Kamis, 19 July 2018

Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Ringan dan Konsistensinya dalam Praktik Oleh: Ditho HF Sitompoel*)

Dibutuhkan komitmen dari segenap aparat penegak hukum untuk melaksanakan aturan tipiring dengan konsisten.
RED
Ditho HF Sitompoel. Foto: Hukumonline

Beberapa hari lalu, publik dikejutkan dengan beredarnya video penganiayaan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi terhadap ibu dan anaknya di sebuah mini market di daerah Pangkal Pinang. Permasalahannya klasik, korban penganiayaan melakukan pencurian di dalam mini market tersebut.

 

Polisi pun langsung bergerak cepat. Oknum polisi yang melakukan penganiayaan telah ditindak, dan saat ini sedang diusut dugaan tindak pidananya. Begitu juga terhadap ibu yang melakukan pencurian telah disidang dengan acara cepat dan divonis 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 19/Pid.C/2018/PN. Pgp., tanggal 13 Juli 2018.

 

Satu hal yang patut diapresiasi dalam penanganan kasus pencurian tersebut adalah karena polisi telah dengan sangat tepat menerapkan aturan hukum terkait tindak pidana ringan atau tipiring terhadap pelaku kejahatan yang nilai kerugiannya di bawah Rp2,5 juta. Penyidik atas kuasa dari penuntut umum langsung melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

 

Pemeriksaan perkara tipiring sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragrap 2 bagian ini.”

 

Selanjutnya dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa “Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding”.

 

Mengenai batas nilai kerugian atau jumlah denda dalam perkara tipiring, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang pada pokoknya mengatur bahwa batas nilai kerugian dalam perkara tipiring adalah maksimal sebesar Rp2,5 juta, dan  terhadap perkara yang ancaman hukuman pidananya maksimal tiga bulan penjara atau pidana denda, maka terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat, selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

 

Perma tersebut dikeluarkan sebagai respon terhadap beberapa ketentuan di dalam KUHP terkait batas nilai kerugian dan denda, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung serta menghindari penerapan pasal-pasal kejahatan biasa dalam kasus kejahatan ringan, yang pelakunya tidak perlu ditahan dan tidak perlu diajukan upaya hukum kasasi. Pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat seperti diatur Pasal 205-211 KUHAP dan dimungkinkan penyelesaian di luar pengadilan (damai).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua