Senin, 23 July 2018

Hari Bhakti Adhyaksa: Cash on Delivery, Solusi Cepat Pengambilan Berkas Tilang di Kejaksaan Oleh: Siska Trisia*)

Selain menghindarkan pengguna layanan tilang untuk “mengantri selama berjam-jam” di Kejaksaan, keunggulan lain dari layanan tilang CoD ini adalah proses antar berkas dan dokumen tilang yang dilaksanakan setiap hari selama seminggu.
RED
Siska Trisia. Foto: dokumen pribadi

Perbaikan layanan publik masih menjadi agenda prioritas pemerintah hingga hari ini, termasuk di Kejaksaan Republik Indonesia. Hingga tahun 2016 Ombudsman RI mencatat masih banyak laporan yang masuk terkait buruknya layanan publik yang ada di Kejaksaan. Salah satu layanan publik yang ada di kejaksaan adalah layanan pengambilan berkas atau dokumen perkara pelanggaran lalu lintas (perkara tilang).

 

Umumnya ketika seseorang melanggar aturan lalu lintas namun menolak untuk mengakui kesalahan yang di kenakan polisi lalu lintas (Polantas). Maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Perma Tilang), pelanggar tersebut harus membuktikan bantahannya melalui sidang tilang.

 

Singkatnya, ketika persidangan selesai dan pelanggar diputus bersalah, pelanggar tersebut kemudian harus membayar denda melalui bank tertentu. Bukti bayar denda yang telah dibayarkan tersebut akan menjadi bukti untuk mengambil berkas atau dokumen tilang yang di sita polantas melalui Kejari setempat.

 

Dalam praktiknya, layanan tilang di Kejaksaan masih perlu diberi perhatian khusus. Dengan kondisi jumlah loket layanan yang minim dan tidak sebanding dengan pengguna layanan banyak. Maka para pengguna harus rela menyediakan lebih banyak waktu untuk mengantri dan mengambil kembali berkas tilang mereka di kejaksaan.

 

Seperti yang pernah terjadi di Jakarta Timur dan Bekasi beberapa waktu lalu, untuk mengambil berkas tilang di Kejari setempat, masyarakat harus mengantri hingga enam jam. Kondisi tersebut diperparah jika domisili pengguna layanan jauh dari kantor Kejaksaan Negeri yang dituju. Sehingga tidak heran lagi apabila masyarakat malah menggunkan jasa calo tilang meskipun harus merogoh kocek untuk “upah” yang tidak sedikit.

 

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sebuah inovasi pengambilan berkas tilang yang lebih layak dan sesuai asas asas pelayanan publik. Seperti apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 tahun 2014. Dalam aturan tersebut dimuat beberapa aspek yang yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sebuah pelayanan publik yang “baik”. Di antaranya terkait lama waktu pelayanan dan penetapan biaya yang terjangkau dan transparan.  

 

Salah satu contoh sukses inovasi layanan pengambilan berkas tilang tersebut adalah Layanan Tilang Cash on Delivery (CoD) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar). Layanan ini sudah ada semenjak awal tahun 2017. Dengan layanan Tilang CoD, para pelanggar yang berdomisili didalam dan di luar Jakarta Barat dapat menyelesaikan perkara tilang secara lebih cepat dan efisien, tanpa harus datang ke kantor Kejaksaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua