Kamis, 02 Agustus 2018

Bakal Terbit Aturan yang Melindungi Aktivis Lingkungan Hidup

​​​​​​​Sebagai peraturan pelaksana Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ady Thea DA
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Indonesia menggelar aksi budaya di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Kamis (6/4).

Upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ternyata tidaklah mudah. Meskipun UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang dan bagian dari HAM, tapi upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik tak selalu berjalan mulus.

 

Sejumlah persoalan kerap dihadapi oleh organisasi dan masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup. Saat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, para aktivis atau masyarakat tak jarang berhadapan dengan korporasi dan sangat berpotensi konflik. Hal itu diutarakan oleh Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati.

 

Bahkan, lanjut perempuan yang disapa Yaya itu, proses penyelesaian konflik di bidang lingkungan hidup tak selamanya berjalan lancar. Masih ada aktivis dan masyarakat yang berujung dikriminalisasi. Padahal, Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 menjamin perlindungan keamanan bagi aktivis dan setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup.

 

“Kami berharap ada langkah nyata agar amanat Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 ini bisa dilaksanakan dan memberi perlindungan serta kebebasan bagi masyarakat yang memperjuangkan haknya,” kata perempuan yang disapa Yaya itu dalam diskusi di Jakarta, Rabu (1/8).

 

Manager kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan Presiden Joko Widodo menyadari Indonesia berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Selaras itu terkait perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup, secara umum tersirat dalam Nawacita yakni negara hadir menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri profesional dan dipercaya masyarakat.

 

Kemudian, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat. Tapi, lanjut Boy, amanat yang tertulis dalam Nawacita itu harus tertuang dalam regulasi sehingga mampu memberi perlindungan nyata terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup.

 

“Seharusnya menjadi dasar bagi Presiden untuk menutupi kelemahan substansi dan operasional Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009. Pemerintah bisa menerbitkan Perpres atau peraturan tingkat kementerian atau lembaga guna mewujudkan komitmen perlindungan,” ujar Boy.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua