Senin, 09 Juli 2018
Soal RKUHP, Enny Nurbaningsih Jadi Sorotan Pansel Hakim MK
Pansel Calon Hakim MK akan meminta klarifikasi pada saat sesi wawancara.
Aji Prasetyo
Soal RKUHP, Enny Nurbaningsih Jadi Sorotan Pansel Hakim MK
Para hakim MK. Foto: MK

Panitia seleksi (Pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (9/6). Kehadiran mereka untuk meminta masukan terkait rekam jejak para calon yang berjumlah 9 orang dalam hal kasus tindak pidana korupsi.

 

Salah satu yang menjadi perhatian terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi pertentangan antara KPK dan pemerintah. KPK menganggap RKUHP melemahkan pemberantasan korupsi. Sedangkan pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menganggap sebaliknya.

 

Salah satu calon hakim MK, Prof Enny Nurbaningsih merupakan wakil dari Kemenkumham. Ia menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan juga salah satu tim perumus RKUHP mewakili pemerintah. Saat ditanya apakah hal ini menjadi pertimbangan untuk menilai kelayakan Enny menjadi hakim MK, Ketua Pansel Harjono mengatakan pihaknya bisa melakukan klarifikasi pada saat sesi wawancara.

 

"Selama ini yang sudah kita lakukan tes-tes itu, kalau itu dipertanyakan apakah itu dipertimbangkan? Belum menjadi pertimbangan karena kita masih ada punya tes lagi wawancara," kata Ketua Pansel MK, Harjono di Gedung KPK. Baca Juga: Enam Srikandi Ini ‘Bertarung’ Gantikan Maria Farida

 

Ditegaskan Harjono, ada kemungkinan mengenai RKUHP akan ditanyakan lebih lanjut oleh pansel dalam sesi wawancara. Apalagi, dalam sesi tersebut nantinya akan diberi kesempatan bagi masyarakat yang diundang untuk bertanya kepada para calon.

 

"Kalau toh itu kemudian menjadi satu bahan yang harus dipertimbangkan saya kira dalam wawancara nanti bisa dilakukan baik itu penanya dari kita maupun dari luar, audience yang khusus untuk kita undang," ujar Harjono.

 

Tiga kriteria

Zaenal Arifin Mochtar, salah satu anggota pansel, mengatakan ada tiga kriteria seseorang layak menjadi hakim konstitusi. Pertama, mengenai kapabilitas yaitu kemampuannya mengenai ilmu hukum atau yang dipersyaratkan sebagai hakim konstitusi.

 

Kedua, mengenai integritas yang menjadi alasan pansel meminta masukan sejumlah pihak termasuk KPK. Dan ketiga, akseptabilitas yang artinya diterima masyarakat, sehingga bisa mewakili banyak kalangan. Maria Farida, hakim MK yang akan digantikan misalnya, menurut Zaenal dianggap mewakili sejumlah kalangan, khususnya kaum minoritas.

 

"Nah kembali ke pertanyaannya apakah akan menjadi pertimbangan soal RKUHP, yang dipertanyakan tadi itu akan menjadi bagian dari yang diperbincangkan. Karena dia masuk dalam kategori integritas, kapabilitas," terang Zaenal.

 

Sayangnya Zaenal enggan mengungkap apakah persoalan RKUHP ini akan menjadi pertimbangan utama bagi pansel untuk menilai kelayakan calon menjadi hakim MK atau tidak. "Tapi apakah hal itu menjadi alat kriteria utama atau dipakai untuk menggugurkan atau dipakai untuk apa, itu soal lain yang barang kali tidak pada tempatnya diceritakan disini," katanya.

 

Enny sendiri membantah tegas RKUHP melemahkan KPK. Dalam keterangannya kepada wartawan beberapa waktu lalu, ia menegaskan materi RKUHP sama sekali tidak mengesampingkan UU lain yang mengatur pidana tertentu yang bersifat khusus di luar KUHP. Artinya, UU Pidana khusus yang berada di luar RKUHP tetap berlaku.

 

“Tidak ada sama sekali tim untuk melemahkan KPK, tidak pernah terpikirkan. KPK, BNN, Komnas HAM tetap eksis, justru ini menguatkan bukan melemahkan,” ujarnya di Komplek Gedung Kemenkumham, Rabu (6/6/2018).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.