Rabu, 11 Juli 2018
Pemerintah Optimis Capai Target 10 Juta Lapangan Kerja Baru
Periode 2015-2017 pemerintah menargetkan terciptanya 10 juta lapangan kerja baru. Setiap tahun pemerintah berupaya menciptakan 2 juta lapangan kerja baru.
Ady Thea DA
Pemerintah Optimis Capai Target 10 Juta Lapangan Kerja Baru
Kegiatan salah satu BLK. Foto: disnakertrans.bantenprov.go.id

Menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan baru dalam periode lima tahun merupakan salah satu program kerja yang diusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014-2019. Saat ini pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan janji politik tersebut. Menteri Ketenenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan pemerintah optimis melampaui target tersebut. Dia mencatat dalam tiga tahun terakhir lapangan kerja baru yang tercipta lebih dari 8 juta.

"Pada tahun 2018 kita proyeksikan sekitar 2,8 juta lapangan kerja baru akantercipta. Saat ini sudah ada 10 juta lebih tenaga kerja yang terserap. Artinya ada sekitar dua juta lebih tenaga kerja terserap setiap tahunnya," kata Hanif dalam keterangan pers, Kamis (05/7) pekanlalu.

Hanif menghitung periode 2014-2017 penyerapan tenaga kerja mencapai 10.658.978 orang. Tahun 2014 tenaga kerja yang terserap sebanyak 2,6 juta tenaga kerja, naik menjadi 2,8 juta tahun 2015, dan tahun 2016 sekitar 2,4 juta. Tahun 2017 jumlahnya 2,6 juta. "Kita optimis penciptaan lapangan kerja tiga tahun terakhir melampaui target yang dijanjikan pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye," ujarnya.

(Baca juga: Pemerintah Kaji 5 Isu Ini Sebelum Menerbitkan Tunjangan Pengangguran).

Selaras itu Hanif memaparkan jumlah pengangguran sejak 2015 sampai sekarang mengalami penurunan. Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi terbukti mampu membuka kesempatan kerja sehingga menyerap tenaga kerja.

“Data pengangguran trennya terus menurun dari 5,5 menjadi 5,13 persen. Ini menunjukkan program pemerintah menuai keberhasilan. Kita akan terus melakukan percepatan pengurangan pengangguran dan membuka kesempatan kerja," urai Hanif.

Terpisah, Sekjen OPSI, Timboel Siregar, mengatakan data BPS tahun 2015 sampai sekarang menunjukan ada kenaikan jumlah masyarakat yang bekerja dan tingkat pengangguran terbuka  juga turun. Tapi pembukaan lapangan kerja itu masih didominasi sektor pertanian. Dibandingkan Februari 2016 ke Februari 2017 jumlah pekerja sektor pertanian naik sebanyak 1,34 juta orang. Pekerja di sektor pertanian sebagian besar hanya bekerja saat masa tanam.

(Baca juga: Perusahaan Migas Janji Hindari PHK Massal).

Menurut Timboel data BPS yang menunjukan jumlah masyarakat yang bekerja itu harusnya dibuat lebih rinci. Misalnya, berapa jumlah pekerja paruh waktu. Jumlah pekerja paruh waktu pada Februari 2016 ke Februari 2017 meningkat. Februari 2017 peningkatannya mencapai 22,53 persen. “Ini dapat diartikan dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak punya keinginan untuk menambah pekerjaan (jam kerja),” katanya di Jakarta, Rabu (11/7).

Berikutnya angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan. Hasil Sakernas Februari 2017 tidak menunjukan perubahan yang signifikan tentang kontribusi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan. Angkatan kerja pada Februari 2017 masih didominasi lulusan SD (56,44 persen), Sekolah Menengah (28,13 persen), Sekolah Tinggi (12,26 persen). Bahkan ada angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 3,17 persen.

Timboel mengusulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas angkatankerja, jangan hanya mengejar  kuantitas. Angkatan kerja dengan pendidikan SD, SMP dan SMA harus mendapat perhatian serius pemerintah. “Mereka bisa didorong melalui pendidikan vokasi,” tukasnya.

Ketua Kompartemen Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Bob Azzam, mengingatkan jika pemerintah menargetkanmenciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun berarti dibutuhkan 2 juta lapangan kerja baru setiap tahun. Tersedianya lapangan kerja baru ini juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target tersebut setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen setidaknya harus menyerap 200 ribu tenaga kerja. “Maka kita butuh pertumbuhan ekonomi 10 persen per tahun, apakah itu mungkin?,” ujarnya.

(Baca juga: Apindo Ingatkan Pemerintah untuk Antisipasi Perkembangan Industri 4.0).

Menurut Bob target pertumbuhan ekonomi yang cukup realistis misalnya 7 persen, makasetiap 1 persen harus mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja agar mampu mencapai target 10 juta lapangan pekerjaan baru. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yakni mendorong terciptanya industri manufaktur agar tumbuh subur di Indonesia. Industri  manufaktur seperti tekstil relatif menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan industri di sektor lain. Bob mencatat ada banyak PR yang harus dituntaskan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Selain membangun industri manufaktur yang masif, dibutuhkan juga perbaikan infrastruktur, SDM, dan berbagai intensif bagi industri seperti pajak serta terkendalinya harga untuk kebutuhan operasional industri seperti gas. Dibanding negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, menurut Bob Indonesia masih tertinggal di sejumlah bidang tersebut. Indonesia hanya unggul di bidang market komparatif mengingat jumlah penduduknya yang besar.

Tapi Bob menekankan bukan berarti pemerintah gagal dalam membenahi berbagai persoalan itu. Presiden Joko Widodo sudah melakukan upaya yang cukup baik misalnya membangun infrastruktur, namun itu saja tidak cukup karena masih banyak PR yang harus diselesaikan. “Menurut saya yang dilakukan pemerintah saat ini sudah benar, tapi memang PR kita sangat banyak, itu saja tidak cukup,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.