Senin, 09 Juli 2018
Ketua DPR Minta Parpol Taati Peraturan KPU Soal Pencalegan
Karena Peraturan KPU tersebut mengikat bagi bakal calon anggota legislatif dan partai politik. KPU tak boleh gentar menghadapi adanya uji materi terhadap Peraturan KPU yang dibuatnya.
Rofiq Hidayat
Gedung KPU. Foto: RES

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/kota. Dengan begitu, aturan ini mesti ditaati bagi semua partai politik peserta Pemilu 2019 yang kadernya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) baik di DPR maupun DPRD termasuk larangan nyaleg bagi mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.  

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan berlakunya Peraturan KPU 20/2018 mesti ditaati seluruh parpol, terutama bagi kader-kader yang tidak memiliki catatan kriminal dalam perkara korupsi, pengedar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. Terlebih, terdapat pakta integritas yang mesti ditandatangani para ketua umum partai politik.

 

“Kalau memang pemerintah sudah mengundangkan Peraturan KPU 20/2018, maka semuanya (partai politik, red) harus patuh,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Senin (9/7). Baca Juga: Peraturan KPU yang Larang Caleg Mantan Koruptor Bakal Diuji ke MA

 

Dia berharap berbagai polemik terutama boleh atau tidak mantan narapidana korupsi sebelumnya sejak proses pembahasan Peraturan KPU tersebut, disahkan, hingga diundangkan mesti disudahi. Jika yang masih ada yang keberatan dengan Peraturan KPU tersebut, masyarakat dipersilakan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

 

“Nantinya, biarlah MA yang memutuskan, apakah Peraturan KPU itu melanggar UU di atasnya atau tidak,” kata Bambang.

 

Politisi Partai Golkar itu mengaku sedang menyusun dan menyeleksi kader-kadernya yang bersih dan maju dalam pencalegan. Namun, kata pria biasa Bamsoet itu tak mengetahui persis apakah implementasi pakta integritas itu berlaku pula bagi orang yang sudah menjalani hukuman (perkara pidana selain korupsi) dan sudah mengumumkan bahwa dirinya mantan narapidana kepada publik.

 

“Pakta integritas mengikat partai-partai. Bukan tidak mungkin partai-partai politik memiliki inovasi lain dalam menjalankan Peraturan KPU 20/2018. Namun, sebagai lembaga pembuat UU mesti patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

 

Tidak boleh diakali

Terpisah, koordinator korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz berpandangan pakta integritas sebagai tindak lanjut Peraturan KPU 20/2018 menjadi keharusan. Apalagi Peraturan KPU 20/2018  dipandang sudah menjadi hukum positif sejak diundangkan oleh Kemenkumham. Soal kemungkinan partai memiliki cara lain dalam menjalankan pakta integritas melalui jalan lain, Donal berpandangan Peraturan KPU tak boleh diakali. “Pakta integritas tidak boleh diakali atau diintervensi oleh pihak manapun,” sebutnya.

 

Sementara peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius berpandangan Peraturan KPU tersebut mengikat bakal calon legislatif dan partai politik sebagai filter. Menurutnya, Peraturan KPU wajib dilaksanakan sebelum ada putusan MA yang membatalkannya. “Ada tanggung jawab parpol untuk membersihkan daftar caleg itu dari para mantan napi,” ujarnya

 

Pengaturan larangan eks napi korupsi, kekerasan seksual terhadap anak dan bandar narkoba diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan KPU. KPU pun menetapkan Peraturan KPU 20/2018 tersebut mesti awalnya tanpa adanya tanda tangan dari Menkumham. Sementara Menkumham Yasona H Laoly enggan menandatangani lantaran Peraturan KPU dipandang melanggar UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

Menurut Donal Fariz, sejak awal pihaknya sudah menyarankan saat KPU melakukan dengar pendapat dengan koalisi masyarakat sipil terkait pentingnya larangan nyaleg bagi mantan koruptor dan tidak langsung “bertabrakan” dengan UU dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Lucius menambahkan KPU tak boleh gentar menghadapi adanya uji materi terhadap Peraturan KPU yang dibuatnya. Sebab, pembuatan Peraturan KPU tersebut telagh menolak upaya intervensi dari pihak manapun. “Pilihan tetap melaksanakan PKPU No. 20 tahun 2018 merupakan pilihan final sebelum ada putusan uji materi jika ada yang menggugat ke MA,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.