Kamis, 21 Juni 2018
Kolom
Tanggung Jawab Bank atas Penipuan yang Dilakukan Karyawannya Oleh: Chandra Yusuf*)
Perlunya suatu solusi dari OJK untuk mengatasi kekosongan hukum agar bank tetap bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya.
RED
Tanggung Jawab Bank atas Penipuan yang Dilakukan Karyawannya Oleh: Chandra Yusuf*)
Chandra Yusuf. Foto: dokumen pribadi.

Bank melakukan usahanya berdasarkan asas kepercayaan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan).

 

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Nasabah menabung atau mendepositokan dananya tanpa jaminan dari bank. Pasal 1 ayat (2), UU Perbankan menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

 

Sebaliknya, untuk menjaga kepercayaan tersebut, bank wajib menerapkan manajemen risiko. Bank wajib menjaga dan mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian (due care).

 

Dalam kasus sebuah bank BUMN misalnya, karyawan bank dapat meniru dan mencetak sertifikat deposito bank untuk menghindari transaksi yang terkait langsung dengan bank. Untuk mengubah transaksi yang terjadi, karyawan bank membuat transaksi antara nasabah dan pihak ketiga secara langsung, bukan transaksi melalui bank. Karyawan ikut serta untuk mengisi formulir dan meminta tanda tangan nasabah.

 

Modus operandinya, dana nasabah di deposito yang telah jatuh tempo tidak langsung dikirim ke akun pemiliknya, akan tetapi dikirim melalui bank ke akun pihak ketiga (M. Rizal Situru, 2014). Permasalahannya, bagaimanakah pertanggungjawaban bank terhadap nasabahnya, mengingat transaksi tersebut terjadi di dalam bank dengan mengikutsertakan karyawan bank?

 

Risiko Operasional Bank

Apabila pegawai bank di dalam bank melakukan penipuan, maka bank tersebut telah menurunkan taraf hidup individu masyarakat. Bank menjadi tempat yang tidak nyaman untuk berinvestasi. Penyaluran kredit bank dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan dana menjadi terhalang karena penipuan internal.

 

Pekerjaan awal Basel Committee (BCBS 1998) menuangkannya dalam ketentuan, segala sesuatunya yang bukan risiko pasar dan kredit dianggap sebagai risiko operasional. Selanjutnya, BCBS 2001a mendefinisikan “the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate internal processes, human errors, system failures or related causes.

 

Di Indonesia, hal tersebut diikuti oleh pasal 1 ayat (7), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yakni: “Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

 

Kejahatan dalam kasus bank BUMN di atas termasuk dalam risiko operasional, yang masuk ke dalam “Loss Event Types”, khususnya “Internal Fraud”. Adapun pengertiannya, “Losses due to acts of a type intended to defraud, misappropriate property or circumvent regulations, the law or company policy, excluding diversity/discrimination events, which involves at least one internal party.” (Paola Leone, Pasqualina Porretta dan Mario Vellella, 2018).

 

Meskipun bank telah menerapkan manajemen risiko, bank mengalami permasalahan yang datangnya dari internal bank. Faktanya, bank tetap tidak dapat terlepas dari risiko, termasuk risiko operasional. Pertanggungjawaban bank dapat dilihat dalam pasal 49 UU Perbankan yang menyebutkan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan kejahatan seperti penggelapan atau penipuan.

 

Tentunya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi pengawas perbankan harus memiliki peraturan yang komprehensif untuk melindungi nasabah bank, apabila kejahatan internal terjadi. Selama ini nasabah hanya dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan. Seringkali, hakim menolak ganti rugi nasabah terhadap bank, karena penipuan yang dilakukan oleh karyawan bank dalam perkara pidananya wajib memiliki keputusan hakim yang tetap terlebih dahulu.

 

Pertanggungjawaban Direksi dan Karyawan Bank

Ketidakpercayaan nasabah karena “poor management” tidak hanya akan merugikan perseroan, tetapi juga merusak ekonomi global (Nicholas V. Vakkur dan Zulma J. Herrera, 2013). Perlunya suatu solusi dari OJK untuk mengatasi kekosongan hukum agar bank tetap bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya.

 

Sesuai dengan pasal 1 angka (5), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Dalam hal ini, bank merupakan Perseroan Terbatas yang mengikuti peraturan UU PT. Oleh karenanya, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank.

 

Dalam UU PT sudah jelas disebutkan bahwa direksi organ yang mewakili perseroan. Tanggung jawab direksi wajib memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Adapun direksi diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi tidak dapat dianggap karyawan perseroan. Pengangkatannya dalam RUPS dituangkan dalam akta notaris.

 

Sementara karyawan bank menjadi kepanjangan tangan direksi yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja. Dalam perjanjian tenaga kerja, karyawan bekerja melakukan pekerjaan direksi berdasarkan anggaran dasar PT. Namun karyawan yang melakukan tindakan di luar dari apa yang telah diperjanjikan menjadi tanggung jawabnya secara pribadi. Bank sebagai pihak dalam perjanjian dapat menggugatnya di pengadilan.

 

Perjanjian yang bersifat hukum pribadi dan UU PT yang bersifat hukum publik tidak dapat menjadi satu kesatuan. Perjanjian dan UU PT terhubung ketika ada irisan ruang lingkup. Irisan ruang lingkup tersebut bisa sejalan dan tidak sejalan. Apabila tidak sejalan perjanjian yang dibuat melanggar pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan “causa yang halal” atau perjanjian tidak dapat melanggar UU PT. Apabila karyawan melakukan penyimpangan, maka ia melanggar perjanjian atau wanprestasi. Apabila wanprestasi, maka karyawan bukan bertanggung jawab pribadi seperti direksi, akan tetapi ia melanggar prestasi berdasarkan perjanjian.

 

Apabila pimpinan kantor cabang yang menimbulkan kerugian nasabah karena penipuan yang dilakukannya, maka apakah direksi di kantor pusat tetap bertanggung jawab atas perbuatan kantor cabang tersebut? Direksi dapat saja menggugat karyawan untuk menutupi kerugian perseroan. Namun tindakan demikian tidak akan dilakukan oleh bank. Bank menganggap tindakan demikian akan memunculkan risiko hukum.

 

Padahal direksi yang mewakili bank, baik kantor pusat maupun kantor cabang telah menawarkan jasanya kepada masyarakat. Ia bertanggung jawab atas seluruh bagiannya. Sementara karyawan bank hanya dapat digugat wanprestasi karena ia melanggar perjanjian kerja. Karyawan hanya terikat dalam perjanjian kerja dengan bank. Namun bank dapat berkilah bahwa karyawan bertanggung jawab secara pribadi atas kejahatan yang dilakukannya.

 

OJK dapat membuat peraturan tentang kewajiban bank untuk mengambil alih semua permasalahan yang berhubungan dengan risiko internal, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya di dalam kantor bank. Bank wajib mengganti uang nasabah seluruhnya. Namun bank dapat menggugat karyawan yang melakukan kejahatan tersebut. Dengan demikian bank tidak lagi menjadi tempat yang berisiko bagi nasabah untuk menyerahkan dananya.

 

*)Dr. Chandra Yusuf, SH., LLM., MBA., MMgt adalah dosen Sekolah Pascasarjana di Universitas Yarsi dan Dewan Pengarah Kolegium Jurist Institute (KJI).

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.