Selasa, 17 July 2018

Penuntut Umum Curiga Ada Persekongkolan Audit FDD Sjamsul Nursalim

Tor FDD dibuat oleh BPPN bersama obligor dan hutang petambak Rp4,8 triliun tidak masuk audit.
Aji Prasetyo
Ilustrasi sidang di PN Jakarta Pusat. Foto: RES

Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan dugaan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang dilakukan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung kepada Sjamsul Nursalim.

 

Mereka diantaranya mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun kuntjoro-jakti, mantan Sekretaris KKSK Lukita D. Tuwo, dan mantan Deputi BPPN Bidang Aset Manajemen Investasi (AMI) Taufik Mappaenre. Dalam sidang, penuntut umum ingin mengetahui proses Financial Due Diligence (FDD) yang berujung keluarnya surat keputusan KKSK yang menghilangkan/menghapus kewajiban Sjamsul Nursalim.

 

Dalam keterangannya, mantan Sekretaris KKSK Lukita D. Tuwo mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai FDD yang dilakukan salah satu konsultan dari kantor Ernst & Young, termasuk panduannya. Namun, saat dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya, Lukita mengakuinya.

 

Dalam BAP itu, Lukita menyebut dokumen panduan FDD auditor Ernst & Young disusun oleh staf ahli BPPN dan juga obligor, dalam hal ini Sjamsul Nursalim selaku pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Selain itu, dalam FDD tersebut hutang petambak Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari aset Rp18 triliun yang dijaminkan Sjamsul tidak masuk audit FDD.   

 

"Betul. Saya mengakui, TOR (Term Of Reference) disusun pihak obligor karena memang pelaksanaan ini tidak bisa tidak, diberikan kewenangan kepada BPPN, obligor janjikan dasar pertimbangan yang digunakan aset adalah benar, sehingga yang dilakukan saat dia ajukan surat sebelum tanggal closing selalu ada part of date tanggal closing," kata Lukita di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/7/2018). Baca Juga: Syafruddin Tak Ingin Sjamsul Nursalim Tanggung Hutang Petambak

 

Jaksa I Wayan Riyana mempertanyakan alasan hutang petambak tidak dimasukkan dalam FDD. Padahal menurut Jaksa apabila ingin mengetahui apakah ada kejanggalan seharusnya hal tersebut juga turut dilakukan pemeriksaan.

 

"Karena fokusnya bukan hutang petambak, karena itu tugas AMK (Aset Manajemen Kredit) ini akurasi matematika yang dilakukan BPPN," terangnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua