Selasa, 26 Juni 2018
Di Malaysia, Lisensi Advokat Tak Berdasarkan Berita Acara Sumpah Pengadilan
Dalam rangka penandatanganan MoU Peradi-Malaysian Bar, delegasi advokat Malaysia datang ke Indonesia sekaligus berdiskusi tentang berbagai isu hukum dan peluang bisnis jasa hukum di kedua negara.
Normand Edwin Elnizar
Di Malaysia, Lisensi Advokat Tak Berdasarkan Berita Acara Sumpah Pengadilan
Presiden Malaysian Bar, George Varughese. Foto: NEE

Jumat (22/6) menjadi hari bersejarah bagi dunia profesi advokat dua negara serumpun Indonesia-Malaysia. Secara resmi kedua organisasi advokat sepakat menjalin hubungan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global, khususnya untuk saling mendukung kemajuan profesi advokat di masing-masing negara.

 

Belasan delegasi advokat Malaysian Bar diterima langsung oleh jajaran Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Sekretariat Peradi lt.11 Grand Slipi Tower. Hadir pula puluhan anggota Peradi serta perwakilan Pemerintah dari Kementerian Luar Negeri. Kerja sama ini diharapkan memberikan keuntungan tidak hanya bagi pengembangan profesi advokat, namun juga bagi advokasi kepentingan hukum warga negara. Terutama bagi para pekerja migran Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan orang di Malaysia.

 

Hukumonline mendapat kesempatan mewawancarai langsung Presiden Malaysian Bar, George Varughese mulai dari soal MoU yang dibuat hingga perbandingan kedua organisasi advokat negara serumpun ini. Menjadi advokat sejak 1991, George mengelola kantor hukum miliknya, George Varughese Advocates & Solicitor, di Selangor dengan area praktik litigation, corporate, conveyancing, banking and criminal. Berikut petikan wawancaranya.

 

Mengapa Malaysian Bar tertarik bekerja sama dengan Peradi? Siapa yang memulai inisiatifnya?

Kami yang memulai inisiatifnya. Malaysian Bar sebelumnya telah menandatangani MoU dengan beberapa organisasi advokat dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Mongolia, Taiwan, beberapa provinsi di Tiongkok. Kami juga bekerjasama dengan organisasi advokat di California, Amerika Serikat. Kami berpikir ini akan menjadi ide bagus untuk membangun hubungan lebih dekat dengan organisasi advokat di Indonesia. Karena kita sama-sama bagian dari ASEAN, menjadi sangat penting untuk bekerja sama lebih dekat dengan negara-negara di ASEAN. Karena itu, kami berinisiatif mengajak kerja sama saat betemu dengan Dr. Ricardo (Ricardo Simanjuntak, salah satu Wakil Ketua Umum Peradi-red.) di Hong Kong. Selanjutnya kami melanjutkan hasil pertemuan itu hingga akhirnya menandatangani MoU hari ini. 

 

Malaysian Bar tampak proaktif untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi advokat dari berbagai negara, apa alasannya?

Alasannya seperti yang saya sebutkan dalam kata sambutan tadi, era globalisasi menjadi waktu yang tepat bagi advokat di Malaysia memperluas layanan jasanya tidak hanya di Malaysia saja. Sangat penting bagi kami untuk bisa berkompetisi secara memadai dengan advokat dari berbagai yurisdiksi di negara lainnya. Oleh karena itu pula menjadi sangat penting untuk bekerja sama dengan berbagai kalangan advokat di berbagai yurisdiksi.

 

Apa yang Anda harapkan dari MoU yang dibuat dengan Peradi ini?

Hal yang kami harapkan tentunya kerja sama yang lebih baik dalam banyak kegiatan. Misalnya, program pertukaran kerja magang advokat di firma hukum masing-masing negara. Mereka bisa saling mempelajari lebih banyak tentang sistem hukum kedua negara secara langsung. Hal lainnya bisa juga seminar-seminar dengan topik kepentingan bersama Indonesia - Malaysia. Sangat banyak isu lintas batas yurisdiksi terus berkembang antara kedua negara ini. Karena kita memang negara yang berdekatan.

 

Misalnya saja soal kabut asap. Ini bisa menjadi persoalan hukum lintas yurisdiksi soal bagaimana kita menanganinya. Dengan hubungan kerja sama yang lebih baik antara Malaysian Bar dan Peradi, bisa saja kami membuat komite khusus untuk mengkaji bersama bagaimana penanganan terbaiknya. Kami melakukan itu dengan Singapura untuk menyelesaikan persoalan lintas batas yurisdiksi. 

 

Adakah isu komersial yang ingin dicapai melalui kerja sama ini?

Tentu saja. Saat ini ada banyak hubungan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Tidak hanya bisa menunjang peningkatan investasi dari kedua negara, kerja sama ini juga bisa untuk meningkatkan kolaborasi dalam berbagai isu komersial. Kami masih akan menindaklanjuti MoU ini menjadi lebih konkret lagi.

 

Dalam sambutan pagi tadi Anda sempat menyebutkan soal amandemen Legal Profession Act 1976 yang membuka peluang firma hukum asing lebih leluasa berpraktik di Malaysia. Adakah syarat untuk mengikuti uji kompetensi tertentu?

Benar, ada tiga cara. Yang pertama firma hukum itu bisa membuka kantor sendiri dan beroperasi di Malaysia. Tanpa ujian khusus apapun. Hanya saja tentu harus mengurus biaya administrasi dan sertfikat izin praktik di Malaysia dari Malaysian Bar. Tapi tanpa ujian khusus apapun.

 

Kedua, jika advokat asing secara individu ingin berpraktik di Malaysia maka harus dipekerjakan oleh firma hukum di Malaysia. Lalu Malaysian Bar akan memberikan izin praktik bagi advokat asing tersebut. Setelah Malaysian Bar menyetujui pengajuan izinnya, mereka bisa berpraktik di Malaysia. Yang terakhir dengan skema joint venture. Maksimal 40% kepemilikan firma hukum oleh advokat asing.

 

Apakah Malaysian Bar adalah wadah tunggal organisasi advokat di Malaysia?

Ya, kami hanya memiliki satu organisasi advokat yang mengatur seluruh advokat di Malaysia. Semua advokat yang berpraktik wajib menjadi anggota Malaysian Bar. Itu syarat untuk berpraktik. Harus menjadi anggota dan memiliki sertifikat izin dari Malaysian Bar sebelum berpraktik advokat.

 

Kecuali di Sabah dan Sarawak yang merupakan yurisdiksi terpisah, Malaysia bagian timur. Jika ingin berpraktik advokat di Sabah atau Serawak, ada ketentuan berbeda. Bahkan saya yang bukan penduduk Sabah atau Sarawak tidak bisa berpraktik di sana. Dalam hal ini mereka memiliki organisasi profesi yang independen. (di Sabah ada organisasi advokat bernama Sabah Law Society dan di Sarawak bernama The Advocates Association of Sarawak-red.). Jadi hanya ada tiga organisasi terpisah di tiga yurisdiksi. Kalau hanya mau berpraktik di Sabah atau Sarawak, tidak perlu menjadi anggota Malaysian Bar.

 

Di Indonesia, sebelum menjadi advokat harus diambil sumpah oleh Pengadilan. Bagaimana dengan di Malaysia?

Sama. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi hukum, lalu bekerja magang di firma hukum selama 9 bulan. Setelah itu bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan, lalu akan diadakan seremoni pelantikan yang disebut call to the bar. Artinya Pengadilan sudah mengizinkan untuk menjadi advokat. Tapi ini belum memberikan izin untuk berpraktik sebagai advokat. Untuk bisa berpraktik advokat harus mendaftarkan diri sebagai anggota Malaysian Bar, membayar sejumlah biaya administrasi, lalu Malaysian Bar memberikan sertifikat praktik.

 

Saat magang harus dibimbing oleh advokat yang sudah berpraktik 7 tahun atau lebih. Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan harus melampirkan sertifikat magang yang diberikan advokat pendamping. Sebagai bukti bahwa anda memang sudah layak untuk menjadi advokat.

 

Semua jenis praktik advokat di peninsula Malaysia wajib menjadi anggota Malaysian Bar. Entah itu litigasi kriminal, korporasi, dll. Kecuali bagi in house counsel yang menjadi pegawai di perusahaan. Meskipun corporate lawyer yang tidak beracara di pengadilan, selama mereka bekerja di firma hukum untuk layanan jasa hukum, memberikan nasehat hukum bagi perusahaan, tetap harus menjadi anggota Malaysian Bar.

 

Apakah profesi advokat di Malaysia dikategorikan sebagai penegak hukum seperti advokat di Indonesia?

Tidak, kami bukan lembaga penegak hukum. Kami lembaga profesi yang mengelola profesi advokat termasuk disiplin profesi. Jika ada anggota Malaysian Bar melanggar hukum, dewan etik bisa memecatnya.

 

Apa bahasa resmi yang digunakan di peradilan? Apakah bahasa Melayu atau bahasa Inggris?

Berdasarkan undang-undang, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu. Tapi tidak dilaksanakan secara ketat. Hakim bisa mengizinkan penggunaan bahasa Inggris. Tapi dalam dokumen-dokumen resmi di peradilan harus menggunakan bahasa Melayu, boleh juga melampirkan terjemahan dalam bahasa Inggris. 

 

Pertanyaan terakhir, apakah terpilihnya Perdana Menteri Mahathir Mohamad belum lama ini memberikan dampak pada dunia hukum di Malaysia?

Mahathir menekankan rule of law dalam gaya pemerintahannya saat ini. Malaysian Bar sangat menyambut baik hal itu. Saat ini dia sedang melakukan reformasi di lembaga-lembaga negara termasuk lembaga penegak hukum seperti peradilan, kepolisian, komisi antikorupsi dll. untuk memberikan sistem pelayanan yang lebih baik. Saat ini dia lebih baik ketimbang masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri yang pertama kali dulu.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.