Kamis, 05 Juli 2018
Tiga Kategori Terpidana yang Disebut dalam Peraturan KPU
Dimungkinkan ada pengecualian.
Moh. Dani Pratama Huzaini
0
Tiga Kategori Terpidana yang Disebut dalam Peraturan KPU

Polemik pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seharusnya sudah berakhir. Kementerian Hukum dan HAM secara resmi sudah mengundangkan Peraturan KPU dimaksud. Meskipun demikian, pemerintah, KPU dan parlemen masih berusaha menyiasati larangan mencalonkan diri bagi terpidana jenis pidana tertentu.

 

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menyebut secara tegas tiga jenis tindak pidana yang bisa menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri jika yang bersangkutan pernah menjadi terpidana. Ketiga jenis tindak pidana itu adalah korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU itu menyebutkan: “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejaksaan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

 

Pasal 7 ayat (1) huruf g mengenai persyaratan calon juga menyinggung hal senada. Salah satu syarat untuk bisa dicalonkan menjadi anggota legislatif adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

 

(Baca juga: Fakta Integritas dalam Peraturan KPU, Komitmen Perangi Korupsi)

 

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan KPU menggunakan kata ‘bandar’ narkoba, meskipun kata bandar tak disebut dalam UU Narkotika. Istilah yang dipakai antara lain penyalahguna dan pecandu. Berdasarkan perbuatannya, yang dilarang antara lain menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, menyimpan, mengirim, mengangkut, dan mentransito. Jika dilihat dari konstruksi Peraturan KPU, hanya yang pernah diancam lima tahun ke atas terpidana kasus narkotika yang terlarang mencalonkan diri.

 

Salah satu pasal yang ancamannya di atas lima tahun adalah memberikan narkotika Golongan I kepada orang lain atau memberi narkoba untuk dipakai orang lain yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen, sebagaimana disebut Pasal 116 UU Narkotika. Atau, perbuatan menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, sebagaimana disebut dalam Pasal 111 ayat (2). Ancaman hukuman perbuatan ini minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

 

Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak terutama diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016. Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengancam hukuman maksimal 15 tahun siapapun yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tapi ancaman minimal pasal ini adalah 3 tahun dalam UU Perlindungan Anak 2002. Namun telah diubah menjadi minimal 5 tahun dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan cabul terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak terbaru juga sudah dinaikkan ancaman minimalnya menjadi lima tahun.

 

(Baca juga: Apakah Sanksi Kebiri Berlaku Bagi Anak Pelaku Kejahatan Seksual)

 

Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Tiga puluh jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.  

 

Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU membuat pengecualian atas larangan. Larangan dikecualikan bagi (a) mantan terpidana yang telah selesai menjalani pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan (b) terpidana karena kealpaan ringan (culva levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengumumkan ke publik.

 

(Baca juga: Beda Tafsir Regulasi Pilkada Tantangan Bagi Penyelenggara dan Pengawas)

 

Kini, tantangannya adalah kemungkinan Peraturan KPU itu diajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengingatkan hubungan KPU bukan dengan calon yang tersangkut larangan terpidana mencalonkan diri. Hubungan hukum yang terjadi dalam proses pemilihan anggota legislatif adalah antara KPU sebagai penyelenggara dengan partai politik sebagai peserta pemilu. “Yang dilayani adalah partai politik sebagai peserta pemilu,” ujarnya, Rabu (04/7).

 

Itu pula sebabnya, yang diamanatkan dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 adalah partai politik untuk tidak mencalonkan terpidana dalam tiga perkara tersebut. Hal ini bahkan dituangkan secara jelas dalam salinan pakta integritas yang harus di tandatangani oleh pimpinan partai politik di setiap tingkatan yang mengikuti Pemilu. Dalam pakta integritas yang dilampirkan pada Peraturan KPU tertuang rumusan: “Nama-nama bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi”.

 

Berikutnya disebutkan rumusan: “Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, yaitu terdapat calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calin terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

 

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, Pakta Integritas merupakan hal wajib yang harus ditandatangani pimpinan Partai Politik. “Pakta integritas itu masuk ke norma, bahwa Partai sebelum mencalonkan wajib menandatangani pakta integritas. Kalau dia gak tanda tangani gak bisa di proses,” ujar Bayu kepada hukumonline, Selasa (03/7).

 

Bayu menjelaskan bahwa terdapat 3 klasifikasi mantan narapidana yang diatur dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. Pertama, narapidana yang diputus di bawah 5 tahun penjara. Terhadap mantan narapidana dengan klasifikasi ini, oleh Pearturan KPU No. 20 Tahun 2018 diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif. Kedua, narapidana yang diputus di atas 5 tahun penjara. Terhadap klasifikasi ini, awalnya dilarang mencalonkan diri. Namun terdapat pengecualian terhadap mantan narapidana ini, yakni apabila bersedia untuk mengumumkan diri ke publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana.

 

Ketiga, mantan narapidana yang sama sekali tidak boleh mencalonkan diri dalam Pemilu legislatif. Narapidana klasifikasi ini adalah mereka yang masuk kategori mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sebagaimana yang disebut dalam pakta integritas. “Jadi ada tiga pengklasifikasian mantan narapidana (dalam Peraturan KPU), begitu membacanya” ujar Bayu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.