Rabu, 25 Juli 2018

Ini Dia 3 Fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

​​​​​​​Mulai dari perizinan dan tata niaga, keuangan negara hingga penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
RED
Ilustrasi : BAS

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dengan terbitnya Perpres 54/2018 ini, maka Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dinyatakan sudah tak berlaku lagi.

 

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perpres 54/2018, bahwa fokus strategi nasional pencegahan korupsi meliputi tiga hal. Yakni, perizinan dan tata niaga; keuangan negara; serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. "Fokus Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan melalui Aksi PK," bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres.

 

Perpres menyebutkan, perizinan dan tata niaga menjadi fokus lantaran dua hal tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah menilai, korupsi di sektor perizinan dapat menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi hingga lapangan kerja. Sedangkan korupsi di sektor tata niaga berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada komoditas pokok, sehingga menjadi beban terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Pada sektor perizinan dan tata niaga ini terdapat tantangan yang dapat dihadapi.

 

Tantangan tersebut adalah, terlalu banyak regulasi yang mengatur kewenangan perizinan; kewenangan menerbitkan izin belum sepenuhnya dilimpahkan dari instansi teknis ke PTSP baik di pusat maupun daerah; belum diberlakukannya standar Layanan perizinan yang sama di seluruh daerah; masih terbatasnya pelibatan masyarakat untuk mengawasi perizinan di tingkat pusat dan daerah; menguatnya praktik kartel dan monopoli dalam tata niaga sektor strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan energi; rendahnya pelibatan pelaku usaha dalam pencegahan korupsi; dan belum berkembangnya budaya pencegahan korupsi pada sektor swasta.

 

Untuk fokus kedua terkait keuangan negara. Dalam Perpres disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaan (revenue) dan belanja (expenditure). Alasan korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal serta tak tepat sasaran. Sedangkan korupsi pada sisi belanja terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika pencegahan tidak dilakukan, berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional.

 

Tantangan pada fokus ini antara lain masih adanya penyelewengan dan kriminalisasi petugas pada sektor pajak dan non pajak; belum optimalnya kerjasama pertukaran data keuangan dan perpajakan; belum terintegrasinya kebijakan, proses perencanaan, penganggaran dan realisasi belanja negara; pengadaan barang dan jasa belum independen dan didukung sumber daya manusia yang profesional; serta masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat maupun daerah.

 

Sedangkan pada fokus ketiga yakni penegakan hukum dan reformasi birokrasi lantaran keduanya sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. Tantangan pada fokus ini antara lain, belum optimalnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara, khususnya pertukaran informasi dan data lintas aparat penegak hukum; masih lemahnya adaptasi proses penegakan hukum pada era digital dengan modus kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks; masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum.

 

Kemudian, lemahnya independensi pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, inspektorat pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah; lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik; dan belum terintegrasinya system pengawasan pembangunan dan pemanfaatan program serta pembangunan desa.

 

Baca:

 

Tim Nasional Pencegahan Korupsi

Dalam Perpres disebutkan, dalam rangka menyelenggarakan strategi nasional pencegahan korupsi, maka dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Tim ini terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

 

Timnas PK ini menetapkan aksi pencegahan korupsi setiap dua tahun sekali. Dalam menyusun aksi pencegahan korupsi, Timnas PK berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Dalam menyusun aksi pencegahan korupsi, Timnas PK juga melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan strategis KPK.

 

Tugas Timnas PK antara lain mengoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategis nasional pencegahan korupsi di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Timnas PK juga menyampaikan laporan capaian pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait kepada Presiden. Timnas PK juga bertugas mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan aksi pencegahan korupsi kepada masyarakat.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi. Penyusunan langkah kebijakan ini berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Untuk mendukung kelancaran tugasnya, Timnas PK dibantu oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi yang berkedudukan di KPK.

 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengundang sejumlah tokoh lintas Lembaga untuk mendiskusikan terciptanya sistem kolaborasi pencegahan korupsi yang lebih efektif. Ia menegaskan, bahwa komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut satu jengkal pun. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Presiden juga meminta supaya pemberantasan korupsi mengedepankan pencegahan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih.

 

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyambut baik terbitnya Perpres. Menurutnya, pencegahan korupsi dilakukan selama ini sering terbentur dengan lemahnya komitmen pimpinan instansi. "Maka jika ada komitmen yang kuat dari Presiden melalui Perpres ini harapannya bisa membuat instansi-instansi di bawah Presiden tersebut patuh," katanya kepada Hukumonline, Rabu (25/7).

 

Meski prinsip dasarnya, lanjut Febri, bersifat kerjasama kolaboratif, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi independensi KPK. Ke depan, untuk rincian rencana aksi pencegahan korupsi akan dibahas lebih lanjut. "Fokus pada aspek pencegahan," pungkasnya. (AJI)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua