Selasa, 26 Juni 2018

Mengenal Aspek Hukum Masa Tenang Pilkada 2018

Dalam kerangka penegakan hukum pemilu, sudah ada lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pemilihan di salah satu TPS. Foto: MYS

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja di sejumlah daerah berusaha menurunkan spanduk dan peraga kampanye lainnya. Penurunan alat peraga kampanye itu adalah buntut dari masa tenang yang berlangsung sejak Minggu (24/6) hingga Selasa (26/6). Batas akhir masa tenang adalah sehari menjelang pilkada serentak atau sehari sebelum pemungutan suara.

 

Penentuan masa tenang dan larangan-larangan aktivitas politik pada hari itu tertuang antara lain dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selama tiga hari, Badan Pengawas Pemilu akan bekerja ekstra untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap masa tenang.

 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun ini, tengah memasuki tahapan masa tenang sejak Minggu-Selasa (24-26 Juni 2018). Selanjutnya helat puncak pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada Rabu (27/06) secara serentak di 171 daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Selama masa tenang berlangsung, seluruh pasangan calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

 

Berdasarkan PKPU No. 4 Tahun 2017, aktivitas yang tergolong kampanye adalah pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat Peraga Kampanye; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama masa tenang berlangsung, seluruh aktivitas kampanye dimaksud tidak boleh terjadi.

 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyebutkan bahwa selama masa tenang kerap terjadi beberapa potensi pelanggaran terhadap ketentuan masa tenang. “Masa tenang memiliki potensi kerawanan pelanggaran pilkada, terutama dari tim pasangan calon, tim sukses atau tim kampanye, termasuk simpatisan atau relawan,” ujar Titi kepada hukumonline, Senin (25/06).

 

Masih terkait dengan larangan aktivitas pada masa tenang, Pasal 50 PKPU No. 4 Tahun 2017 menegaskan bahwa setiap Partai Politik maupun Gabungan Partai politik, berikut Pasangan Calon serta tim kampanyenya wajib menutup akun resmi yang digunakan untuk kampanye di media sosial, selambat-lambatnya satu hari setelah masa kampanye berakhir.

 

Pasal 54 PKPU No 4 Tahun 2017 menegaskan selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan/atau tim kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua