Selasa, 07 Agustus 2018
Perdebatan Kecil Soal Munas Lanjutan di Sidang Gugatan Peradi
Majelis hakim berusaha keras menengahi perdebatan baik antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat maupun dengan Saksi.
Aji Prasetyo
Perdebatan Kecil Soal Munas Lanjutan di Sidang Gugatan Peradi
dari kanan ke kiri: Zaenal Marzuki Ketua DPC Jember, Hadi Suratman Ketua DPC Pontianak, Piter Siringoringo Ketua DPC Jakarta Timur, Bun Yani Ketua DPC Banjarmasin dan Charles Silalahi selaku Ketua DPC Medan. Foto: AJI

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan menghadirkan sejumlah saksi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diketahui dalam sidang kali ini Peradi pimpinan Fauzie menggugat kepengurusan Peradi pimpinan Juniver Girsang.

 

Sejumlah saksi yang dihadirkan yaitu Zaenal Marzuki Ketua DPC Jember, Hadi Suratman Ketua DPC Pontianak, Piter Siringoringo Ketua DPC Jakarta Timur, Bun Yani Ketua DPC Banjarmasin, dan Charles Silalahi selaku Ketua DPC Medan.

 

Dalam keterangannya, para saksi menjelaskan proses terbentuknya ketiga Peradi yang dipimpin oleh Fauzie Hasibuan, Juniver Girsang, serta Luhut Pangaribuan. Tiga kubu ini terbentuk setelah digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Peradi di Makassar pada akhir Maret 2015 lalu.

 

Ketua DPC Peradi Jember Zaenal Marzuki menjelaskan setelah Munas Peradi di Makassar ditunda, diadakanlah Rakernas di Pekanbaru pada April 2015. Setelah itu diadakanlah Munas pada Juni 2015.

 

"Yang terpilih Fauzie Yusuf Hasibuan, calonnya James Purba sama Fredrich Yunadi," kata Zaenal dalam persidangan, Senin (6/8/2018).

 

Ia melanjutkan meskipun James dan Fredrich tidak terpilih ia masuk dalam kepengurusan Fauzie, James menjadi Wakil Ketua dan Fredrich menjadi Dewan Penasehat. "Kemudian setelah dikukuhkan apa ada Peradi lain?” tanya Ketua Majelis Hakim Budhy Hertantiyo.  

 

"Ada Pak, Peradinya Juniver Girsang dan Luhut Pangaribuan," ujar Charles Silalahi, Ketua DPC Medan menjawab pertanyaan ketua majelis. Baca Juga: Cerita Otto Hasibuan Soal Sejaran Peradi Hingga Munas Makassar

 

Menurut Charles, Peradi kubu Juniver muncul setelah ada keputusan Otto Hasibuan selaku Ketua Umum DPN Peradi ketika itu untuk menunda Munas. "Pas ditunda Munasnya, mereka kumpul-kumpul, bilang Juniver Ketua Peradi. Mereka kumpul, aklamasi gitu aja, Ketua Peradi Juniver Girsang," tutur Charles.

 

"(Peradi pimpinan Luhut) Itu caretaker Pak. Ini kan Juniver aklamasi, Luhut bentuk sendiri caretaker kemudian mereka bikin Munas lewat sms mencalonkan Luhut jadi ketua," sambungnya.

 

Sapriyanto Refa, kuasa hukum penggugat menanyakan apa saja agenda yang dicantumkan dalam Munas Pekanbaru. Para saksi secara bergantian menjawab pada saat itu agendanya adalah mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Otto Hasibuan Hasibuan, dan demiosioner dirinya sebagai Ketua Umum.

 

Selain itu, ada pencalonan Ketua Umum pada periode berikutnya. Para saksi menyatakan setiap DPC mempunyai utusan yang mempunyai hak suara dalam Munas nanti. Banjarmasin misalnya mempunyai 8 utusan, Jember 8 dan Jakarta Timur 25 utusan. "Apa ada Laporan Pertanggungjawaban dan demisioner Otto Hasibuan di Munas Makassar?" tanya salah seorang kuasa hukum Penggugat lainnya yang dijawab secara bergantian oleh para saksi jika tidak ada kejadian yang dimaksud.

 

Para saksi melanjutkan, LPJ dan demisioner Otto baru ada pada saat Munas di Pekanbaru, dan LPJ itu pun diterima oleh para peserta Munas. Setelah disusun kepengurusan Peradi versi Munas Pekanbaru pimpinan Fauzie lalu dilakukan pelantikan di Hotel Mulia, Jakarta.

 

Perdebatan Munas lanjutan

Ada sedikit perdebatan dalam sidang lanjutan kali ini setelah salah seorang kuasa hukum Tergugat yaitu Patra M. Zein menanyakan mengenai Munas lanjutan. Patra menanyakan apakah para saksi mengetahui atau membaca dalam Anggaran Dasar Peradi adanya istilah Munas lanjutan.

 

Mayoritas saksi menjawab tidak membaca adanya Munas lanjutan. Hanya satu saksi yaitu Ketua DPC Peradi Pontianak Hadi Suratman yang mengaku mengetahui soal Munas lanjutan di dalam Anggaran Dasar, yaitu pada Pasal 28.

 

"Apa saksi tahu bahwa dalam AD/ART mengatur Munas Berkala dan Munaslub?" tanya Patra lagi. Namun pertanyaan ini memantik reaksi dari salah satu kuasa hukum Penggugat yang menganggap pertanyaan Patra seperti menggiring opini.

 

Patra pun mengubah pertanyaannya yang tidak jauh dari substansi pertanyaan sebelumnya yaitu apakah para saksi mengetahui dalam Anggaran Dasar Peradi hanya mengatur mengenai Munas Berkala dan Munaslub. Ketua DPC Jember, Zaenal Marzuki yang pertama kali menjawab mengaku mengetahui hal itu.

 

Kemudian giliran Ketua DPC Pontianak Hadi Suratman yang menjawab pertanyaan tersebut. Hadi awalnya mengaku mengetahui hal tersebut, tetapi ia memberikan pandangannya, Patra M. Zein pun tak masalah Hadi memberi penjelasan soal Munas Berkala.

 

Namun, ternyata disitulah sempat terjadi perdebatan. Berikut perdebatan antara Hadi dengan Patra.

 

"Saya tapi begini, perlu kita jelaskan Munas berkala harusnya saudara kuasa hukum harus memahami juga kalau kita bukan punya profesi berbeda. Menurut kami Makassar hanya Munas yang tertunda, jadi tidak ada melanggar Anggaran Dasar," kata Hadi.

 

"Saya tidak bilang melanggar," ujar Patra

"Saya tahu, saya tanya, apakah Anda tahu bunyi pasal itu?" jawab Hadi.

"Saya kuasa hukum bukan saksi," balas Patra.

"Saya tanya apa Saudara kuasa hukum tahu bunyi pasal itu?" tanya Hadi lagi.

"Saya hanya tanya," jawab Patra.

"Oke, oke," kata Hakim Ketua Budhy mencoba menengahi.

"(Kuasa hukum Tergugat) enggak tahu juga dong, nanya (tapi) enggak tahu juga," sindir Hadi.

 

Sempat terjadi keributan dalam ruang sidang, Hakim Ketua Budhy pun sampai mengetuk palu sebanyak tiga kali. Ia mencoba menanyakan ulang pertanyaan yang diajukan Patra.

 

"Sabar, gini aja, pertanyaannya tolong dipersingkat. Pertanyaannya gini aja, Munas yang didalam Anggaran Dasar itu apakah Munas Biasa atau luar biasa, atau ada enggak pakai nama biasa? Atau munas saja? Ada enggak munaslub?" tanya Hakim Budhy.

 

Hadi menjawab, dalam Anggaran Dasar Peradi memang ada Munaslub dan Munas Berkala, belum juga ia memberi penjelasan lebih lanjut namun hakim sudah memotong ucapannya. "Ada, disitu (Anggaran Dasar) ada Munas Berkala, Munas Berkala menurut saksi munas yang sama?" tanya Hakim Budhy.

 

Hadi lantas menjawab maksud dari pasal yang dimaksud atau Pasal 28 Anggaran Dasar, menurutnya kalau sudah 5 tahun masa jabatan Ketua Umum selesai baru diadakan Munas lagi.

 

Pasal 28 dan 29 Anggaran Dasar Peradi sebelum adanya Perubahan Pertama

Pasal 28 tentang Munas Berkala

Pasal 29 Munas Luar Biasa

(1) Munas Berkala diselenggarakan setiap lima tahun paling lambat dalam bulan Juni.

(2) Acara Munas Berkala adalah:

a. Penetapan dan atau perubahan Anggaran Dasar;

b. Pertanggungjawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.

c. Pertanggungjawaban laporan keuangan dari DPN.

d. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPN.

e. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

(1) Munas Luar Biasa dapat diadakan hanya bilamana dianggap perlu oleh DPN atau atas permintaan sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC di seluruh Indonesia.

(2) Dalam Munas Luar Biasa dibicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan maksud penyelenggaraan Munas Luar Biasa tersebut.

 

Majelis hakim pimpinan Budhy memang bekerja keras menjadi pengadil dalam perkara gugatan ini. Dalam sidang ini juga majelis sempat meminta para pihak agar tidak mengajukan pertanyaan bersikap provokatif atau meruncingkan suasana sidang.

 

"Pertanyaan-pertanyaan jangan sampai lagi menimbulkan pro kontra, sifatnya maaf bersikap provokatif karena ini sudah pecah karena ini kan upaya untuk menjernihkan persoalan, sehingga nanti siapa yang benar menurut hukum akan diputuskan oleh hukum dalam hal ini pengadilan walaupun disini bukan final decision, ada upaya hukum lain," ujar Hakim Budhy mengingatkan.  

Ketua DPC Pontianak Hadi Suratman arogan?
 - Agam
09.08.18 12:06
Gimana sih Hadi, disitu yg ditanya kok malah nanya balik?? Jawab dengan jujur dong, jgn bertele2 Pak! Pak Patra nanya,"Apa saksi tahu bahwa dalam AD/ART mengatur Munas Berkala dan Munaslub?" Kok jawabnya malah ngaco Saya tapi begini, "perlu kita jelaskan Munas berkala harusnya saudara kuasa hukum harus memahami juga kalau kita bukan punya profesi berbeda. Menurut kami Makassar hanya Munas yang tertunda, jadi tidak ada melanggar Anggaran Dasar," Kok jawabannya arogan sekali & sama sekali gak nyambung dr permasalahannya?! Hal ini terkesan ada yg Bapak sembunyikan alias ada Conflict of Interest!
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.