Sabtu, 04 Agustus 2018
Pakar Hukum Pertambangan Ini Kritisi Proses Divestasi Freeport
Ahli hukum sangat berperan mengawasi uji legalitas setiap perizinan kegiatan operasi PTFI untuk mengetahui apakah operasi PTFI berlangsung sesuai regulasi yang berlaku.
M. Januar RIzki
Pakar Hukum Pertambangan Ini Kritisi Proses Divestasi Freeport
Ilustrasi Pertambangan. Foto: ADY

Proses pelepasan saham atau divestasi sebesar 51 persen antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah melalui PT Inalum terus menjadi perhatian ahli hukum Indonesia. Sebab, kasus ini tidak hanya persoalan bisnis, tapi juga berimplikasi pada sejumlah permasalahan hukum khususnya mengenai keberlangsungan izin kegiatan pertambangan PTFI yang sudah bertahun-tahun bercokol di provinsi Papua itu.   

 

Persoalan itulah yang membuat Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Selatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengadakan diskusi bertajuk “Menyoroti Divestasi Saham Freeport: Perspektif Hukum, Ekonomi dan Teknik” di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (3/8/2018). Baca Juga: Tingkatkan Wawasan Advokat, Peradi DPC Jaksel Gelar Diskusi

 

“Kami mengangkat isu ini (divestasi Freeport) karena terdapat polemik dan pro kontra. Polemik ini muncul karena ada divestasi US$ 3,85 miliar yang didasari perhitungan jangka waktu operasional Freeport sampai 2021 atau 2041. Lalu, apakah ada cela hukum dari Rio Tinto dan Indocopper untuk tidak melanjutkan jual beli saham ini?” tanya Ketua Peradi DPC Jakarta Selatan, Octolin H Hutagalung saat membuka diskusi.

 

Nama Rio Tinto muncul lantaran perusahaan tambang asal Britania Raya memiliki 40 persen saham di PTFI. Sehingga, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) harus mengeluarkan dana sebesar US$ 3,5 miliar untuk membeli porsi saham tersebut. Sedangan PT Indocopper juga muncul karena dalam divestasi saham ini, Inalum membeli saham anak usaha Freeport-McMoran Inc. (FCX) tersebut sebesar US$ 350 juta.

 

Turut hadir dalam acara ini sebagai pembicara, Pakar Hukum Pertambangan Universitas Padjajaran, Danrivanto Budhijanto menilai Head of Agremeent (HoA) yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan FCX pada Kamis (12/7/2018) lalu masih menimbulkan persepsi yang berbeda antara masing-masing pihak terkait.

 

“Pemerintah menegaskan HoA sudah mengikat, namun Rio Tinto dalam keterangan persnya mengklaim HoA tidak bersifat mengikat. Adapun, Rio Tinto mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut tak lebih dari sekadar jalan masuk untuk dapat membeli hak partisipasinya di tambang PTFI,” kata Danrivanto.

 

Dia khawatir HoA tersebut dijadikan jalan bagi PTFI untuk memperpanjang Kontrak Karya (KK) hingga 2041. Menurut Danrivanto, perpanjangan Kontrak Karya 1991 memberi peluang bagi PTFI mengajukan perpanjangan hingga 2041. Hal tersebut menjadi celah dan membuat pemerintah tidak memiliki alasan hukum untuk menolak atau menahan perpanjangan KK. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 31 ayat 1 KK 1991.

 

Bahkan menurut Danrivanto, PTFI berhak mengajukan sengketa ke abitrase internasional apabila pemerintah menolak perpanjangan KK. “Beberapa rencana kerja PTFI yang telah disetujui pemerintah diasumsikan sebagai kegiatan operasional hingga 2041,” kata Danrivanto.

 

Dengan demikian, Danrivanto mengimbau agar masing-masing pihak perlu menyepakati opsi penyelesaian sengketa terhadap tindak lanjut atau terjadinya ketidaksepakatan dari HoA tersebut. Sebab, menurut Danrivanto, pemerintah seringkali kesulitan menghadapi permasalahan hukum dengan PTFI.

 

Mengawasi legalitas

Pandangan kritis juga diutarakan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Simon Felix Sembiring. Simon menyatakan ahli hukum sangat berperan dalam mengawasi keberlangsungan kegiatan pertambangan PTFI. Bahkan, Simon mengimbau perlu ada uji legalitas setiap perizinan kegiatan operasi PTFI. Menurutnya, uji legalitas perizinan ini perlu untuk mengetahui apakah operasi PTFI berlangsung sesuai regulasi yang berlaku.

 

“Ahli hukum sangat berperan di sini. Mari uji setiap perizinan Freeport apakah sudah sesuai atau belum?” kata Simon. Baca Juga: Pembelian 51 Persen Saham Freeport Dinilai Langkah Paling Rasional

 

Salah satu persoalan yang menurut Simon janggal adalah perpanjangan KK PTFI pada 1991. Menurutnya, berdasarkan KK yang ditandatangani pertama kali pada 1967, seharusnya KK PTFI baru berakhir pada 2001. Hal tersebut menurut Simon berdampak panjang karena memberi legalitas PTFI beroperasi hingga 2021.

 

Sementara itu, program Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya mengatakan nilai divestasi yang disepakati sebesar US$ 3,85 miliar terlalu tinggi. Menurutnya, penilaian divestasi tersebut harus mempertimbangkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan terdapatnya kerugian negara akibat kegiatan tambang PTFI sebesar Rp 185 triliun.

 

“Harusnya temuan BPK tersebut masuk ke dalam liability(pertanggungjawaban). Sehingga, nilai divestasinya tidak sampai segitu,” kata Berly yang juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

 

Berly juga meragukan kemampuan permodalan PT Inalum sebagai pemegang saham mayoritas. Selain kabarnya sulit mencari dana untuk membeli saham PTFI tersebut, Inalum juga harus mencari pendanaan untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter yang saat ini masih mandek.

 

“Saat ini jumlah kas Inalum secara konsolidasi pada 2017 cukup berat untuk membeli harga akuisisi saham PTFI sebesar Rp 54 triliun,” kata Berly. Bahkan, dia menilai Inalum nantinya hanya berperan sebagai pemegang saham saja, tapi tidak berkuasa penuh atas aktivitas operasional PTFI.

 

Sementara itu, dalam acara ini juga mengundang ahli pertambangan, Disan Budi Santoso yang menilai kegiatan operasi PTFI di Papua tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah sekitar. Menurut Budi, perusahaan tambang memiliki kewajiban memajukan sumber daya manusia di wilayah kerjanya.

 

Budi melanjutkan daerah Kabupaten Mimika, lokasi pertambangan PTFI, masih sangat bergantung pendapatan daerahnya melalui perusahaan tersebut. Padahal, seharusnya, terjadi pemerataan sumber pendapatan daerah di Kabupaten Mimika.

 

“Produk regional brutonya 91 persen dari PTFI. Masa, hampir 50 tahun kok Timika enggak berubah porsi produk regional brutonya. Ini menandakan tidak ada pembangunan di daerah itu,” kata Budi.

 

Budi menyarankan setelah pemerintah benar-benar memiliki saham mayoritas PTFI, salah satu fokus yang harus didorong adalah terciptanya pembangunan di daerah sekitar wilayah kerja tambang PTFI.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.