Senin, 09 July 2018
Kolom
​​​​​​​Jalan Terjal  Mantan Narapidana Korupsi Melenggang ke Parlemen Oleh: Reda Manthovani*)
​​​​​​​Pengaturannya larangan pencalegan bagi eks terpidana tiga jenis kejahatan diubah posisinya menjadi di Pasal 4 ayat (3). Uji materi menjadi mekanisme yang mesti dilalui agar menjadi jalan agar dapat mencalonkan menjadi anggota dewan.
RED
​​​​​​​Jalan Terjal  Mantan Narapidana Korupsi Melenggang ke Parlemen Oleh: Reda Manthovani*)
Reda Manthovani. Foto: dokumen pribadi

Resmi sudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menetapkan Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Malahan, Peraturan KPU 20/2018 tersebut akhirnya diundangkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meskipun ‘drama’ tarik ulur penerbitan peraturan tersebut antara pemerintah, DPR, Bawaslu dengan KPU tak dapat dihindarkan.

 

Perdebatan melanggar tidaknya Peraturan KPU tersebut terhadap UU di atasnya pun menjadi ranah Mahkamah Agung untuk menentukannya. Setidaknya, jalan terjal bagi mantan narapidana korupsi mesti dilalui. Uji materi terhadap keberadaan Peratuan KPU tersebut menjadi jalan yang mesti dilalui ke Mahkamah Agung. Peraturan KPU 20/2018 menabrak UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum boleh jadi menjadi dalil argumentasi para pemohon  uji materi terhadap aturan tersebut.

 

Menariknya, berdasarkan Peraturan KPU 20/2018 yang termuat dalam laman kpu.go.id pengaturan  larangan eks napi nyaleg diubah yang awalnya di Pasal 7 ayat (1) huruf h menjadi Pasal 4 ayat (3). Selain itu larangan pencalonan eks narapidana tiga jenis kejahatan luar biasa itu diakomodir dalam pakta integritas yang mesti ditandatangani para pimpinan partai politik.

 

Terlepas itu, sebelumnya pengaturan larangan mantan narapida kasus korupsi diatur dalam Bagian Ketiga tentang Persyaratan Bakal Calon. Pasal 7 ayat (1) huruf h menyebutkan, “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : h). Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi”.

 

Merisik perjalanan Peraturan KPU 20/2018, memang terbilang menarik. Sebab, pengaturan larangan eks narapidana kasus korupsi secara etika moral dapat dibenarkan. Walhasil, kalangan masyarakat sipil peduli pemilu yang bersih dan pegiat anti korupsi, hingga KPK pun mendukung penuh aturan tersebut. Meski suara di parlemen terpecah, setidaknya masih  terdapat fraksi partai yang mendukung aturan tersebut.

 

Berbalik dengan pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham dan sebagian kalangan anggota dewan di parlemen hingga Bawaslu menentang keras. Argumentasi yang dibangun yakni Peraturan KPU tersebut tidak sejalan dengan Pasal 240  ayat (1) huruf g UU tentang Pemilu.

 

Sementara KPU memandang, terdapat ketimpangan dalam pengaturan persyaratan antara calon presiden/wakil presiden dengan calon legislatif dalam UU No.7/2017 tentang Pemilu.  Pasal 169 huruf d UU tentang Pemilu  menyebutkan, Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:..d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukam tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”.

 

Sementara, Pasal 240 ayat 1 huruf g UU No.7/2017 menyebutkan, Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: …g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

 

Nah dengan adanya perbedaan persyaratan bagi bakal calon anggota dewan, KPU sebagai lembaga negara yang tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu pun memiliki kewenangan mengatur dan mensinkronisasi syarat pencalonan menjadi setara dan tidak diskriminatif. Sayangnya, niatan baik KPU pun sempat bertepuk sebelah tangan. Pemerintah keukeuh enggan meneken Peraturan KPU tersebut sepanjang aturan larangan mantan narapidana terhadap tiga jenis kejahatan dimasukan dalam aturan tersebut.

 

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai, PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU tentang Pemilu. KPU pun sebagai bagian dari eksekutif pun  dipandang tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak politik seseorang selama tidak diatur dalam undang-undang. Menkumham pun ‘mengancam’  tak akan menuangkan Peraturan KPU 20/2018 dicatatkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara.

 

Keukeuh dengan pandangan masing-masing pihak, membuat KPU tak gentar, bahkan tak mundur selangkah pun. Pasalnya Peraturan KPU 20/2018 pun ditetapkan sebagai aturan yang resmi dikeluarkan KPU, meski pun tak mendapat tandatangan Menkumham. Sejatinya pandangan masing-masing memiliki argumentasi kuat. Namun demikian, mengapa ada perbedaan persyaratan antara calon presiden/wakil presiden dengan calon legislatif dalam UU No.7/2017 tentang Pemilu.

 

Evolusi UU Pemilu

Sedianya, UU 7/2017 merupakan evolusi dari beberapa UU sejenis sebelumnya. Yakni UU No.8/2012 dan UU No.10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,& DPRD. Nah menelisik perubahan UU Pemilu dimulai sejak adanya Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Putusan MK itu terbit setelah adanya permohonan pengujian materi terhadap Pasal 12 huruf g UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Pasal-pasal itu menyebutkan seorang caleg atau calon kepala daerah harus memenuhi syarat 'tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih'. 

 

Nah MK dalam putusannya memutuskan terhadap kedua pasal tersebut conditionally unconstitutional atau inskonstitusional bersyarat. Artinya, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional bila tak memenuhi empat syarat yang ditetapkan MK dalam putusannya. Lantas, apa saja empat syarat tersebut?

 

Empat syarat tersebut yaitu: (i) tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 

 

Namun dalam Perubahan Pasal 12 huruf g UU No.10/2008 menjadi Pasal 12 huruf g UU No.8/2012 masih tetap mencantumkan rumusan norma:”tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

 

Terkait persyaratan caleg di atas menggelitik para pembuat undang-undang. Bahkan  berupaya mensinkronisasikan aturan persyaratan bakal caleg dengan putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Walhasil, rumusan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 mengatur persyaratan pencalegan. Yakni ”tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

 

Sedangkan terkait persyaratan Capres/Cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf d UU Pemilu mengadopsi Pasal 5 ayat 1 UU No.42/2008. Setidaknya, kedua Pasal tersebut mensyaratkan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

 

Kemungkinan alasan klasik dari pihak pembuat UU mengadopsi format Pasal 5 ayat (1) UU No.42/2008 secara utuh ke dalam Pasal 169 huruf d UU No.7/2017  lantaran belum adanya putusan MK yang mengubah persyaratan Capres/Cawapres yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.42/2008. Sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam persyaratan Capres/Cawapres dengan persyaratan Caleg.

 

Namun KPU, hanya memandang ketimpangan dalam pengaturan persyaratan Capres/Cawapres dengan Caleg sebagaimana diatur dalam UU 7/2017, tanpa melihat latar belakang adanya Putusan MK No.4/PUU-VII/2009. Sejatinya, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dan putusan MK No.4/PUU-VII/2009 serta kewenangan dalam menerbitkan peraturan, seharusnya KPU mensinkronisasi pengaturan tentang persyaratan Caleg dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU No.20/2018 dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7/2017.

 

Sinkronisasi dilakukan dengan menambahkan rumusan norma “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Namun alih-alih mensinkronkan Pasal 7 ayat (1) huruf g dengan rumusan norma di atas, KPU malah menambah persyaratan baru. Yakni,  “Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi” -ketika Peraturan KPU 20/2018 belum dicatatkan dalam lembaran negara, namun sudah ditetapkan KPU-.

 

Pengaturan tersebut seolah menempatkan posisi KPU sebagai pembuat UU dan hakim yang dapat melakukan pembatasan hak seseorang. Padahal pembatasan terhadap hak seseorang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Yakni sebagaimana dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dan putusan pengadilan sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 1 serta  Pasal 35 ayat (1)  angka 1 KUHP.

 

Dalam perjalanannya, meski KPU sudah menetapkan Peraturan KPU 20/2018 dengan aturan larangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba, pertemuan melakukan koordinasi terus dilakukan pihak-pihak terkait. Termasuk dengan ‘bargaining’ sepanjang pengaturan larangan eks napi tiga jenis kejahatan tetap berada di Peraturan KPU 20/2018, Menkumham emoh menandatangani, mencatatkan dalam berita negara termasuk mengundangkannya.

 

Namun belakangan Menkumham mengundangkan Peraturan KPU 20/2018 sekaligus mencatatkan dalam berita negara. Ketentuan larangan pencalonan bagi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak pun diubah. Bila sebelumnya diatur dalam Bab menjadi dalam Bab II Pengajuan Bakal Calon khususnya, Pasal 4 ayat (3). Nah dalam Pasal 4 ayat (3) menyebutkan, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

 

Terhadap ketentuan tersebut, dimungkinkan pihak-pihak berkepentingan bakal melakukan uji materi terhadap Peraturan KPU 20/2018. Sebagai negara hukum, Indonesia sistem dan mekanisme dalam menyelesaikan persengketaan peraturan perundang-undangan melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

 

Apabila peraturan yang dipermasalahkan pada tingkat undang-undang maka permohonan uji materiil ditujukan kepada MK dan di bawah undang-undang permohonannya ditujukan kepada MA. Inilah nilai demokrasi yang dijunjung di Indonesia. Meskipun secara etika moral sangat  indah, bila para Eks Napi Koruptor, Bandara Narkoba dan Phedopil dilarang merecoki Pemilu, namun hukum masih memberikan jalan terjal melalui uji materiil ke MA agar dapat melenggang ke parlemen.

 

*)Dr. Reda ManthovaniSH., LLM., adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.