Selasa, 10 Juli 2018

Zumi Zola Kembali Jadi Tersangka Korupsi

Kali ini ia diduga menyuap sejumlah anggota dewan.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka kasus korupsi. Ini merupakan kali kedua lembaga antirasuah menjadikan Gubernur Jambi nonaktif itu sebagai tersangka setelah sebelumnya sebagai penerima gratifikasi dan kali ini selaku pemberi suap.

 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

 

“Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan kembali satu perkara ke penyidikan dengan tersangka ZZ (Zumi Zola Zulkifli) Gubernur Jambi periode 2016 2021,” kata Basaria di kantornya, Selasa (10/7/2018). Baca Juga: Potensial Pasal Berlapis Gubernur Jambi Zumi Zola

 

Menurut Basaria, bukti permulaan tersebut didapat dari fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa Zumi selaku Gubernur Jambi diduga melakukan sejumlah perbuatan. Diantaranya mengetahui dan setuju terkait uang ketok palu, meminta Plt. Kadis PUPR Jambi untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD 2018 Jambi. 

 

Kemudian, ia melalui anak buahnya juga diduga melakukan pengumpulan dana dari beberapa kepala organisasi perangkat daerah dan pinjaman pada pihak lainnya yang akan diperuntukan kepada para anggota DPRD. Dari dana terkumpul tersebut anak buah Zumi melalui orang kepercayaannya telah memberi kepada sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jambi sekitar Rp3,4 miliar.

 

Atas perbuatan tersebut, Zumi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

 

“Selama proses berjalan KPK menerima pengembalian uang dari pihak yang telah menerima, yaitu uang yang dialokasikan untuk 7 anggota DPRD sejumlah total Rp700 juta. Uang tersebut menjadi alat bukti dan dititipkan dalam rekening penampungan KPK,” terang Basaria.

 

Basaria menjelaskan perkara ini merupakan pengembangan salah satu kasus korupsi yang ditangani KPK. Kasus ini bermula dari kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017 yang saat itu meningkatkan sejumlah pihak sebagai tersangka, yaitu Supriyono selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019; Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; Arfan sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi; dan Saipudin sebagai Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi. 

 

Saat itu, KPK mengamankan uang Rp 400 juta dari SPO selaku anggota DPRD Provinsi Jambi terkait pengesahan RAPBD TA 2018. Uang tersebut ditujukan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Dalam perkembangannya, ditemukan bukti dugaan pemberian suap yang besar pada sejumlah pihak dan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola. 

 

“Keempatnya telah divonis pengadilan Tipikor Jambi. Tiga dari 4 tersangka saat ini mengajukan banding, demikian juga Jaksa pada KPK. Sedangkan, putusan Supriyono telah inkracht setelah masa pikir-pikir berakhir Senin (9/7) kemarin dan yang bersangkutan tidak mengajukan banding,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua