Selasa, 24 July 2018

MK Tegaskan UU Penodaan Agama Konstitusional

Namun, menurut Mahkamah, UU No. 1/PNPS/1965 memang membutuhkan revisi agar tidak terjadi kericuhan lantaran terjadi penafsiran berbeda-beda terkait tindakan penodaan agama. MUI mengapresiasi putusan ini, tetapi YLBHI merasa kecewa dengan putusan MK ini.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Secara bulat, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 1, 2, 3 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Aturan itu dinilai sebagai dasar bagi pemerintah melarang aliran atau agama yang dianggap sesat dari agama yang resmi diakui di Indonesia ini dinilai konstitusional.

 

“Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan No. 56/PUU-XV/2017 di Gedung MK Jakarta (23/7/2018).

 

Permohonan pengujian pasal-pasal UU Penodaan Agama itu diajukan sembilan anggota Ahmadiyah berbagai daerah. Diantaranya, Anisa Dewi, Ary Wijanarko, Asep Saepudin, Dedeh Kurniasih, Dkk. Intinya, mereka merasa dirugikan hak konstitusionanya lantaran kesulitan beribadah disebabkan masjid milik Ahmadiyah disegel, dirusak, bahkan dibakar gara-gara menganut aliran/agama Ahmadiyah.

 

Sebab, UU itu melarang ada penyerupaan agama/aliran tertentu dengan agama resmi yang dianut di Indonesia. Yang spesifik diatur dalam SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tentang peringatan penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Selain itu, aliran Ahmadiyah sudah dinyatakan sesat sesuai Fatwa MUI Tahun 1974 karena organisasi ini melenceng dari ajaran agama Islam di Indonesia. (Baca Juga: Dianggap Sesat, Jamaah Ahmadiyah Minta ‘Pengakuan’ ke MK)

 

Karena itu, pasal-pasal tersebut diminta ditafsirkan secara bersyarat sepanjang aliran atau agama yang ada diakui keberadaannya tanpa meniadakan hak agama (lain) yang telah ada di Indonesia. “Pasal 1, 2, 3 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang ada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya,” demikian bunyi petitum permohonannya.  

 

Namun, dalam putusannya, MK menyimpulkan alasan/dalil permohonan itu tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menilai pada pokoknya persoalan permohonan ini bukan pada berlakunya Pasal 1,2,3 UU No. 1/PNPS/1965, tetapi pada pembuatan aturan turunanya, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) atau pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang ajaran Ahmadiyah.     

 

“Para pemohon telah mencampuradukan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU No. 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan UU ini melalui SKB dan peraturan daerah. Jika terdapat masalah atau kerugian akibat berlakunya SKB atau Perda yang menjadikan UU No. 1/PNPS/1965 sebagai dasar pembentukannya. Karenanya, bukan berarti aturan ini bertentangan dengan UUD Tahun 1945,” ujar Anggota Majelis Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membacakan pertimbangan putusan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua