Selasa, 31 Juli 2018

Sebut ‘MK Itu Goblok’, Oesman Sapta Disomasi

Oesman disarankan meminta maaf kepada MK secara terbuka.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) tak terima atau keberatan atas pernyataan Ketua Umum Partai Hanura sekaligus Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) yang menyebut “MK Itu Goblok”. Pernyataan ini dilontarkan saat menjadi narasumber dalam acara diskusi di Kompas TV pada 26 Juli 2018 pukul 07.00–09.00 WIB dengan tema “Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol” terkait putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang memutus anggota DPD tak boleh rangkap jabatan menjadi pengurus parpol. Pernyataan ini dinilai melecehkan wibawa MK.

 

Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah mengatakan talk show yang dimuat di salah satu media nasional Oesman membuat pernyataan yang bertendensi negatif pada MK. Karenanya, pihaknya MK melayangkan surat keberatan kepada OSO dan sudah diterima kepada yang bersangkutan.

 

“Langkah ini diambil berdasarkan rapat pada 30 Juli 2018. Setelah mendengarkan rekaman acara tersebut. Tindakan yang dilakukan OSO dikategorikan termasuk merendahkan harkat, martabat dan wibawa MK,” kata Guntur Hamzah di Gedung MK, Selasa (31/7/2018).  

 

Dia mengklaim MK memiliki alat bukti atas pernyataan Ketum Hanura tersebut. Meski demikian, MK belum menentukan apakah kasus ini akan dibawa ke jalur hukum atau tidak. “Hingga saat ini, MK masih menunggu respon dari OSO,” kata dia.    

 

Terkait putusan MK yang melarang anggota DPD yang merangkap pengurus parpol, Guntur menyebut proses sidangnya berjalan normal. Bahkan, tidak ada yang mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam permohonan tersebut.

 

“Selama berlangsungnya sidang perkara No. 30/PUU-XVI/2018 tidak pernah ada Pihak Terkait atau setidak-tidaknya mengajukan permohonan untuk memberi keterangan ad informandum (tambahan) dalam perkara dimaksud,” terangnya.

 

Agar minta maaf

Menanggapi kasus ini, Kepala Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Universitas Jember Bayu Dwi Anggono meyayangkan kata-kata yang keluar dari seorang pimpinan lembaga negara. “Seharusnya sebagai ketua lembaga negara harus saling menghormati. Ini contoh yang sangat buruk, ketika pimpinan lembaga negara menjatuhkan wibawa martabat hakim dan lembaga MK sebagai penjaga konstitusi,” kata Bayu.

 

“Ini jelas pernyataan yang keliru, karena hakim MK itu negarawan, menguasai hukum dan konstitusi, dan orang-orang yang terpilih.”

 

Namun, sayangnya tindakan OSO yang diucapkan di luar pengadilan dianggap sebagai penghinaan pengadilan (contempt of court) belum diatur dalam Undang-Undang. Sebab, materi contempt of court yang termuat dalam RUU KUHP belum disahkan. Tetapi, secara harkat martabat telah menghina seorang hakim. “Adanya somasi MK, sebaiknya OSO minta maaf secara terbuka kepada MK,” sarannya.

 

Direktur Perludem, Titi Anggraini mengapresiasi langkah MK yang melayangkan somasi kepada Ketua DPD Oesman Sapta. Sebab, bagaimanapun MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka (independen) tidak boleh diitervensi oleh siapapun. “Langkah MK ini mengajarkan kita untuk lebih mengedepankan adab dalam komunikasi politik. Semestinya tokoh lembaga negara menjaga kharismatiknya dan tidak bersikap intimidatif,” sarannya.

sebut MK itu goblok, usman sapta disomasi
 - Pakdemu
03.08.18 09:48
Perkataan seperti itu hanya layak diucapkan oleh ketua preman. Kalau ketua DPD tidak layak mengucapkan itu.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua