Kamis, 12 Juli 2018
Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi
Terbitnya PP tak serta merta mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS. Jika PP wajib menjadi acuan dalam proses perizinan di masa peralihan, berpotensi timbulnya ketidakpastian hukum dalam sektor perizinan dan investasi.
Fitri N Heriani
Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi
Ilustrasi: BAS

Menteri Koordinator Perekonomian (Menko), Darmin Nasution baru saja meresmikan perizinan terintegrasi atau yang disebut dengan Online Single Submission (OSS) pada Senin lalu, (9/7). Bersamaan dengan peresmian OSS, pemerintah juga menerbitkan payung hukum pelaksanaannya yakni PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

 

Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun derah, hanya melalui satu pintu saja yakni OSS. Sistem ini menjanjikan pengurusan perizinan yang ringkas, hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam.

 

Pemerintah kemudian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 89 PP 24/2018.

 

Pasal 89

(1) Dalam rangka pelaksanaan standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai

norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pencabutan peraturan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah

ini.

 

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan, lahirnya PP 24/2018 tidak secara otomatis mencabut perda yang sudah diterbitkan di daerah karena akan menyalahi asas otonomi daerah. Sebagai pihak yang menerbitkan Perda, pemerintah daerah bersama dengan DPRD memilki kewenangan untuk mencabut aturan-aturan tersebut.

 

“Perda tidak bisa langsung tidak berlaku karena ketika tidak berlaku maka kemudian ini menyalahi asas otonomi daerah. Konstitusi sudah menjamin bahwa setiap daerah punya hak untuk membuat Perda dan itu sebagai penghargaan untuk otonomi daerah. Sehingga sekarang bagaimana pemerintah daerah mengkuti kebijakan perizinan yang sudah diberlakukan dengan PP perizinan terbaru itu,” kata Jimmy kepada hukumonline, Selasa (10/7).

 

Tetapi di balik niatan baik pemerintah untuk memperbaiki proses perizinan yang merata di seluruh Indonesia, terdapat potensi masalah. Pertama, kesiapan masing-masing daerah untuk melaksanakan OSS. Jimmy berpendapat, kesiapan daerah dalam menjalankan OSS membutuhkan rentang waktu yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus memberikan rentang waktu yang cukup untuk melakukan revisi terhadap Perda dalam situasi peralihan.

 

“Memang di satu sisi keinginan pemerintah pusat itu supaya perizinan sama rata di seluruh wilayah negara ini, tapi dalam konteks ini yang jadi masalah adalah kesiapan masing-masing daerah itu khan berbeda-beda, ada yang kemudian dia bisa dalam waktu cepat mengikuti revisi itu atau juga bisa lebih lama. Sehingga bagaimana caranya pemerintah pusat memberikan rentang waktu dalam konteks berapa lama Perda ini bisa direvisi, ini situasi peralihan,” jelasnya.

 

Kedua, apakah Perda yang tidak sejalan dengan OSS dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya PP 24/2018? Jimmy menegaskan, Perda yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh Pemda tetap menjadi acuan dalam proses perizinan saat masa peralihan. Jika PP wajib menjadi acuan dalam proses perizinan di masa peralihan, maka dipastikan daerah tidak memiliki kesiapan. Akibatnya, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sektor perizinan dan investasi.

 

“Ada sistem yang diintegrasikan, yang disesuaikan dengan kondisi seusai PP itu. Oleh sebab itu langkah yang paling tepat adalah memberikan waktu untuk menyesuaikan, karena kalau tidak akan menimbulkan persoalan di daerah dan itu juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi orang-orang yang ingin mengurus izin dengan PP itu sedangkan daerah bilang loh, kami kan belum revisi,” imbuhnya.

 

Baca:

 

Namun demikian, pelaksanaan OSS tetap bisa dijalankan secara bersamaan antara PP 24/2018 dan Perda. Caranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur persoalan di dalam PP 24/2018, sepanjang aturan tersebut tidak diatur di dalam Perda.

 

“Kalau dalam konteks ini tinggal kita lihat, kalau ada yang berkaitan dengan persoalan ketentuan dalam PP yang bisa dijalankan daerah, dan kemudian tidak memerlukan waktu lama. Dan ini bisa dibuat dalam peraturan kepala daerah, lebih segera dan lebih cepat. Misalya ada ketentuan di PP yang bisa segera dilaksanakan dan tidak berbenturan dengan perda itu bisa dibuat Perkada (Peraturan Kepala Daerah), sembari menunggu Perda direvisi,” tambahnya.

 

Lalu apakah pelaksanaan OSS ini bertentangan dengan UU Otonomi Daerah (Otda)? Jimmy menjawab, tidak. Dalam UU Otoda, lanjutnya, terdapat format konkuren antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten. Dalam konteks ini, pemerintah pusat tidak mengambil kewenangan perizinan di daerah, tetapi memberikan arahan kebijakan perizinan melalui OSS.

 

“Dalam konteks ini keinginan pemerintah baik agar investasi masuk ke dalam negeri tidak dipersulit, dan ini bagaimana pemerintah pusat lebih memberikan arahan kebijakan daerah, tidak bertentangan dengan Otda karena ini lebih mengarahkan. Intinya tidak mengambil kewenangan tetapi lebih mengarahkan perizinan karena perizinan tetap dilakukan di daerah,” tukasnya.

 

Sementara itu Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng tak banyak berkomentar atas lahirnya PP 24/2018. Ia mengaku mendukung OSS yang mengarah pada upaya reformasi total, percepatan, kemudahan berusaha, dan pengurangan perizinan, dalam rangka efisiensi. Hanya saja, ia berharap kehadiran OSS tidak melahirkan sentralisasi perizinan.

 

“Berharap tidak sentralisasi perizinan, karena selama ini izin sudah di provinsi, kota atau kabupaten. Sekarang kok mau diambil oleh OSS yang itu adalah lembaga pusat. Itu yang ditakuti. Pemda juga belum paham benar (OSS) itu sebenarnya penarikan urusan yang selama ini ada di pemda sekarang jadi kewenangan OSS. UU Otda perlu dilihat lebih jauh bertentangan apa tidak karena Otda memberikan urusan perizinan kepada daerah,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.