Kamis, 12 Juli 2018
NA RUU Badan Usaha: Kemungkinan Pendiri PT Tunggal Turut Dibahas
RUU Badan Usaha ditargetkan rampung pada akhir tahun 2018. Namun jika target tidak tercapai perumusan aturannya akan ditempuh menggunakan PP atau Perpres.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi: BAS

Sudah sejak 2015 lalu, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Tim Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) berupaya mengkaji berbagai aspek permasalahan dan konteks hukum untuk merumuskan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha.

 

Salah satu pokok bahasan yang jadi sorotan adalah perihal persyaratan pendiri Perseroan Terbatas (PT) agar dapat dipermudah dari 2 orang menjadi 1 orang pendiri (pendiri tunggal). Kasubbid Penyusunan NA RUU Badan Usaha dari BPHN, Tyas Dian Anggraeni, menyebut bahwa konsep pendirian PT oleh satu orang ini sudah banyak diterapkan di luar negeri, seperti di Singapura. Konsep ini berbeda dengan Indonesia yang masih menerapkan syarat minimal 2 orang pendiri, seperti diatur pada Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

 

“Kalau di Indonesia penerapannya terkendala oleh UU PT karena dalam UU PT syarat minimal pendirian PT adalah 2 orang, makanya sedang di kaji ulang untung ruginya jika Indonesia menganut juga konsep PT Tunggal ini,” terang Dian kepada hukumonline, Senin (2/7).

 

Pasal 7

  1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
  2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.

 

Dian mengungkapkan pihaknya menargetkan RUU Badan Usaha ini akan rampung pada akhir tahun 2018. Namun jika target tidak tercapai perumusan aturannya akan ditempuh menggunakan PP atau Perpres. Memang kemungkinan jadi agak lama, kata Dian, karena yang diatur tidak hanya badan usaha yang berbadan hukum saja seperti PT, tapi mencakup seluruh jenis badan usaha, bahkan juga dikaji soal penambahan entitas bentuk badan usaha baru.

 

“Jadi tergantung mana yang duluan, kalau RUU ini rampung duluan maka akan diatur di RUU, tapi kalau kelamaan dan tak mencapai target kemungkinan akan ditempuh menggunakan PP atau Perpres,” kata Dian.

 

(Baca Juga: Pemerintah: UU Perseroan Terbatas Jamin Keberadaan Profesi Likuidator)

 

Guru Besar Hukum Bisnis FH UGM, Nindyo Pramono, yang merupakan ketua tim perumus NA RUU Badan Usaha menyebut, setidaknya terdapat 3 urgensi konsep Pendiri PT Tunggal ini diterapkan di Indonesia. Pertama, untuk menampung eksistensi persero. Kedua, untuk memberi tempat kepada masyarakat yang berkeinginan mendirikan Badan Hukum PT Sendiri. Ketiga, memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah ke bawah dengan modal yang tidak begitu banyak, tapi menginginkan karakteristik dari PT itu sebagai badan hukum.

 

Pada praktiknya, kata Nindyo, untuk PT tertutup sebetulnya sudah banyak yang notabene PT itu dimiliki oleh satu orang karena ia ingin memanfaatkan karakteristik PT secara positif sebagai subjek hukum. Sehingga memang implementasi persyaratan pendirian PT oleh 2 orang terkesan ‘dipaksakan’, padahal penguasaan atas sahamnya tetap dikuasai oleh 1 orang. Nindyo mencontohkan A memiliki saham 99%, sedangkan sisa 1% saham lainnya diberikan kepada adik atau sopir atau keponakannya.

 

“Itu dilakukan hanya untuk memenuhi syaratnya yang 2 orang itu berdasarkan UU PT, lalu yang 1%-nya itu ya tidak ada fungsi apa-apa,” kata Nindyo kepada hukumonline, Senin (9/7).

 

Saat ditanya soal kemungkinan terjadinya monopoli, Nindyo tidak menampik hal tersebut. Memang bisa saja bertabrakan dengan ketentuan monopoli, kata Nindyo, akan tetapi monopoli itu terjadi jika terdapat penyalahgunaan. Bila tidak disalahgunaan tidak ada masalah dengan monopoli. Konglomerasi di Indonesia bahkan, kata Nindyo, justru berakar sejarah pada bentuk PT Tunggal.

 

“Sebut saja beberapa perusahaan besar di Indonesia, semua orang tahu itu siapa yang punya karena memang PT tunggal itu tercatat dalam sejarah konglomerasi di Indonesia, tapi selama dia tidak ada intensi untuk melakukan monopoli ya tidak bisa dikatakan melanggar. Pertanyaannya, kalau saya tidak nakal apakah pengadilan mau membubarkan PT saya?” kata Nindyo.

 

(Baca Juga: Butuh ‘Pengakuan’, Likuidator Uji UU Perseroan Terbatas)

 

Bahkan dalam UU PT sendiri, sambung Nindyo, juga mengakui adanya PT Tunggal. Pada pasal 7 ayat (5) misalnya, yang berinti setelah PT menjadi badan hukum dan kemudian sahamnya hanya dikuasai oleh 1 orang, maka UU PT mengamanatkan harus diterbitkan saham baru atau dijual ke pihak ketiga. Bilamana ketentuan soal jangka waktu pengalihan sebagian saham dan penerbitan saham baru ini dilampaui, kata Nindyo, PT tersebut dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) jika pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan pembubaran kepada PN.

 

“Pertanyaannya kemudian, kalau saya misalnya tidak mau menerbitkan saham baru, apa sanksinya? Saya sanksinya hanya dikenakan pertanggungjawaban pribadi. Jadi kalau menjalankan usaha kita dapat untung dan tak ada maksud untuk melakukan monopoli tak masalah,” tukas Nindyo.

 

Di samping itu, bentuk pengakuan UU PT atas PT Tunggal juga bisa dilihat pada Pasal 7 ayat (7) yang menyatakan syarat minimal pendirian PT oleh 2 orang tidak berlaku terhadap Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta lembaga lain yang diatur dalam UU tentang Pasar Modal.

 

Pasal 7

  1. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
  2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
  1. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau;
  2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

 

Jadi menurut Nindyo, tidak masalah sebetulnya pembentukan PT diawali oleh satu orang pendiri. Bahkan di negara-negara lain dengan tradisi civil law sudah membuka kemungkinan diimplementasikannya konsep PT Tunggal, seperti Jerman, misalnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.