Kamis, 19 July 2018

Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Ringan dan Konsistensinya dalam Praktik Oleh: Ditho HF Sitompoel*)

 

Hal ini penting karena (1) Pelanggaran terhadap Perma Tipiring dan Nota Kesepahaman tentang Tipiring yang dibuat oleh Mahkamah Agung bersama Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemenkumham, justru akan mencoreng nama baik institusi penegak hukum, (2) Penahanan terhadap pelaku tipiring merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena telah merampas kemerdekaan seseorang dengan sewenang-wenang, (3) Pelaku tipiring yang ditahan justru akan membebani dan merugikan Negara (Rutan dan Lapas), sebab biaya untuk mengurus tahanan di Lapas atau Rutan tidak murah, (4) Menghindari semakin menumpuknya isi penghuni rutan, (5) Pelaku tipiring justru potensial terkontaminasi dengan pelaku kejahatan-kejahatan berat lainnya, dan (6) Menghindari timbulnya trauma pada pelaku tipiring karena hak-hak hukumnya telah dilanggar.

 

Bagaimanapun juga, kita tentu sepakat pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Namun memproses sebuah kejahatan ringan dengan pelanggaran hukum justru akan menimbulkan sebuah kejahatan yang lebih besar lagi, yang ironisnya hal tersebut dilakukan oleh aparat negara terhadap warganya sendiri.

 

*)Ditho H.F. Sitompoel, SH., LL.M merupakan Advokat dan Direktur LBH Mawar Saron Jakarta.

 








Catatan Redaksi:



Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua