Sabtu, 14 Juli 2018
Alasan MK Lansir 10 Landmark Decisions Tahun 2017
Untuk menginformasikan kepada publik bahwa MK telah menentukan putusan-putusan fenomenal yang mengubah tata kehidupan bermasyarakat, sistem politik, dan sistem ketatanegaraan. Namun, ada yang beranggapan semua putusan MK bermanfaat bagi masyarakat.
Aida Mardatillah
Alasan MK Lansir 10 Landmark Decisions Tahun 2017
Ilustrasi: BAS

Pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih dominan sejak berdirinya lembaga pengawal konstitusi ini. Kata lain, kewenangan konstitusional menguji UU terhadap UUD Tahun 1945 merupakan “mahkota” bagi MK. Tercatat, sejak 2003 hingga akhir 2017 sebanyak 1.134 perkara PUU dan telah diputus sebanyak 1.085 perkara, 244 perkara PUU diantaranya dikabulkan.

 

Sepanjang tahun 2017, MK menangani 180 perkara dan telah diputus sekitar 131 perkara PUU. Sisanya, sekitar 49 perkara diproses pada tahun 2018. Dari jumlah perkara yang diputus itu, sebanyak 22 perkara dikabulkan, 48 perkara ditolak, 44 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara gugur, 12 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan MK tidak berwenang memeriksa sebanyak 1 perkara.       

 

Dari putusan-putusan PUU tersebut, tak jarang berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan dan tata kehidupan bermasyarakat. Mengutip Laporan Tahunan 2017, MK melansir atau memuat 10 Landmark Decisions yang dianggap sebagai putusan fenomenal sepanjang 2017. Ini kali pertama, MK memuat putusan-putusan penting/terpilih (landmark decisions) dalam laporan tahunannya seperti yang lazim dilakukan Mahkamah Agung (MA).

 

Juru Bicara MK, Fajar Laksono Suroso mengatakan pemuatan putusan-putusan PUU terpilih untuk menginformasikan kepada publik bahwa MK telah menentukan putusan-putusan fenomenal. Tentunya, dengan berbagai persyaratan dan kriteria tertentu. Misalnya, putusan mesti mengubah norma, seolah memuncul norma baru yang mengubah kebutuhan hukum, sistem politik, dan sistem ketatanegaraan.

 

“Putusan MK ialah tafsir konstitusional terkait norma yang harus dirujuk dan dilaksanakan,” ujar Fajar Laksono saat dijumpai Hukumonline di Gedung MK, belum lama ini.

 

Dia mengungkapkan sebelum menentukan putusan-putusan terpilih, dibentuk Tim yang terdiri dari pegawai kepaniteraan, sekretariat jenderal MK, dibantu oleh mantan hakim MK serta beberapa pakar hukum tata negara. Awalnya, Tim mempertanyakan siapa berhak menentukan putusan-putusan terpilih, publik atau MK sendiri?

 

“Tim banyak berdiskusi, kita membuat focus group discussion. Dari sinilah, Tim menghasilkan/menentukan 10 putusan MK terpilih sepanjang tahun 2017,” kata Fajar.

 

Ia mencontohkan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 7 November 2017 terkait pengujian UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang “mengizinkan” pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama di e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). “Putusan ini membuat norma baru. MK mencoba menyusun putusan-putusan MK terpilih yang baru ada (dalam laporan tahunan) tahun 2017,” kata dia.

 

Dalam amar putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, menyatakan Pasal 61 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk disebutkan kata “agama” dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Sementara Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alias dihapus.   

 

Mahkamah menganggap pengosongan kolom yang diatur dalam UU Adminduk itu justru tidak memberi jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi para penganut kepercayaan. Karenanya, MK memutuskan penganut aliran kepercayaan tertulis dalam kolom setiap identitas kependudukan sama halnya dengan agama yang diakui di Indonesia. Untuk itu penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di e-KTP dan KK. (Baca Juga: Kini, ‘Penghayat Kepercayaan’ Masuk Kolom Identitas Kependudukan)

 

Fajar menambahkan ada perbedaan karakteristik antara landmark decisions putusan MK dan putusan MA. Sebab, putusan MK merupakan tafsir konstitusional atas sebuah norma yang harus dirujuk dan dilaksanakan semua elemen masyarakat. Sementara dalam putusan MA lebih merupakan kasus yang menyangkut kepentingan warga negara.  

 

“Jadi, tidak sama dengan putusan MA yang setiap tahunnya terdapat landmark decisions. Rencananya, setiap tahunnya akan dibuat landmark decisions di buku tahunan MK,” katanya. 

 

Berikut ini 10 Landmark Decisions sepanjang Tahun 2017

Diminta pandangannya, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana Bali, Jimmy Z Usfunan menilai positif dan menarik adanya pemilihan landmark decisions agar putusan MK ke depannya lebih baik. Terlebih, nampaknya sistem hukum Indonesia yang menganut Eropa Kontinental dengan berpatokan kepada UU, kini mulai bergeser ke sistem yurisprudensi (anglo saxon).

 

“Putusan hakim, terlebih putusan MK telah menjadi rujukan dalam perubahan hukum di Indonesia. Makanya, dengan adanya landmark decisions menjadi hal yang menarik dan akan memberi pembangunan (perkembangan) hukum menjadi lebih baik,” kata dia. Baca Juga: MK Tegaskan Tak Bisa Kriminalisasi Delik Kesusilaan

 

Kurang bermanfaat

Pandangan berbeda disampaikan Direktur Kode Inisiatif Veri Junaidi yang menilai semua putusan MK itu penting. “Tradisi memilah-milah putusan landmark decisions itu tidak begitu pas. Dalam arti, karena semua putusan MK merupakan putusan penting dan terpilih,” kata dia.

 

Veri berpendapat adanya putusan landmark decisions ini tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, yang dibutuhkan publik bukanlah putusan mana saja yang paling penting menurut MK, melainkan pengetahuan perubahan UU apa saja yang telah diputuskan oleh MK.

 

“Publik membutuhkan informasi mengenai UU mana saja yang telah dibatalkan dan perubahannya agar masyarakat mengetahui sebuah aturan masih berlaku atau tidak, baik pasal, frasa dan ayat-ayatnya. Sehingga, dapat menjadi jurukan bagi kepentingan publik, seperti DPR, pemerintah, advokat, jaksa, hakim,” lanjutnya.

 

Veri menambahkan meski putusan MK telah dilansir di website MK secara terbuka, namun belum tersusun atau terklasifikasi secara sistematis agar memudahkan publik mengetahui sebuah aturan masih berlaku atau tidak dan apakah ada perubahan bunyi pasalnya atau tidak.  

 

Dosen Fakultas Hukum UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengaku tak mengerti apa maksud dari landmark decisions putusan MK ini. “Putusan MK disebut landmark decisions apakah ditentukan publik atau hanya perasaan MK saja? Saya tidak mengetahui alasannya karena semua putusan MK itu bermanfaat bagi masyarakat,” kata Zainal.  

 

Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM ini kalaupun hendak menentukan putusan MK terpilih tergantung metode apa yang digunakan. “Jika disebut putusan MK sebagai landmark decisions sangat berpengaruh pada perubahan hukum, harus dilihat juga pertimbangannya,” kata dia.

 

Ia mencontohkan putusan MK pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama di e-KTP dan KK dan pengujian Perda menjadi kewenangan MA. Menurutnya, sampai saat ini, putusan tersebut masih menjadi perdebatan. “Dalam implementasi putusan MK pun masih bermasalah dan kurang ditaati, karena memang sebuah putusan pasti ada plus dan minus-nya.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.