Kamis, 21 June 2018

Sjamsul Nursalim Kucurkan Dana BLBI ke Grup Perusahaannya

Eks Pejabat BI hanya bisa memastikan pengawas melakukan pekerjaannya dengan baik, namun juga mengakui penyimpangan bisa saja terjadi.
Aji Prasetyo
Ilustrasi sidang di PN Jakarta Pusat. Foto: RES

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung menjalani sidang lanjutan dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

 

Dalam sidang ini, Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi yaitu Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Iwan Ridwan Prawiranata yang menjabat sebelum Syafruddin, serta Mantan Deputi Bank Indonesia Maulana Ibrahim yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BPPN.

 

Dari kedua saksi tersebut yang cukup menjadi perhatian yakni keterangan Iwan Ridwan Prawiranata yang pernah menjadi Kepala BPPN. Ia mengaku mengetahui adanya penyelewengan dana BLBI yang dilakukan Sjamsul Nursalim selaku bos BDNI ke rekening grup perusahaannya.

 

“Saya hanya melihat laporan yang bulan Maret sampai Desember itu kalau tidak salah, ada pemberian ke grupnya sendiri," ungkap Iwan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/6/2018). Baca Juga: Alasan Hakim Tolak Eksepsi Syafruddin

 

Penuntut umum KPK memperjelas penyimpangan yang diduga dilakukan Sjamsul. Seperti melakukan penempatan baru dengan menambah saldo debet, melakukan pembayaran dana talangan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban nasabah grup terkait, pemberian kredit rupiah kepada grup terkait yang dananya digunakan untuk transaksi di pasar bank antar bank.

 

Mendengar penjelasan itu, Iwan membenarkannya. "Dari laporan pengawas bank ada," jawab Iwan.

 

Perusahaan milik Sjamsul, BDNI diketahui menerima kucuran dana sebesar Rp 37 triliun yang terdiri dari fasilitas surat berharga pasar uang khusus, fasilitas saldo debet dan dana talangan valas. Selain itu, BDNI disebut menerima BLBI sebesar Rp 5,4 triliun dalam periode setelah 29 Januari 1999 sampai dengan 30 Juni 2001 berupa saldo debet dan bunga fasilitas saldo debet.

 

Namun kemudian BDNI melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana puluhan triliun tersebut. BPPN kemudian menetapkan BDNI sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum. Sehingga BDNI diwajibkan mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Aqcusition Agreement (MSAA).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua