Kamis, 26 July 2018

Mengurai Problem Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat

 

“Apakah MK sebenarnya berfungsi sebagai positif legislator (pembentuk UU) atau negatif legislator? Sebab, MK seolah bisa membuat peraturan (norma) baru dalam UU melalui putusannya,” kata Jimmy.

 

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar mengatakan model putusan konstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat sering digunakan MK sejak lama. Namun, terkadang penerapan model putusan bersyarat ini tidak tepat diterjemahkan dalam praktik.

 

“Misalnya, putusan MK menjadi konstitusional jika dilakukan X, tapi ternyata jika dilakukan Y menjadi inkonstitusional. Jika seperti ini, MK tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya, model putusan seperti ini seringkali diuji kembali,” kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM ini.

 

 

Sementara itu, Meirina Fajarwati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Badan Keahlian DPR RI, dalam kajian berjudul Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi, menilai bahwa meskipun dalam  rangka  untuk  mengisi kekosongan hukum dan sebagai bentuk dari diskresi yang dapat dilakukan hakim dalam memutus suatu permasalahan, jenis putusan konstitusional bersyarat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

 

Dalam pendapat yang dimuat dalam Jurnal Rechtsvinding terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, Meirina beralasan, putusan konstitusional bersyarat tidak ada landasan  hukumnya dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 8 Tahun   2011. Dia selanjutnya berpendapat; “Agar putusan konstitusional bersyarat mahkamah konstitusi (sic) memiliki dasar hukum maka perlu dilakukan revisi UU Nomor 8 Tahun 2011  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua