Selasa, 19 June 2018

Problematika Poligami Tanpa Izin  

Sejumlah masalah bisa timbul akibat poligami tanpa izin seperti keabsahan perkawinan, gugatan pembatalan perkawinan, perceraian, pembagian harta gono gini, hak waris jika suaminya meninggal, bahkan bisa berujung pidana.    
Aji Prasetyo
Ilustrasi: HGW

Berbicara praktik poligami di Indonesia seolah tidak akan pernah habis-habisnya menarik untuk diperbincangkan. Sebab, sebagian kalangan menganggap hal yang tabu ketika membicarakan praktik poligami, sehingga menolak praktik beristri lebih dari satu ini lantaran menganggap sebagai perilaku yang kurang baik. Padahal, baik dari hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan praktik poligami ini dengan sejumlah persyaratan.

 

Peristiwa teranyar, mungkin kita ingat kabar yang baru-baru ini viral mengenai seorang pengusaha asal Cirebon yang menggelar resepsi pernikahan dengan tiga wanita sekaligus. Belakangan diketahui, pengusaha itu bernama Erwin yang telah lebih dulu menikahi dua wanita, kemudian menikah lagi dengan istri ketiga yang pada 2017 lalu berusia 18 tahun.

 

Secara normatif, perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Artinya, seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang istri atau sebaliknya. Hal ini ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan “pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

 

Akan tetapi, seperti disebutkan Pasal 4 UU Perkawinan, Pengadilan dapat memberi izin atau mengabulkan permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kondisi. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan.  Baca Juga: Punya Dua Istri, Bagaimana Pembuatan Kartu Keluarganya?

 

Sesuai Pasal 5 UU Perkawinan, syarat utama berpoligami yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri; adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya; dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Lalu, bagaimana jika poligami dilakukan tanpa izin istri/istri-istri? Apakah diperbolehkan?

 

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

 

Secara teknis, tata cara permohonan izin poligami melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan. Di luar itu, tidak ada aturan hukum atau sanksi yang tegas jika seorang suami berpoligami tanpa persetujuan istri/istri-istrinya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua