Rabu, 13 Juni 2018
Kolom
Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Mengadili Permohonan Praperadilan Oleh: Riki Perdana Waruwu*)
Perlu adanya payung hukum untuk menghindari perbedaan tafsir dan memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dalam Hukum Acara Pidana atau dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
RED
Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Mengadili Permohonan Praperadilan Oleh: Riki Perdana Waruwu*)
Riki Perdana Waruwu. Foto: dokumen pribadi

Pengantar

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadian Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO). SEMA ini menata ulang syarat formil permohonan praperadilan yang diajukan ke pengadilan negeri sehingga menempatkan hak dan tanggungjawab tersangka secara berimbang. Persoalan syarat formil lainnya yang menjadi diskursus di kalangan praktisi ialah mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan.

 

Kewenangan relatif berarti kewenangan pengadilan negeri tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Pada Bagian Kesatu “Praperadilan” Bab X KUHAP, PERMA/SEMA maupun perluasan makna praperadilan melalui beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diatur ruang lingkup kewenangan relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan.

 

Kekosongan hukum ini, menimbulkan pertanyaan. Apakah pengadilan negeri yang berwenang menerima dan memutus permohonan praperadilan merujuk pada tempat terjadinya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan? atau berdasarkan wilayah hukum kedudukan penyidik/penuntut umum yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka atau menyebabkan kerugian? Misalnya Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) POLRI yang berdomisili di Jakarta Selatan melakukan penangkapan tersangka pengedar narkotika di Bandung.

 

KUHAP, HIR/RBg dan Doktrin

Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai maksud segala perkara mengenai tindak pidana namun Pasal 84 ayat (1) KUHAP memiliki 2 (dua) variabel yakni segala perkara dan mengenai tindak pidana sehingga konteksnya dimaksudkan terhadap pemeriksaan pokok perkara.

 

Selain itu, sistematika Pasal 84 ayat (1) KUHAP berada setelah ketentuan Pasal 77-83 KUHAP mengenai praperadilan artinya Pasal 84 ayat (1) tidak dapat merujuk pasal sebelumnya kecuali perintahkan secara tegas melalui pasal-pasal berikutnya sehingga ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP serta turunannya tidak dapat menjadi landasan mengadili praperadilan secara relatif.

 

Praktik hukum acara pidana membenarkan penggunaan hukum acara perdata dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 101 KUHAP bahwa “Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur”. Ganti kerugian yang dimaksud tidak berkaitan dengan proses praperadilan melainkan terkait dengan kerugian materiil yang diderita akibat tindak pidana.

 

Adapula doktrin oleh Yahya Harahap yang berpendapat “semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”.

 

Yahya Harahap membagi 2 (dua) kriteria kewenangan relatif pengadilan negeri pengadilan negeri berdasarkan objeknya. Misalnya, penyidik Bareskrim Mabes POLRI melakukan penangkapan tersangka pengedar narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Bandung maka tersangka mengajukan upaya praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung.

 

Sedangkan apabila Penyidik Bareskrim Mabes POLRI mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang ditangkap di Bandung maka permohonan praperadilan diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

Perbedaan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan objek praperadilan, dapat mempengaruhi waktu penyelesaian perkara praperadilan yang berbeda-beda mengingat perlu adanya panggilan delegasi yang ditujukan bagi Termohon yang berdomisili di luar wilayah pengadilan negeri yang mengadili praperadilan.

 

Penerapan Asas Peradilan Cepat dan Kepentingan Pemohon

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas cepat artinya proses peradilan dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga bersesuaian dengan maksud Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bahwa “pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”.

 

Pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman dan secara khusus ketentuan praperadilan menghendaki penyelesaian praperadilan secara cepat agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum, lanjut atau tidak lanjutnya pemeriksaan pokok perkara dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP.

 

Dalam praktik sejumlah putusan praperadilan, permohonan praperadilan diadili berdasarkan kewenangan relatif tempat di mana penyidik atau penuntut umum berkedudukan sehingga panggilan sidang kepada termohon dapat langsung dilaksanakan oleh pengadilan yang menyidangkan perkara dalam waktu 1 (satu) minggu.

 

Menjadi berbeda apabila permohonan praperadilan diajukan di tempat penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan yang justru berbeda kedudukan tempat dengan penyidik atau penuntut umum. Hal ini memerlukan panggilan delegasi dengan lama waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu, belum lagi apabila pada persidangan pertama termohon tidak hadir maka dalam praktik dipanggil ulang dengan delegasi yang sama yakni memerlukan waktu antara 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu sehingga total waktu panggilan maksimal selama 2 (dua) bulan.

 

Selain itu, terdapat kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menentukan bahwa ”Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”. Salah satu unsur perselisihan adalah adanya perbedaan/berlainan pendapat soal kepentingan masing-masing yang hulunya adalah upaya mempertahankan hak.

 

Hal ini berarti pemohon praperadilan memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan haknya sehingga secara otomatis memiliki tanggungjawab untuk kepentingan pembuktian terhadap tindakan hukum termohon. Muatan kepentingan hukum dan kepentingan pembuktian ini mengarahkan kewenangan relatif pengadilan untuk mengadili permohonan praperadilan dan pada akhirnya memiliki kemiripan dengan konsep aqtor sequitor forum rei, dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg.

 

Kesimpulan

Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili permohonan praperadilan. Praktik sejumlah putusan peradilan saat ini yang menempatkan wilayah hukum kedudukan penyidik/penuntut umum sebagai dasar pengadilan negeri untuk mengadili permohonan praperadilan telah tepat berdasarkan asas cepat, kepentingan hukum dan kepentingan pembuktian pemohon praperadilan.

 

Walaupun demikian, diperlukan adanya payung hukum untuk menghindari perbedaan tafsir dan memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dalam Hukum Acara Pidana atau dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

 

*)Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. adalah Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.