Kamis, 21 June 2018

Tanggung Jawab Bank atas Penipuan yang Dilakukan Karyawannya Oleh: Chandra Yusuf*)

Perlunya suatu solusi dari OJK untuk mengatasi kekosongan hukum agar bank tetap bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya.
RED
Chandra Yusuf. Foto: dokumen pribadi.

Bank melakukan usahanya berdasarkan asas kepercayaan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan).

 

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Nasabah menabung atau mendepositokan dananya tanpa jaminan dari bank. Pasal 1 ayat (2), UU Perbankan menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

 

Sebaliknya, untuk menjaga kepercayaan tersebut, bank wajib menerapkan manajemen risiko. Bank wajib menjaga dan mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian (due care).

 

Dalam kasus sebuah bank BUMN misalnya, karyawan bank dapat meniru dan mencetak sertifikat deposito bank untuk menghindari transaksi yang terkait langsung dengan bank. Untuk mengubah transaksi yang terjadi, karyawan bank membuat transaksi antara nasabah dan pihak ketiga secara langsung, bukan transaksi melalui bank. Karyawan ikut serta untuk mengisi formulir dan meminta tanda tangan nasabah.

 

Modus operandinya, dana nasabah di deposito yang telah jatuh tempo tidak langsung dikirim ke akun pemiliknya, akan tetapi dikirim melalui bank ke akun pihak ketiga (M. Rizal Situru, 2014). Permasalahannya, bagaimanakah pertanggungjawaban bank terhadap nasabahnya, mengingat transaksi tersebut terjadi di dalam bank dengan mengikutsertakan karyawan bank?

 

Risiko Operasional Bank

Apabila pegawai bank di dalam bank melakukan penipuan, maka bank tersebut telah menurunkan taraf hidup individu masyarakat. Bank menjadi tempat yang tidak nyaman untuk berinvestasi. Penyaluran kredit bank dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan dana menjadi terhalang karena penipuan internal.

 

Pekerjaan awal Basel Committee (BCBS 1998) menuangkannya dalam ketentuan, segala sesuatunya yang bukan risiko pasar dan kredit dianggap sebagai risiko operasional. Selanjutnya, BCBS 2001a mendefinisikan “the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate internal processes, human errors, system failures or related causes.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua