Senin, 02 July 2018

Pensiunan Penegak Hukum dan Militer Bisa Jadi Advokat Tanpa Magang?

Salah satu syarat untuk diangkat sebagai advokat berdasarkan UU Advokat adalah magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor Advokat.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi pengambilan sumpah advokat. Foto: RES

Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki kebijakan untuk menerima pengalaman kerja para pensiunan hakim, jaksa, polisi, dan profesi lainnya di bidang hukum dan peradilan setara dengan kewajiban magang selama dua tahun bagi calon advokat. Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusun UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) serta salah satu advokat senior yang terlibat penyusunan kala itu angkat suara soal kebijakan tersebut kepada hukumonline, Senin (2/7).

 

Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Harnanto, mengatakan organisasi advokat yang dipimpinnya ini melakukan konversi masa bakti pensiunan dari pekerjaan praktisi hukum seperti polisi, hakim, hakim agung, dan jaksa setara masa magang dua tahun sebagai syarat menjadi advokat.

 

Dihubungi hukumonline secara terpisah, Sekretaris Jenderal KAI, Aprillia Supaliyanto, membenarkan hal tersebut. “Kami punya kebijakan sebagai diskresi bahwa pengalaman kerja mereka kami konversi sebagai bentuk pemagangan,” kata April dalam keterangan tertulis.

 

Bersama keterangan tersebut, KAI juga menyebutkan belasan nama purnawirawan Jenderal Polisi yang akan diambil sumpah pengangkatan advokat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat pertengahan Juli mendatang.

 

Baca: Pensiun, Ramai-ramai Jenderal Polisi Dilantik Advokat Bulan Depan

 

Hukumonline mencoba menghubungi beberapa nama Jenderal Polisi yang disebutkan KAI. Ada dua purnawirawan jenderal bintang dua yang mengonfirmasi kebenaran informasi soal pengangkatannya sebagai advokat tersebut. Yang pertama Irjen.Pol. Drs.Musyafak, S.H., M.M., pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat sebelum diangkat menjadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

 

Sedangkan Irjen. Pol. Drs. Arief Dharmawan, S.H., M.M., M.Hum. dikenal pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT). “Informasi tersebut benar,” kata Arief melalui percakapan pesan instan dengan hukumonline.

 

Menyoal Kewajiban Magang

Sejak UU Advokat masih digodok, rupanya tak sedikit sosok yang masih ingin berkarya sebagai advokat usai pensiun dari profesi penegak hukum. Bahkan kalangan militer jebolan perguruan tinggi hukum militer pun berminat. Hal ini terungkap dari wawancara hukumonline dengan Ketua Panja penyusun UU Advokat belasan tahun silam, Hamdan Zoelva.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua