Kamis, 26 Juli 2018

Empat Advokat Senior di Klarifikasi Sjamsul Nursalim

 

"Kalau sekarang ini Pak Nursalim dan Ibu Itjih tidak tersangka, tidak buron jadi mau kemana saja suka dia pergi. Pertanyaan kenapa dia pergi kan bukan buron. Yang saya tahu, dia sangat menghormati perjanjian, pemerintah, MSAA, karena pemerintah menjamin dia, itulah sebabnya," ujar Otto.

 

Harapan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan pihaknya telah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali kepada bos Gadjah Tunggal ini. KPK bahkan berkomunikasi dengan otoritas Singapura untuk memastikan panggilan itu diterima Sjamsul.

 

"Semestinya, jika Sjamsul Nursalim dan isteri memiliki itikad baik, seharusnya memenuhi panggilan KPK. Dan jika ada bantahan, justru dapat disampaikan saat pemeriksaan berjalan," harap Febri.

 

Berkaitan dengan alasan bahwa R n D sudah dikeluarkan sehingga Sjamsul Nursalim tidak membutuhkan SKL. Namun, perlu diingat justru RnD tidak jadi diberikan pada obligor karena belum menyelesaikan kewajibannya.

 

Terkait dengan audit BPK tahun 2002, 2006 dan 2017, Febri menegaskan ketiga audit tersebut tidak dapat dipertentangkan karena ruang lingkup dan objek yang berbeda. KPK menduga negara dirugikan Rp4.58 triliun dalam kasus ini dari pemberian SKL tersebut.

 

"Sedangkan terkait alasan lain bahwa kasus ini bersifat perdata, itu tentu kami pandang sebagai argumentasi klasik saja. Sudah pernah disampaikan juga di praperadilan oleh pihak tersangka/rerdakwa SAT saat itu. Dan kita tahu praperadilan tidak dikabulkan, sehingga sekarang kasus terus berjalan di Pengadilan Tipikor," jelasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua