin tidak boleh mendapat harta peninggalan dari orang tuanya. Anak luar kawin bisa mendapat harta peninggalan ayah biologisnya melalui beberapa cara. Misalnya, ayah biologis si anak membuat surat wasiat, bisa juga anak tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapat wasiat wajibah. Besaran harta penginggalan bagi anak luar kawin tidak boleh melebihi ahli waris sah yang mendapat bagian paling kecil.

 

“Jadi dari seluruh harta peninggalan itu dikeluarkan dulu sepertiga bagian untuk anak luar kawin, setelah itu untuk ahli waris,” urai Djubaedah ketika dihubungi, Kamis (24/5). Besaran yang sama juga berlaku bagi harta peninggalan untuk anak luar kawin yang diberikan dalam bentuk hadiah atau hibah.

 

Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menerbitkan putusan No.46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap UU No.1 Tahu 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pasal yang disasar Aisyah Mochtar alias Machica binti H Mochtar Ibrahim selaku pemohon yaitu ketentuan yang mengatur status keperdataan anak luar kawin. Dalam putusan itu pada intinya menyatakan hubungan perdata anak luar kawin bukan saja terhadap ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

 

Baca:

 

Dokumen Penting

Ketua Masyarakat Perkawinan Campur Indonesia (Perca), Juliani W Luthan, mengatakan secara umum anggotanya tidak menghadapi masalah terkait pengakuan negara terhadap anak yang lahir dari kawin campur begitu pula anak luar kawin. Menurutnya, selama anggotanya itu mematuhi ketentuan yang berlaku maka tidak ada persoalan. Misalnya, untuk pasangan kawin campur harus mengantongi akta perkawinan, dan buku nikah. Jika syarat itu terpenuhi, akan mudah bagi pasangan kawin campur untuk mengurus akta kelahiran bagi buah hatinya.

 

Merujuk UU Administrasi Kependudukan, Juliani menyebut jika pasangan kawin campur yang anaknya lahir di Indonesia dan melaporkan kepada petugas berwenang maka anak itu bisa mendapat akta kelahiran WNI. Kemudian orang tua anak tersebut yang statusnya WNA harus melapor kepada kedutaan besar negaranya terkait kelahiran anaknya itu. “Setelah mendapat akta kelahiran itu (sebagai WNI), anak tersebut bisa dibuatkan affidavit atau keterangan bahwa anak itu dwi kewarganegaraan,” katanya.

 

Bagi pasangan kawin campur yang memiliki anak luar kawin, Juliani, mengatakan biasanya anak yang dilahirkan itu mendapat akta kelahiran sebagai anak dari ibu. Setelah berjalan beberapa waktu, ayah biologisnya mengajukan permohonan untuk pengakuan terhadap si anak. “Pengakuan ini melalui mekanisme di pengadilan, selaras itu orang tuanya yang berkebangsaan asing harus melaporkannya kepada kedutaan negara asalnya,” ucap Juliani.

 

(Baca juga: Perceraian karena Orang Ketiga dan Status Anak Luar Kawin)

 

Mengenai pelayanan yang diberikan petugas Juliani masih melihat ada perbedaan pengetahuan yang dimiliki petugas di setiap wilayah. Misalnya, ada petugas yang tidak membolehkan perkawinan campur jika salah satu pasangan bertempat tinggal di luar negeri, dan syaratnya harus punya Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Padahal menurut Juliani aturannya tidak begitu, perkawinan bisa dilakukan di Indonesia asal pasangan itu satu agama. Salah satu pasangan yang WNA harus menunjukan surat pengantar yang diterbitkan otoritas negaranya yang intinya menjelaskan bahwa saat ini dia tidak terikat perkawinan.

 

Oleh karena itu Juliani mengingatkan kepada masyarakat yang mau melakukan perkawinan campur untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang sifatnya administratif jauh hari. Itu diperlukan karena kawin campur mempertemukan dua sistem hukum yang berbeda yakni hukum yang diterapkan di negara masing-masing pasangan. Setiap hukum yang berlaku di masing-masing negara itu harus dipahami oleh pasangan yang bersangkutan. “Ini penting juga agar pasangan itu punya argumen yang kuat jika bertemu petugas yang tidak terbiasa melayani proses administrasi untuk perkawinan campur,” urainya.

 

Akta Kelahiran

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi, mengatakan perkawinan bisa dikatakan sah jika dilakukan sesuai agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Setelah perkawinan berlangsung, mereka bisa mencatatkan, misalnya bagi pasangan yang beragama Islam bisa menyambangi Kantor Urusan Agama (KUA). “Jadi perkawinan berdasarkan agama itu sah, negara tidak pernah mencampuri pengesahan perkawinan, tapi melakukan pencatatan,” urainya.

 

Mengenai akta kelahiran, Edison menegaskan intinya itu adalah hak anak sekalipun anak tersebut tidak diketahui kejelasan orang tuanya. Negara wajib memberikan akta kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran mengatur pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan dua cara. Pertama, melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian; atau. Cara kedua, menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.

 

(Baca juga: Kebijakan Ini Permudah Anak Panti Asuhan Peroleh Akta Kelahiran)

 

Edison mengatakan orang yang menemukan anak dengan identitas yang tidak diketahui kejelasannya itu harus melapor ke polisi. Kemudian aparat kepolisian bersama dinas sosial (dinsos) akan mengidentifikasi kemudian memberi nama anak tersebut. Selanjutnya, melaporkan kepada Dukcapil guna mendapat akta kelahiran. “Tapi akta itu tidak diserahkan langsung kepada anak atau yang mencatatkannya, tapi ditahan di dukcapil. Akta baru bisa diserahkan kepada si anak ketika usianya sudah 18 tahun,” paparnya.

 

Untuk anak yang dilahirkan tapi ibunya tidak mau membeberkan identitas ayah biologis anak itu, Edison menyebut persyaratan untuk mendapat akta kelahiran cukup mudah. Hanya perlu melampirkan surat keterangan dokter. Jika kelahiran anak itu sudah lewat dalam waktu lama atau si anak sudah besar, yang dibutuhkan hanya SPTJM dari ibunya. Untuk perkara ini, akta kelahiran yang terbit hanya tercantum nama ibu selaku orang tua si anak.

 

Edison menjelaskan SPTJM ada dua jenis. Pertama, SPTJM kebenaran data kelahiran yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 orang saksi. Kedua, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri yakni pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 orang saksi.

 

Selain itu Edison menyebut ada juga pasangan yang sudah melakukan perkawinan secara agama, tapi belum mencatatkan anak mereka dalam pencatatan sipil. Syarat yang dibutuhkan untuk mendapat akta kelahiran yakni kedua orang tua anak harus membuat pernyataan. Setelah itu diproses agar nama si anak bisa masuk dalam Kartu Keluarga (KK). Perkara ini biasanya dialami oleh pasangan yang kawin secara agama tapi belum dicatatkan sehingga tidak punya surat nikah.

 

Untuk wilayah Jakarta, Edison menyebut sudah banyak akta kelahiran yang diterbitkan. Mengacu data Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2017 provinsi Jakarta telah menerbitkan 2.994.668 akta kelahiran. Jakarta menempati urutan kedua paling banyak menerbitkan akta kelahiran setelah Jambi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua