Senin, 06 Agustus 2018

Hari ini, Buya Syafii Ma’arif Resmi Ngantor di Dewan Etik

Aida Mardatillah

Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) telah menunjuk anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Ahmad Syafii Maarif untuk menjabat sebagai anggota Dewan Etik MK menggantikan Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah yang mengundurkan diri pada 15 April 2018 dikarenakan alasan kesehatan.

 

"Dari tiga nama, terpilih Buya Ahmad Syafii Maarif dan panitia seleksi menunjuk beliau untuk menggantikan jabatan Gus Sholah. Dan hari ini, hari pertama beliau ngantor sebagai anggota dewan etik MK," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK, Senin (6/8/2018).

 

Fajar menjelaskan Buya Syafii sendiri sudah menyatakan bersedia menjadi anggota Dewan Etik MK menggantikan Gus Sholah dari unsur masyarakat. Alasan Pansel memilih Buya Syafii dikarenakan beliau memenuhi kualifikasi dan diterima semua golongan.

 

“Jadi, mulai hari ini Buya Syafii Maarif sudah bisa mulai memantau sidang sengketa pilkada yang sedang berlangsung dan sidang pengujian undang-undang,” kata dia.

 

Seperti diketahui, Pansel terdiri dari tiga orang yaitu mantan anggota Dewan Etik MK Hatta Mustafa, anggota Dewan Etik Bintan Saragih, dan mantan Hakim Konstitusi Mohammad Laica Marzuki.  

 

Sebelumnya, selain Buya Syafii, Pansel Dewan Etik MK mengantongi dua nama lain, yakni mantan Wakil Ketua Umum PBNU KH As'ad Said Ali dan penasihat KPK periode 2005 sampai 2013 Abdullah Hehamahua.

 

Gus Sholah mengundurkan diri dari jabatan anggota Dewan Etik MK atas kesadaran dan kemauannya sendiri setelah mengalami stroke dan merasa kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk bertugas sebagai Dewan Etik MK. Selain Gus Sholah, dua pejabat Dewan Etik MK yang tersisa pada saat ini adalah Achmad Roestandi selaku Ketua Dewan Etik MK dan Bintan Saragih selaku anggota.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua