Sabtu, 14 July 2018

Alasan MK Lansir 10 Landmark Decisions Tahun 2017

Untuk menginformasikan kepada publik bahwa MK telah menentukan putusan-putusan fenomenal yang mengubah tata kehidupan bermasyarakat, sistem politik, dan sistem ketatanegaraan. Namun, ada yang beranggapan semua putusan MK bermanfaat bagi masyarakat.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: BAS

Pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih dominan sejak berdirinya lembaga pengawal konstitusi ini. Kata lain, kewenangan konstitusional menguji UU terhadap UUD Tahun 1945 merupakan “mahkota” bagi MK. Tercatat, sejak 2003 hingga akhir 2017 sebanyak 1.134 perkara PUU dan telah diputus sebanyak 1.085 perkara, 244 perkara PUU diantaranya dikabulkan.

 

Sepanjang tahun 2017, MK menangani 180 perkara dan telah diputus sekitar 131 perkara PUU. Sisanya, sekitar 49 perkara diproses pada tahun 2018. Dari jumlah perkara yang diputus itu, sebanyak 22 perkara dikabulkan, 48 perkara ditolak, 44 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara gugur, 12 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan MK tidak berwenang memeriksa sebanyak 1 perkara.       

 

Dari putusan-putusan PUU tersebut, tak jarang berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan dan tata kehidupan bermasyarakat. Mengutip Laporan Tahunan 2017, MK melansir atau memuat 10 Landmark Decisions yang dianggap sebagai putusan fenomenal sepanjang 2017. Ini kali pertama, MK memuat putusan-putusan penting/terpilih (landmark decisions) dalam laporan tahunannya seperti yang lazim dilakukan Mahkamah Agung (MA).

 

Juru Bicara MK, Fajar Laksono Suroso mengatakan pemuatan putusan-putusan PUU terpilih untuk menginformasikan kepada publik bahwa MK telah menentukan putusan-putusan fenomenal. Tentunya, dengan berbagai persyaratan dan kriteria tertentu. Misalnya, putusan mesti mengubah norma, seolah memuncul norma baru yang mengubah kebutuhan hukum, sistem politik, dan sistem ketatanegaraan.

 

“Putusan MK ialah tafsir konstitusional terkait norma yang harus dirujuk dan dilaksanakan,” ujar Fajar Laksono saat dijumpai Hukumonline di Gedung MK, belum lama ini.

 

Dia mengungkapkan sebelum menentukan putusan-putusan terpilih, dibentuk Tim yang terdiri dari pegawai kepaniteraan, sekretariat jenderal MK, dibantu oleh mantan hakim MK serta beberapa pakar hukum tata negara. Awalnya, Tim mempertanyakan siapa berhak menentukan putusan-putusan terpilih, publik atau MK sendiri?

 

“Tim banyak berdiskusi, kita membuat focus group discussion. Dari sinilah, Tim menghasilkan/menentukan 10 putusan MK terpilih sepanjang tahun 2017,” kata Fajar.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua