Sabtu, 04 August 2018

Pakar Hukum Pertambangan Ini Kritisi Proses Divestasi Freeport

Ahli hukum sangat berperan mengawasi uji legalitas setiap perizinan kegiatan operasi PTFI untuk mengetahui apakah operasi PTFI berlangsung sesuai regulasi yang berlaku.
M. Januar RIzki
Ilustrasi Pertambangan. Foto: ADY

Proses pelepasan saham atau divestasi sebesar 51 persen antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah melalui PT Inalum terus menjadi perhatian ahli hukum Indonesia. Sebab, kasus ini tidak hanya persoalan bisnis, tapi juga berimplikasi pada sejumlah permasalahan hukum khususnya mengenai keberlangsungan izin kegiatan pertambangan PTFI yang sudah bertahun-tahun bercokol di provinsi Papua itu.   

 

Persoalan itulah yang membuat Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Selatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengadakan diskusi bertajuk “Menyoroti Divestasi Saham Freeport: Perspektif Hukum, Ekonomi dan Teknik” di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (3/8/2018). Baca Juga: Tingkatkan Wawasan Advokat, Peradi DPC Jaksel Gelar Diskusi

 

“Kami mengangkat isu ini (divestasi Freeport) karena terdapat polemik dan pro kontra. Polemik ini muncul karena ada divestasi US$ 3,85 miliar yang didasari perhitungan jangka waktu operasional Freeport sampai 2021 atau 2041. Lalu, apakah ada cela hukum dari Rio Tinto dan Indocopper untuk tidak melanjutkan jual beli saham ini?” tanya Ketua Peradi DPC Jakarta Selatan, Octolin H Hutagalung saat membuka diskusi.

 

Nama Rio Tinto muncul lantaran perusahaan tambang asal Britania Raya memiliki 40 persen saham di PTFI. Sehingga, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) harus mengeluarkan dana sebesar US$ 3,5 miliar untuk membeli porsi saham tersebut. Sedangan PT Indocopper juga muncul karena dalam divestasi saham ini, Inalum membeli saham anak usaha Freeport-McMoran Inc. (FCX) tersebut sebesar US$ 350 juta.

 

Turut hadir dalam acara ini sebagai pembicara, Pakar Hukum Pertambangan Universitas Padjajaran, Danrivanto Budhijanto menilai Head of Agremeent (HoA) yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan FCX pada Kamis (12/7/2018) lalu masih menimbulkan persepsi yang berbeda antara masing-masing pihak terkait.

 

“Pemerintah menegaskan HoA sudah mengikat, namun Rio Tinto dalam keterangan persnya mengklaim HoA tidak bersifat mengikat. Adapun, Rio Tinto mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut tak lebih dari sekadar jalan masuk untuk dapat membeli hak partisipasinya di tambang PTFI,” kata Danrivanto.

 

Dia khawatir HoA tersebut dijadikan jalan bagi PTFI untuk memperpanjang Kontrak Karya (KK) hingga 2041. Menurut Danrivanto, perpanjangan Kontrak Karya 1991 memberi peluang bagi PTFI mengajukan perpanjangan hingga 2041. Hal tersebut menjadi celah dan membuat pemerintah tidak memiliki alasan hukum untuk menolak atau menahan perpanjangan KK. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 31 ayat 1 KK 1991.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua