Selasa, 26 Juni 2018
Cari Topik Penelitian Hukum? Simak Usulan Peneliti Jebolan Harvard
Terjadi stagnansi pemikiran hukum Indonesia akibat penelitian hukum yang tidak berkembang pesat di kampus-kampus hukum.
Normand Edwin Elnizar
Cari Topik Penelitian Hukum? Simak Usulan Peneliti Jebolan Harvard
Gregory Churchill (batik cokelat) tengah memandu diskusi di hadapan para peserta, Senin(25/6). Foto: NEE

Puluhan tahun Indonesia merdeka, masih banyak topik penelitian hukum yang belum digali menjadi produk pembaharuan hukum Indonesia. Sayangnya, topik-topik ini bahkan belum menjadi perhatian dalam penelitian-penelitian di kampus hukum besar di Indonesia.

 

Peneliti dan pemerhati hukum Indonesia, Gregory Churchill, mengajukan sejumlah contoh topik penting untuk diteliti dalam diskusi “Penelitian Hukum dan Pengembangan Ilmu Dalam Bidang Hukum” bersama para dosen, guru besar, dan peneliti hukum, Senin (25/6) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Kampus Depok.

 

Greg, begitu sapaan akrab pria lanjut usia ini, memang seorang ahli hukum asing asal Amerika Serikat. Namun sejak menyabet gelar Jurist Doctor dari Harvard Law School di tahun 1975, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya berkarier sebagai peneliti, pengajar, dan konsultan hukum di Indonesia. Tiba di Indonesia pada tahun 1976, Greg telah ikut terlibat dalam sejumlah proyek penataan hukum di Indonesia.

 

Tercatat bahwa pembentukan Pusat Dokumentasi Hukum FHUI serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum milik Badan Pembinaan Hukum Nasional melibatkan Greg sebagai tenaga ahli. Ia juga pernah ikut mengajar di FHUI sebelum akhirnya menjadi penasihat di firma hukum ternama ABNR (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro).

 

(Baca Juga: Menteri Yasonna Minta Penelitian Hukum Responsif Terhadap Perkembangan Teknologi)

 

Selama 42 tahun mengamati hukum Indonesia dari dekat, Greg menilai masih banyak topik penelitian menarik dan penting untuk dijadikan karya ilmiah sekaligus aplikatif bagi pembaharuan hukum Indonesia. Bagi anda para mahasiswa hukum yang tengah menyusun tugas penelitian skripsi, tesis, hingga disertasi bisa mempertimbangkan daftar topik yang dipaparkan Greg berikut:

Stagnansi Berawal dari Kampus Hukum

Sebagai pemerhati, Greg menilai bahwa kurangnya elaborasi berbagai topik penelitian hukum masih mewarisi “cerita lama” dari masa lalu. “Banyak persoalan budaya hukum, budaya pendidikan yang kita kira sudah ada momentum perubahan selama puluhan tahun ternyata masih jadi kendala,” katanya di awal diskusi.

 

Yang Greg maksud adalah kekakuan pemikiran hukum di Indonesia yang cenderung menempatkan hukum sebagai doktrin sakral termasuk metodologi dalam meneliti hukum. Akibat dari pendekatan penelitian yang kaku ini ialah stagnansi pembaharuan hukum di Indonesia.

 

(Baca Juga: PSHK dan Yayasan AHP Teken MoU Penelitian Hukum)

 

Dekan FHUI, Prof. Melda Kamil Ariadno menyambut baik gagasan-gagasan serta pendekatan terbuka yang disampaikan oleh Greg dalam diskusi. Sosok Greg sendiri telah dikenal Melda sejak dirinya mengawali karir sebagai asisten dosen puluhan tahun silam.

 

Dalam sambutannya, Melda memancing para peserta berpikir kritis dan terbuka. “Kita harusnya butuh membuka pikiran kita bahwa yang namanya metodologi sifatnya tidak rigid,” ujar Melda.

 

Menurut Melda, sudah saatnya para ilmuwan hukum dari kalangan dosen dan peneliti mengembangkan hukum dengan titik berat untuk menjawab tantangan dan kebutuhan akan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, ia menilai dikotomi pendekatan doktriner dan sosiolegal sudah tidak tepat lagi.

 

(Baca Juga: Regulasi Hambat Pengembangan Penelitian)

 

Binziad Kadafi, dosen dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang hadir dalam diskusi mengakui kecenderungan stagnansi pemikiran hukum terutama di kampus-kampus hukum Indonesia. Dafi—begitu ia biasa disapa—yang tercatat pula sebagai pendiri dan peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengusulkan komunikasi rutin antara kalangan kampus hukum dengan LSM sebagai upaya memecah stagnansi itu.

 

“Sekarang diskursus hukum lebih banyak di LSM,” katanya pada hukumonline.

 

Peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Dian Rositawati, mengungkapkan hal senada soal “keringnya” penelitian hukum di kampus-kampus hukum Indonesia. Akibatnya, pengembangan pengetahuan dan belajar mengajar hukum di ruang kelas tidak lebih maju selama beberapa generasi.

 

Padahal, menurut peneliti yang akrab disapa Tita ini seharusnya kampus hukum kaya akan pengembangan diskursus hukum melalui beragam penelitian-penelitian tebaru. Sayangnya sejak reformasi pemerintahan pasca Orde Baru, justru LSM lebih maju dan kaya akan beragam karya penelitian yang sekaligus menunjang pembaharuan hukum di Indonesia. 

 

“Idealnya, produk akademis dari fakultas hukum memiliki nilai otoritatif lebih besar daripada penelitian yang disusun LSM,” jelas Tita kepada hukumonline usai diskusi.

 

Baik Tita maupun Dafi mendorong kampus-kampus hukum mengubah pendekatan dalam menghasilkan penelitian hukum berkualitas. Tidak sekadar berkontribusi pada diskursus hukum, namun juga menyelesaikan masalah di masyarakat. “Probling solving research menurut saya yang paling OK,” ujar Dafi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.