Rabu, 25 Juli 2018

Siasat Notaris Menghindar dari Proses Hukum Oleh Reda Manthovani*)

​​​​​​​Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris seolah menjadi benteng agar dapat menghindar untuk dimintai keterangan dari pemanggilan penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menindaklanjuti penanganan perkara.
RED
Reda Manthovani. Foto: dokumen pribadi
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Persamaan di depan hukum alias equality before the law berlaku bagi setiap warga negara. Begitu pula persamaan di depan pemerintahan pun berlaku hal yang sama. Tak terkecuali penegak hukum, profesi dalam penegakan hukum, maupun yang bergerak di bidang jasa pelayanan hukum. Pengaturan persamaan setiap warga negara diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

 

Sayangnya, bagi profesi notaris punya perlakuan yang berbeda. Walhasil, ketika keterangan seorang notaris diperlukan dalam proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim mesti mengantongi  persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam memproses perizinan agar notaris dapat dimintai keterangannya oleh penyidik, penuntut umum dan hakim diatur melalui ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

 

Pasal 66 ayat (1) menyebutkan, “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

 

Sejatinya memang ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 merupakan hasil revisi dari Pasal 66 ayat (1) UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan, “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: mengambil fotokopi Minuta akta  atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

 

Perubahan mendasar dari pasal tersebut yakni perizinan mesti mendapat ‘persetujuan  majelis pengawas daerah’ menjadi ‘persetujuan majelis kehormatan notaris’. Perubahan tersebut terkesan menjadi strategi notaris agar dapat menghindari dari jeratan hukum. Nah, lantas seperti apa mekanisme substansi perizinan dalam melakukan pemeriksaan terhadpa notaris untuk kepentingan proses peradilan?

 

Belakangan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2004 telah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi No: 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013. Pasca putusan MK tersebut, perubahan Pasal 66 ayat (1) yang dituangkan dalam UU 2/2014  hanya berselang 7 bulan. Boleh jadi, proses revisi menjadi RUU terbilang cepat prosesnya dibanding dengan revisi UU lainnya.

 

Selain itu, substansi revisi hanya mengubah kalimat dari “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD”  menjadi  “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)”. Padahal  menurut MK dalam putusannya, pengaturan persetujuan oleh MPD termasuk dalam kelompok pengaturan yang semestinya tidak mengandung perlakuan berbeda. Sehingga  tidak bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana  yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Yakni, persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan.

 

Lebih lanjut MK dalam putusannya berpendapat, semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar pengadilan. Hal tersebut sejelan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

 

MK juga menilai dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dalam putusan MK di atas, seharusnya pasal tersebut tidak patut dipatuhi oleh aparat penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim.

 

Berdasarkan cepatnya proses revisi yang substansi Pasal 66 ayat (1), ternyata  menggugah nurani seorang praktisi advokat. Tomson Situmeang dia punya nama. Tomson mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, pada 18 Juli 2014. Sayangnya, harapan Tomson kandas akibat permohonannya ditolak MK, melalui putusan No:72/PUU-XII/2014 tanggal 23 April 2015.

 

Alasan majelis mahkamah, pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan tersebut. MK memandang tiadanya kerugian bagi pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon.

 

Penolakan MK terhadap permohonan seorang Advokat dengan alasan tidak memiliki legal standing. Lantas, legal standing yang bagaimana yang dapat diterima oleh MK untuk mengajukan permohonan Judicial Review ke MK terhadap Pasal 66 ayat (1) UU No.2/2014 tersebut?

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”.

 

Ketentuan di atas dalam penjelasannya menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 dan harus terlebih dahulu menjelaskan/membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonannya sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) UU No.24/2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No.8/2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

 

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan 5 persyaratan yang harus dipenuhi pemohon. Pertama, adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Kedua, bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji.

 

Ketiga, bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat,  adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji. Kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

 

Melihat penjelasan legal standing di atas, maka dapat dipahami pertimbangan MK dalam menolak permohonan Advokat Tomson Situmeang, dkk. Yakni, hak seorang advokat dijamin dan dilindungi dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris. Khususnya ketika terdapat seorang warga negara Indonesia mengajukan permohonan untuk dapat dihadirkannya alat bukti, berupa fotokopi minuta akta, maupun notaris. Boleh jadi advokat berada diposisi sebagai kuasa hukum untuk melindungi notaris yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Sehingga  menggunakan payung hukum yaitu pasal 66 ayat (1).

 

Di sisi lain, MK memandang Kant Kamal pemohon uji materi Pasal 66 ayat (1) UU 30/2004  memiliki legal standing. Walhasil permohonannya pun dikabulkan MK melalui putusan No.49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusinya terkait laporan pemalsuan akta otentik oleh Notaris di Cianjur sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP. Dalam perjalanan proses laporannya, ternyata mengalami kendala untuk ditindaklanjuti oleh penyidik. Ujungnya, penyidik mengalami kendala dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sebab pemeriksaan terhadap notaris untuk didengar keterangannya mesti mendapat persetujuan dan Majelis Pengawas Daerah.

 

Sedangkan pemohon potensial yang memiliki legal standing mengajukan uji materi Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, selain warga negara yang merasa dirugikan akibat perkaranya tidak dapat ditindaklanjuti lantaran masalah penolakan izin dari Mahkamah Kehormatan Notaris. Selain itu, penyidik, penuntut umum dan hakim yang bakal menindaklanjuti laporan atau perkara mengalami kerugian langsung. Sebab dalam menjalankan tugasnya menangani perkara terhambat akibat perijinan dalam memproses kelanjutan penanganan perkara.

 

Namun begitu, sekalipun tanpa permohonan uji materi seyogianya penyidik, penuntut umum maupun hakim tak perlu menggubris Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014. Sebabnya, substansi perizinan yang diatur dalam UU tersebut telah dicabut melalui putusan MK No: 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013.

 

Terlebih, dalam Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur tentang pidana. Yakni, setiap orang yang menghalang-halangi dan atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan pengadilan.

 

*)Dr. Reda Manthovani,.SH,.LLM adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.