Kamis, 26 Juli 2018

Empat Advokat Senior di Klarifikasi Sjamsul Nursalim

Tiga dari advokat senior itu merupakan kuasa hukum Sjamsul Nursalim. Mereka menganggap setelah keluarnya kebijakan R n D, SKL tidak diperlukan.
Aji Prasetyo
Dari kiri ke kanan: Tuti Hadiputranto (berdiri), David Suprapto, Otto Hasibuan dan Maqdir Ismail saat menggelar konperensi pers di sebuah hotel di Jakarta. Foto: AJI

Sjamsul Nursalim pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang disebut bersama-sama dengan istrinya Itjih Nursalim dan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) melakukan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memberi klarifikasi kepada wartawan. Klarifikasi ini untuk meluruskan berbagai informasi terkait proses hukum terdakwa Syafruddin yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.  

 

Yang menarik dari acara ini yaitu hadirnya empat advokat senior seperti Sri Indrastuti Hadiputranto pendiri sekaligus partner Hadiputranto Hadinoto and Partner (HHP), Otto Hasibuan mantan Ketua Umum DPN Peradi 2005-2015, Maqdir Ismail pendiri dan partners Maqdir Ismail & Partners serta David Suprapto Managing Partner DSP Law Office.

 

Kecuali Tuti (sapaan Sri Indrastuti Hadiputranto) tiga dari empat advokat senior itu merupakan kuasa hukum dari Sjamsul. Hal ini dibenarkan oleh Maqdir. Tuti sendiri hanya bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut. "Betul, sementara sekarang begitu, Bu Tuti tidak ikut tim penasihat hukum," ujar Maqdir di sebuah hotel di Jakarta pada Rabu (25/7/2018).

 

Dalam pernyataan pembukanya, Tuti mengaku bingung kenapa perkara SKL BLBI kembali diungkit. "20 yang lalu kejadian yang sudah tuntas, diungkit kembali. Sampai dimana kita percaya kepastian hukum di dalam berusaha?” kata Tuti.  

 

Sementara Otto Hasibuan menjelaskan awal kronologi terjadinya peristiwa ini yang dimulai sejak adanya krisis moneter pada 1997-1998. Ketika itu harga dolar melonjak dari Rp2.500 per dolar menjadi sekitar Rp17 ribu per dolarnya. Kondisi ini mengakibatkan beberapa bank kolaps hingga dalam status likuidasi atau berhenti beroperasi.    

 

Salah satu bank itu yang menerima dana bantuan likuiditas adalah BDNI sekitar Rp47 triliun. Setelah empat bulan diambil alih BPPN, bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi alias ditutup. Lalu mengenai hutang bank tersebut, menurut Otto seharusnya dibayar oleh bank itu sendiri bukan pemilik.

 

"Menurut hukum yang bertanggung jawab bank, di undang-undang korporasi begitu," ujar Otto. Baca Juga: Penuntut Umum Curiga Ada Persengkongkolan Audit DFF Sjamsul Nursalim

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua