Kamis, 28 Juni 2018
Revisi KUHP Perlu Adopsi Konvensi Anti Penyiksaan
Guna mendukung penghapusan praktik penyiksaan.
Ady Thea DA
0
Revisi KUHP Perlu Adopsi Konvensi Anti Penyiksaan
Ilustrasi korban penyiksaan. Ilustrator: HGW

Sejak 20 tahun lalu pemerintah telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan lewat UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Walau telah lama meratifikasi konvensi antipenyiksaan dan ditopang beragam peraturan nasional berbasis hak asasi manusia, praktik penyiksaan masih terus terjadi di Indonesia dalam proses hukum.

Hasil pemantauan KontraS selama Juni 2017-Mei 2018 terdapat 130 kasus penyiksaan. Berbagai kasus itu dihimpun dari pemantauan terhadap pemberitaan di media dan advokasi yang dilakukan KontraS serta jaringannya di daerah.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mencatat beberapa tahun terakhir jumlah kasus penyiksaan relatif konstan. Pola praktik penyiksaan juga masih sama seperti tahun sebelumnya, tujuannya untuk mendapat pengakuan dari korban, atau sebagai bentuk penghukuman. Tidak sedikit regulasi yang mengatur perlindungan dari praktik penyiksaan seperti konvensi Anti Penyiksaan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000  tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Internal Polri dan TNI menurut Yati juga punya peraturan terkait HAM, khususnya melarang melakukan praktik penyiksaan. Sayangnya, pelaksanaan berbagai aturan itu dirasa belum efektif.

“Selama dua dekade reformasi dan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, pemerintah belum serius menghapus praktik penyiksaan secara menyeluruh. Terlihat dari kebijakan yang ada belum mengatur secara khusus anti penyiksaan,” kata Yati dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/6).

(Baca juga: Inilah Penelitian Terbaru LBH Jakarta tentang Praktek Penyiksaan).

Menurut Yati regulasi yang ada selama ini sangat umum dalam mengatur anti penyiksaan. Misalnya pasal 33 ayat (1) UU HAM hanya menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Bahkan dalam KUHP juga tidak ada defenisi khusus tentang penyiksaan, yang ada hanya penganiayaan.

Mengingat saat ini proses revisi KUHP masih dibahas pemerintah dan DPR, Yati mengusulkan agar ketentuan tentang antikekerasan disebutkan secara tegas dalam rancangan KUHP. Beberapa waktu lalu KontraS sudah menyampaikan masukan kepada pemerintah dan DPR. “Jika serius mau menghapus praktik penyiksaan, revisi KUHP harus mengadopsi konvensi Anti Penyiksaan,” ucapnya.

Selain itu Yati mendesak pemerintah dan DPR untuk segera meratifikasi protokol opsional konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT). Dalam berbagai forum di PBB pemerintah Indonesia sering berjanji untuk meratifikasi OPCAT tapi sampai sekarang tak kunjung terwujud. Protokol itu menurut Yati sangat penting karena memberi panduan untuk menghapus praktik penyiksaan seperti mengatur mekanisme kunjungan ke lapas, penjagaan dan perlindungan di dalam tahanan, dan mekanisme penghukuman terhadap kasus penyiksaan. Dia yakin dengan meratifikasi OPCAT pemerintah akan sangat terbantu untuk menghapus praktik penyiksaan.

Ratifikasi OPCAT menurut Yati bisa digunakan untuk mencegah terjadinya potensi praktik penyiksaan dalam pemberantasan terorisme. Dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu Yati melihat ada ketentuan yang berpotensi menimbulkan praktik penyiksaan, antara lain kewenangan penangkapan sampai 14 hari dan bisa diperpanjang sampai 7 hari; dan tidak diketahui dimana lokasi penahanan orang yang ditangkap itu. Jika OPCAT diratifikasi, potensi itu bisa dicegah karena ada ketentuan yang mengatur tentang penjagaan dan perlindungan.

(Baca juga: Kasus Penyiksaan Cenderung Meningkat).

Kepala Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, melihat ada ketentuan yang mengatur soal penyiksaan dalam rancangan KUHP, tapi ketentuan itu hanya menjelaskan defenisi penyiksaan. Padahal KUHP perlu juga mengatur defenisi tentang penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Misalnya, dalam kasus buruh kuali di Tangerang, praktik penyiksaan tidak dilakukan oleh aparat tapi mereka mengetahui adanya praktik kejam itu. Pembiaran yang dilakukan aparat terhadap praktik penyiksaan itu menurut Putri harus diatur dalam rancangan KUHP.

(Baca juga: Revisi KUHP dan KUHAP Penting Cegah Penyiksaan).

Masih soal ketentuan terkait penyiksaan dalam rancangan KUHP, Putri berpendapat sanksi yang ada hanya menyasar pelaku langsung. Menurutnya pertanggungjawaban komando juga patut diatur lebih lanjut dalam KUHP. Pimpinan harus mendapat sanksi yang lebih berat daripada anggotanya. Selain itu ancaman hukuman bagi pelaku praktik penyiksaan dalam rancangan KUHP maksimal hanya 15 tahun, padahal konvensi Anti Penyiksaan mengatur 20 tahun.

Putri juga menyoroti aturan mengenai daluarsa kasus penyiksaan dalam rancangan KUHP.  “Kami menuntut pemerintah dan DPR untuk membenahi ketentuan terkait penyiksaan dalam rancangan KUHP sebelum disahkan,” papar Putri.

Kepala Divisi Pembelaan HAM KontraS, Arif Nur Fikri, memaparkan dari 130 kasus penyiksaan yang dipantau KontraS selama satu tahun ini sebanyak 13 kasus merupakan pengaduan yang masuk ke KontraS, sisanya hasil pemantauan dari pemberitaan media. Ratusan kasus penyiksaan itu menyebabkan sedikitnya 315 orang terluka. Institusi pelaku penyiksaan yakni Polri (80 kasus), TNI (28 kasus), dan petugas lapas (22). Kemudian 78 kasus penyiksaan itu motifnya untuk mendapat pengakuan dari korban dan 52 kasus sebagai bentuk hukuman.

Menurut Arif masing-masing institusi itu punya peraturan internal yang melarang praktik penyiksaan. Tapi faktanya praktik penyiksaan masih terjadi. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku penyiksaan tergolong ringan padahal korbannya sampai meninggal. “Ada aparat yang melakukan penyiksaan kemudian pengadilan hanya menjatuhkan pidana satu tahun dan pemecatan,” tukasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.