Sabtu, 14 July 2018

Cegah Organisasi Bantuan Hukum Abal-Abal, BPHN Bentuk Tim Khusus

Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum (Panitia 7) terdiri dari akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat serta tokoh masyarakat yang akan memverifikasi dan akreditasi OBH.
RED
Foto: Humas BPHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Bersama Dewan Pers dan Ombudsman RI berkolaborasi dalam mengawasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di Indonesia. Kepala BPHN Enny Nurbaningsih mengatakan, kolaborasi dilakukan untuk mengawasi OBH abal-abal yang semakin marak ditemukan.

 

Dalam rapat pertama konsinyering persiapan verifikasi dan akreditasi OBH tahun 2018 di Bogor, Jumat (13/7), Enny mengatakan, OBH atau lazim yang disebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) semakin menjamur pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terbitnya UU Bantuan Hukum ini bertujuan untuk memperluas akses keadilan kepada masyarakat (access to justice).

 

Namun, lanjut Enny, hasil evaluasi yang dilakukan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, nyatanya malah menunjukkan fakta sebaliknya. “Banyak OBH nakal. Ada laporan, dana (bantuan hukum) dipakai untuk kasus yang sama, itu kan tidak boleh. Kita butuh verifikasi yang luar biasa, tidak sekadar online tapi faktual,” kata Enny dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline, Sabtu (14/7).

 

Dalam meminimalisir munculnya OBH abal-abal yang baru, BPHN kemudian menunjuk anggota Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum (Panitia 7). Tim independen ini terdiri dari berbagai macam latar belakang seperti akademisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat. Tim akan melakukan dua tugas, yakni verifikasi OBH baru yang akan melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui BPHN dan akreditasi terhadap OBH yang telah dilakukan asesmen sebelumnya.

 

Tujuh anggota tersebut, yakni Kepala BPHN selaku ketua merangkap anggota, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Djoko Pudjirahardjo selaku sekretaris merangkap anggota. Kemudian, lima orang anggota, yakni Taswem Tarib (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Periode 2011-2012), Choky R Ramadhan (Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia/Mappi FHUI), Yosep Stanley Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), Kartini Istikomah (Komisioner Ombudsman RI Periode 2011-2016), dan Asfinawati (Ketua YLBHI). “Panitia 7 ini nantinya akan hasilkan OBH yang lebih berkualitas,” kata Enny.

 

Baca:

 

Terkait dengan rencana menggandeng Dewan Pers dan Ombudsman RI, BPHN dalam waktu dekat akan bersurat kepada masing-masing institusi untuk membicarakan hal yang bersifat sangat teknis. Nantinya, Dewan Pers akan memberikan akses memperolah informasi dari insan pers, misalnya peliputan persidangan yang sekaligus dapat menjadi bahan saat memantau bagaimana OBH dalam memberikan pelayanan hukum pada masyarakat atau kliennya. Sementara itu, Ombudsman RI nantinya akan melakukan pengecekan standar pelayanan yang diberikan OBH kepada masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua