Kamis, 19 July 2018

Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Ringan dan Konsistensinya dalam Praktik Oleh: Ditho HF Sitompoel*)

 

Sebagai tindak lanjutnya, pada bulan Oktober 2012, Mahkamah Agung bersama Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemenkumham telah membuat Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012. Nota Kesepahaman ini untuk restorative justice (pemulihan keadilan), terutama untuk kasus pidana anak dan pidana ringan dengan nilai denda atau nilai kerugian di bawah Rp2,5 juta.

 

Sayangnya meskipun sudah hampir 6 tahun diberlakukan, ketentuan tersebut seringkali tidak diterapkan dengan konsisten dalam praktik. Baik oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan, sebagaimana seharusnya diterapkan dalam contoh kasus pencurian di daerah Pangkal Pinang tersebut di atas.

 

Pengalaman LBH Mawar Saron Jakarta dalam kurun waktu 3 bulan terakhir saja, telah terdapat 2 buah kasus yang seharusnya diproses dengan mekanisme penanganan tipiring. Namun ternyata tidak dilaksanakan, dimana pihak kepolisian maupun kejaksaan memproses kasus tersebut sebagaimana layaknya kejahatan biasa, bahkan pelakunya ditahan.

 

Contohnya Perkara No.: 782/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt atas nama terdakwa Winda Ayu Antika Sari. Pelaku ditangkap dan ditahan sejak tanggal 10 Febuari 2018 karena diduga melakukan penadahan dengan nilai kerugian sebesar Rp1.000.000. Pelaku akhirnya di keluarkan dari tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Juni 2018 (tapi sudah ditahan selama 4 bulan), yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum dari LBH Mawar Saron yang menyatakan perkara tersebut adalah kasus tipiring.

 

Begitu juga dengan Perkara No.: 854/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt atas nama terdakwa Herwandi yang sebelumnya ditangkap dan ditahan sejak tanggal 08 Maret 2018, karena kasus Penggelapan dengan nilai kerugian sebesar Rp600.000, yang dikeluarkan dari tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2018 (tapi sudah ditahan selama 4 bulan). Hal ini dilakukan setelah Majelis Hakim perkara a quo mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum dari LBH Mawar Saron yang menyatakan Perkara tersebut adalah kasus tipiring.

 

Sangat mungkin kasus-kasus serupa masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang menyebabkan pelaku tipiring yang seharusnya diperlakukan adil dan tidak perlu ditahan, justru telah mendapat ketidakadilan dengan proses hukum yang tidak semestinya.

 

Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dari segenap aparat penegak hukum untuk melaksanakan aturan tipiring dengan konsisten. Khususnya agar pemeriksaan dilakukan dengan proses cepat dan tidak perlu dilakukan penahanan terhadap pelaku, tanpa perlu menunggu adanya “perlawanan” dari pihak pelaku atau kasusnya sampai terekspose di media.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua