Jumat, 22 Juni 2018

Jerat Pidana bagi Nakhoda ‘Maut’

Ancaman hukuman pidana mulai 1 tahun hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1,5 miliar.
Aji Prasetyo
Ilustrasi kecelakaan transportasi laut. HGW

Setidaknya 192 orang hilang dan 3 lainnya meninggal dunia akibat insiden tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara, Senin (18/6) kemarin. Peristiwa ini pun menjadi perhatian pemerintah termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya menyelidiki sebab-sebab tenggelamnya kapal laut tersebut.  

 

Dilansir Antara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau langsung Posko SAR Gabungan di Pelabuhan Tigaras, Sumangulun, Sumatera Utara. Dalam keterangannya kepada wartawan, Tito menyatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mengenai peristiwa ini.

 

"Selain mendukung kegiatan SAR, pihak Polri juga akan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ada unsur pidana dalam peristiwa itu," kata Tito, Kamis (21/6). Baca Juga: Hindari Kecelakaan, Pahami Standar Keselamatan Penyeberangan Angkutan Laut

 

Tito pun menekankan, jika ditemukan ada unsur pidana, Polri akan meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dan menentukan tersangkanya. "Karena kami tidak ingin kasus serupa terulang lagi. Ini pelajaran penting," ujarnya mengingatkan.

 

Menurut Tito, dalam penyelidikan awal ada unsur kelalaian yang dalam operasi pelayaran KM Sinar Bangun yang menelan ratusan korban ini. Pelakunya, dapat dikenakan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP yang menyebutkan barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain atau luka-luka berat dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.  

 

"Kalau sengaja, kena pasal 338 KUHP, bisa juga. Tapi ini lebih banyak kelalaian, selain unsur cuaca saat itu. Apalagi nakhoda sudah sering mengangkut penumpang hingga 150 orang. Padahal bobot mati kapal hanya 17 GT yang hanya mampu mengangkut 60 orang," ujar Kapolri melanjutkan.

 

Selain itu, tidak ada manifes dan jaket penyelamat yang dipersiapkan bagi penumpang ketika terjadi kecelakaan. "Ini kelalaian yang dilakukan nakhoda yang ternyata juga pemilik kapal," sebutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua