Selasa, 31 Juli 2018

Bersih-Bersih Caleg Bermasalah

​​​​​​​KPU jangan ragu mencoret daftar bakal calon legislatif yang pernah menyangkut tiga kejahatan tersebut untuk tak masuk dalam bursa pencalegan.
RED
Ilustrasi: HGW

Sebanyak 204 bakal calon legislatif yang diajukan partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak memenuhi syarat baik oleh KPU maupun Bawaslu. Salah satu syarat yang tak terpenuhi lantaran terindikasi pernah tersangkut kasus korupsi. Padahal, KPU jauh-jauh hari telah menerbitkan peraturan yang berisi larangan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak atau bandar narkoba untuk nyaleg.

 

Peraturan tersebut memuat Pakta Integritas dari masing-masing partai politik saat mengajukan bakal calon legislatifnya ke KPU. Isi Pakta Integritas adalah calon legislatif yang diajukan bukanlah mantan narapidana tiga kejahatan tersebut. Ingat, Pakta Integritas ini harus ditandatangani oleh pengurus partai. Jika tetap dilanggar, sanksi moral atas kredibilitas partai dari masyarakat bisa mengemuka.

 

Penghormatan terhadap Pakta Integritas merupakan cara terhormat dalam berdemokrasi. Jika partai politik bersikukuh mengajukan calon legislatifnya berasal dari mantan narapidana tiga kejahatan tersebut, menjadi pertanda buruk bagi demokrasi Indonesia.

 

Melihat serangkaian alasan tersebut, sangat wajar KPU mengembalikan berkas 204 bakal calon legislatif bermasalah tersebut ke masing-masing partai politik. Hari ini merupakan batas akhir perbaikan daftar bakal calon legislatif. KPU jangan ragu mencoret daftar bakal calon legislatif yang pernah menyangkut tiga kejahatan tersebut untuk tak masuk dalam bursa pencalegan.

 

Hal lain dari persoalan ini munculnya sejumlah pertanyaan mengenai pola perekrutan calon legislatif dari masing-masing partai politik. Apakah larangan yang tertuang dalam Peraturan KPU tersebut tak harus dipatuhi oleh partai politik? Atau memang, minimnya kader yang berintegritas untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum legislatif?

 

Meski terdapat uji materi terhadap Peraturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung, namun setidaknya partai politik menghormati keputusan KPU mengenai syarat bakal calon legislatif. Penghormatan seperti ini menandakan bahwa partai politik memiliki tujuan yang baik dalam berdemokrasi.

 

Memang tak ada sanksi tegas dalam peraturan KPU jika partai politik tetap mengajukan bakal calon legislatifnya merupakan bekas narapidana tiga kejahatan. Tapi tak patuhnya partai politik terhadap aturan main yang dikeluarkan KPU tersebut bisa menjadi indikasi awal bahwa partai tersebut tidak pro terhadap pemberantasan kejahatan luar biasa.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua