Kamis, 05 July 2018
Kolom
​​​​​​​Antara Perlindungan Hukum dan Jerat Hukum Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu*)
​​​​​​​Terkait dengan pelapor tindak pidana yang melakukan konferensi pers.
RED
​​​​​​​Antara Perlindungan Hukum dan Jerat Hukum Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu*)
Riki Perdana Waruwu. Foto: dokumen pribadi

Pengantar

Perlindungan hukum dan jerat hukum merupakan peristiwa yang selaras apabila jerat hukum dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat maupun orang perorang namun berbeda maknanya ketika pihak yang mengharapkan perlindungan hukum justru dijerat oleh hukum. 

 

Mungkin pada awalnya, kalimat di atas agak membingungkan untuk dipahami, sederhananya "pelapor tindak pidana, justru menjadi pelaku tindak pidana". Namun apakah keadaan tersebut sama dengan ungkapan maling teriak maling? Hal ini berbeda, karena jerat pidana yang dimaksud konteksnya bukan terhadap perkara yang dilaporkan melainkan terhadap pencemaran nama baik/fitnah yang dilakukan oleh pelapor.

 

Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 UU LPSK 2014. Pelapor tersebut dapat bertindak langsung memberikan laporan kepada penegak hukum yang pada akhirnya menjadi saksi pada proses penyelidikan.

 

Sedangkan pengertian laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 24 KUHAP.

 

Secara khusus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tidak Pidana Tertentu (korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang) diberikan 2 (dua) pedoman dalam menangani kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (whistleblower) yakni:

  1. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
  2. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

 

Jaminan Perlindungan Hukum & Jerat Hukum

Pihak-pihak yang menyampaikan laporan merupakan pihak yang dengan sukarela meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk memberitahukan adanya dugaan tindak pidana jadi semestinya yang demikian dilindungi dari jerat hukum. Perlindungan terhadap pelapor yang kemudian menjadi saksi dapat dilakukan dengan tidak memproses pidana laporan balik terhadap dirinya serta menjaga tidak terjadinya kekerasan/ancaman kekerasan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

 

LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam UU LPSK. Syarat menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU LPSK  terdiri atas empat hal, yakni:

  1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
  2. Tingkat Ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
  3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan
  4. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

 

Khusus kepada pelapor dan ahli, LPSK memberikan perlindungan dengan syarat a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli (Pasal 28 ayat (3) UULPSK). Ketentuan syarat tersebut juga dilengkapi dengan perlindungan hukum bagi pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU LPSK yakni, “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Ketentuan ini hanya mengatur laporan yang telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Bagaimana ketika laporannya tidak beralasan? maka pelapor tidak dapat dituntut dan ini justru merugikan kepentingan terlapor yang tidak bersalah, secara khusus kalau ternyata pemberitaan tentang materi pelaporan telah menyebar di masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) (3) jo Pasal 10 ayat (2) UU LPSK tersebut tidak diatur mengenai batasan-batasan tindakan yang dilarang, bertentangan dan membahayakan kepentingan publik kecuali pada Pasal 28 ayat (1) huruf d yang mengatur "rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban".

 

Rekam jejak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang sudah berlalu, bukan yang masih dalam proses penyelidikan artinya pelapor tetap dapat memperoleh perlindungan hukum sekalipun laporan tersebut dibuat dengan niatan pencemaran nama baik/fitnah. Berbeda dengan muatan dalam SEMA 4/2011 yang menjelaskan bahwa penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor awal didahulukan dibanding laporan balik dari terlapor awal yang menjadi pelapor. SEMA ini tidak menghalangi penyidik memproses laporan dari terlapor awal, seandainya penanganan pelapor awal telah dinyatakan selesai.

 

Praktik peradilan memberi jawaban terhadap perbedaan di atas melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1036 K/PID/2014. Dalam perkara tersebut, terdakwa (pelapor awal) membuat laporan karena terlapor (pelapor balik) diduga menggelapkan barang bukti uang namun terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya karena uang yang dimaksud sudah dikembalikan semuanya ke bank dengan jumlah yang sama.

 

Dalam putusan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pengaduan fitnah baik yakni melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP dan alasan terdakwa sebagai saksi pelapor (whistleblower) tidak membenarkan perbuatan terdakwa menyiarkannya ke media, cukup terdakwa melaporkan pada pihak yang berwenang agar dapat menyelidiki dengan memberikan bukti-bukti.

 

Pertimbangan majelis hakim secara spesifik menyebutkan perbuatan menyiarkan ke media tidak dibenarkan. Hal ini karena perbuatan tersebut berlebihan dan bertentangan dengan kewajiban memberikan laporan hanya kepada penegak hukum/pihak yang berwenang (UU LPSK/KUHAP). Menyiarkan suatu laporan yang ternyata memiliki bukti yang lemah dapat dikategorikan sebagai laporan dengan iktikad tidak baik yang berpotensi menyebabkan terjadinya "pencemaran nama baik/fitnah" atas diri terlapor.

 

Dengan demikian ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU LPSK khususnya frasa "tuntutan hukum terhadap pelapor atas kesaksian dan laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap” tidak bersifat mutlak penerapannya sepanjang bertentangan dengan kewajiban menyampaikan laporan hanya kepada penegak hukum dan tidak melakukan konferensi pers.

 

Konferensi pers dalam KBBI memiliki arti pertemuan pers yang diadakan oleh seorang tokoh untuk memberitahukan hal yang penting di hadapan wartawan dan utusan kantor berita untuk disebarluaskan melalui media massa. Pemberitaan dalam suatu konferensi pers menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat luas karena menyangkut hak atas informasi, hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan, keselamatan, rasa aman dan lain-lain sedangkan laporan yang belum pasti isinya dan ditujukan untuk kepentingan satu atau beberapa orang saja ketika diberitakan maka tidak sejalan dengan maksud diadakannya suatu konferensi pers.

 

Pada akhirnya pemberitaan membentuk opini negatif terhadap terlapor serta bertentangan dengan asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence). Pertanyaan penutup adalah bagaimana apabila pelapor tidak aktif mengadakan pertemuan pers namun justru awak media bertanya perihal isi laporan maka hal demikian ini tidak termasuk kategori konferensi pers namun pelapor mesti mampu memilah informasi umum yang dapat diketahui publik dan informasi dalam wilayah penegakan hukum.

 

Penutup

Pelapor tindak pidana mestinya dilindungi dari kekerasan/ancaman kekerasan termasuk dari tuntutan hukum namun laporan yang disampaikan dengan iktikad tidak baik layak di jerat hukum. Iktikad tidak baik pelapor ialah menyiarkan isi laporan ke media sehingga bertentangan dengan kewajiban menyampaikan laporan kepada penegak hukum/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud UU LPSK dan KUHAP, karena hal tersebut berdampak terbentuknya opini negatif tentang terlapor serta  tidak selaras dengan asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence). Untuk itu, setiap laporan wajib disampaikan  dengan iktikad baik dan perlu adanya persamaan persepsi di kalangan awak media mengenai penyebaran informasi yang berpotensi menyebabkan pencemaran nama baik/fitnah.

 

*)Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., adalah Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.