Selasa, 19 June 2018

​​​​​​​Status Hukum Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Akibat Perceraian

​​​​​​​Perempuan sebagai kepala keluarga tidak selalu identik dengan perceraian. Namun secara sosial kultural, orang hanya menerima istilah perempuan kepala keluarga bila terjadi perceraian yang melalui prosedur hukum.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: HGW

Dalam kasus perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati, perempuan pada umumnya menanggung beban lebih berat ketimbang laki-laki atau mantan suami. Bila pengadilan memutus hak asuh anak ada di tangan ibu, maka si ibu bukan hanya harus berpikir keras bagaimana cara menafkahi diri sendiri, tapi juga harus siap membiayai hidup anak. Putusan pengadilan yang memerintahkan mantan suami memberi nafkah kepada anak dan mantan istri bak macan di atas kertas karena selama ini implementasinya jauh dari harapan.

 

Hal ini seperti ini dialami Koordinator Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Nani Zulminarni. Pada tahun 2000, Nani diuji masalah perceraian dalam hidupnya. Ketika itu, ia merasakan betapa sulitnya menjadi perempuan yang bercerai dalam konteks sosial kultural di Indonesia. Pandangan orang tentang janda seakan memojokkan dirinya. Belum lagi tuntutan ekonomi yang harus dipikul ibu tiga anak ini. Kesulitan seakan datang bertubi-tubi. Namun pengalaman hidupnya itu membuat ia semangat mengembangkan PEKKA.

 

Kisah lainnya datang dari Adelina, perempuan kepala keluarga yang bekerja sebagai petani. Dia bersama tiga anaknya tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Di tengah keterbatasan, mereka berjuang sendirian karena suaminya meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah sejak 2013.

 

Pada 2014, Adelina memutuskan untuk bergabung dengan Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) dan Koperasi Kredit Mawar Sirisi. Melalui kedua perkumpulan inilah dia bertemu dengan kader PESADA yang senasib. Mereka berbagi suka duka dan saling menyemangati.

 

Muhae, janda 29 tahun dari Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, juga merasakan nasib yang sama. Mantan suaminya menikah dengan perempuan lain dan pergi tanpa kabar. Sejak itu, dia mencari nafkah, mengurusi rumah, dan membesarkan anak-anaknya sendirian yang mulai menginjak usia sekolah.

 

Meski hidup susah dan kerja serabutan, bukan berarti Muhae menyerah. Dia terbiasa membantu warga dusunnya membuat Kartu Keluarga dan KTP. Di tempat dia tinggal, banyak lansia yang tidak punya data kependudukan. Para lansia inilah yang dibantu oleh Muhae tanpa pamrih. Dari sini, Muhae ditawari menjadi tenaga survei Badan Pusat Statistik.

 

Nani Zulminarni berpendapat sebenarnya di UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan siapa kepala keluarga karena definisi kepala keluarga sendiri sangat bias terhadap realita. Menurutnya, banyak sekali perempuan menjadi kepala keluarga meskipun tidak dalam status bercerai secara resmi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua