Selasa, 07 Agustus 2018
Kolom
Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Hulu Migas oleh Daerah Oleh: Damar Wicaksono*)
Seluruh klausul yang terkait dengan PI 10% perlu disesuaikan dengan mekanime dan proses yang diatur dalam Permen ESDM 37/2016.
RED
Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Hulu Migas oleh Daerah Oleh: Damar Wicaksono*)
Damar Wicaksono. Foto: Istimewa

Sejak dimulainya produksi komersial dari migas yang dihasilkan di wilayah NKRI seluruhnya masuk ke rekening migas yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, daerah penghasil migas mendapatkan dana bagi hasil yang penentuannya diatur dalam UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD).

 

Sebagai daerah penghasil migas, pemerintah daerah baik provinsi/kabupaten/kota tidak serta merta mendapatkan manfaat secara langsung baik dalam segi pengetahuan mengenai pengelolaan migas, transparansi cost recovery dan peluang dalam memanfaatkan hasil migas untuk memenuhi kebutuhan energi di daerahnya.

 

Untuk memberikan solusi permasalahan tersebut Pemerintah melalui PP 35/2004, memberikan hak kepada pemerintah daerah melalui BUMD untuk menjadi salah satu pihak dalam pengelolaan Wilayah Kerja berproduksi dengan Partisipasi Interes sebesar 10% atau biasa disebut PI 10%. Hal tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Tujuan Pemerintah untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan migas nyatanya tidak otomatis berhasil dengan dibuktikan dari jumlah wilayah kerja eksploitasi sebanyak 92 sedangkan keterlibatan pemeritah daerah sebagai pemegang PI 10% hanya sebanyak tiga wilayah kerja antara lain di wilayah kerja Cepu. Itupun timbul permasalahan lainnya sehingga tujuan pemberian PI 10% tidak tercapai.

 

Landasan Hukum Pengelolaan PI 10%

UU 22/2001 mengatur kegiatan usaha hulu migas yaitu kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Eksplorasi bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di Wilayah Kerja. Sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan migas.

 

Kegiatan hulu migas dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan SKK Migas.Setelah ditandatanganinya KKS maka BU/BUT tersebut selanjutnya disebut Kontraktor yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Apabila kontraktor terdiri lebih dari satu, hak dan kewajibannya akan dibagi berdasarkan persentase Partisipasi Interes (PI) yang disepakati sebelum ditandatanganinya KKS.

 

KKS memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, yang terdiri atas jangka waktu eksplorasi dan eksploitasi. Jangka waktu eksplorasi dilaksanakan enam tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali paling lama empat tahun. Apabila Kontraktor dalam masa eksplorasi menemukan cadangan migas yang dapat diproduksikan secara komersial, maka Kontraktor mengajukan permohonan persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama (Plan of Development I/POD I) kepada Menteri ESDM.

 

Apabila Menteri ESDM menyetujui POD I tersebut, maka wilayah kerja dinyatakan komersial dan Kontraktor memasuki masa eksploitasi. Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu WiIayah Kerja tersebut, Kontraktor wajib menawarkan PI sebesar 10% kepada BUMD.

 

Sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban atas PI 10%, Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM 37/2016. Landasan filosofis diterbitkannya Permen ESDM 37/2017 adalah untuk meningkatkan peran serta daerah melalui kepemilikan PIdalam KKS yang dikelola secara mandiri oleh BUMD, sehingga dengan keikutsertaan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keikutsertaan Pemerintah Daerah melalui BUMD dalam pengambilalihan dan pengelolaan PI 10% sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 34 PP 35/2004 dan KKS.

 

Proses Penawaran PI 10%

Prinsip dalam penawaran PI 10% adalah Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil laut pada suatu  wilayah kerja.

 

BUMD yang mendapatkan penawaran PI 10% dapat berbentuk perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah. BUMD tersebut statusnya disahkan melalui peraturan daerah dan tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI.

 

Penentuan pemerintah daerah yang berwenang untuk mengelola PI 10% melalui BUMD berdasarkan letak lapangan yang berproduksi migas, dalam hal lapangan berada lebih dari 12 mil laut maka kewenangan penentuan BUMD atau BUMN yang berhak mengelola PI 10% berada pada Menteri ESDM.

 

Setiap BUMD hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk satu wilayah kerja. Apabila BUMD telah mengelola PI 10% pada suatu wilayah kerja atau telah mengusahakan wilayah kerja lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu migas, PI 10% ditawarkan kepada BUMD baru. Apabila pengelolaan PI 10% tidak dikelola BUMD baru, BUMD yang mendapatkan penawaran PI 10% dapat menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) yang merupakan anak perusahaan yang dibentuk oleh BUMD. Prinsip utama pengelolaan PI 10% oleh BUMD/PPD adalah keseluruhan saham terafiliasi seluruhnya kepada pemerintah daerah sehingga tidak terdapat unsur swasta.

 

Penawaran PI 10% kepada BUMD/PPD dilaksanakan melalui skema kerja sama antara BUMD/PPD dan Kontraktor dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD/PPD. Besaran kewajiban BUMD/PPD tersebut, dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran.

 

Atas pembayaran besaran kewajiban tersebut, BUMD/PPD berhak mendapatkan pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor selama masa eksplorasi dan eksploitasi. Pengembalian terhadap pembiayaan BUMD/PPD yang ditalangi oleh Kontraktor diambil dari bagian BUMD/PPD dari hasil produksi migas sesuai KKS tanpa dikenakan bunga.

 

Besaran pengembalian tersebut setiap tahunnya dilakukan secara kelaziman bisnis dari besaran kewajiban yang dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran dengan tetap menjamin adanya penerimaan bagi hasil produksi migas dalam jumlah tertentu untuk BUMD/PPD.

 

Permasalahan PI 10% dalam PP 35/2004

Sebelum diterbitkannya Permen ESDM 37/2016, apabila BUMD telah ditetapkan menerima PI 10% dari Kontraktor maka BUMD wajib membayar 10% dari total biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor selama masa eksplorasi dan eksploitasi serta cash call untuk pembiayaan kegiatan operasi kedepan kepada Kontraktor.

 

Sebagai contoh, PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS) BUMD Kabupaten Bojonegoro harus membayarkan AS$135 juta untuk kompensasi keikutsertaannya sebesar 4,4% di Wilayah Kerja Cepu. Dikarenakan PT ADS tidak memiliki dana sebanyak itu maka bekerja sama dengan PT Surya Energi Raya untuk memodali pembiayaan PT ADS. Hal tersebut berakibat PT ADS sampai saat ini masih belum menerima keuntungan dari pengelolaan migas Wilayah Kerja Cepu karena masih harus mengembalikan penyertaan modal.

 

Acuan terhadap mekanisme tersebut terdapat pada Penjelasan Pasal 34 PP 35/2004 yang menyatakan bahwa BUMD harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk berpartisipasi. Selain itu, PP 35/2004 tidak diatur batas minimal persentase kepemilikan saham pemerintah daerah pada BUMD calon pengelola PI 10% sehingga aturannya akan mengacu pada UU Pemerintahan Daerah di mana minimal kepemilikan saham BUMD oleh Pemerintah daerah adalah sebesar 51% dan sisanya dapat dimiliki oleh swasta. Skema kerja sama antara BUMD dengan pihak swasta ternyata tidak memberikan manfaat sepenuhnya bagi pemerintah daerah tetapi lebih menguntungkan bagi pihak swasta, sehingga tujuan pemberian PI 10% untuk mendukung perekonomian daerah tidak tercapai.

 

Permasalahan lainnya yaitu pengelola PI 10% secara tegas dalam PP 35/2004 harus BUMD sehingga tidak dapat diwakilkan oleh anak perusahaannya. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Timur yang memiliki lebih dari satu Wilayah Kerja, apabila pemerintah daerah berkeinginan mengelola PI 10% di masing-masing Wilayah Kerja maka harus membentuk banyak BUMD. Pembentukan BUMD bukan hal yang mudah karena membutuhkan penyertaan dana daerah yang cukup besar dan proses politik yang panjang.

 

PP 35/2004 Harus Disesuaikan

Pada pelaksanaan proses PI 10% yang mengacu Permen ESDM 37/2016, sepanjang PP 35/2004 sebagai dasar menimbang dalam pengaturan tersebut belum disesuaikan maka proses penawaran PI 10% dan seluruh hak serta kewajiban dalam pengelolaan PI 10% tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola hulu migas di daerahnya dan juga dapat diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung mengingat secara hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan PP berada di atas Permen.

 

Begitu pula bagi KKS pasca diterbitkannya Permen ESDM 37/2016 seluruh klausul yang terkait dengan PI 10% perlu disesuaikan dengan mekanime dan proses yang diatur dalam Permen ESDM 37/2016 agar Kontraktor yang bekerja sama dengan SKK Migas setidaknya lebih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan mengenai PI 10% dikarenakan telah dicantumkan dalam KKS yang disepakati bersama.

 

*)Damar Wicaksono, S.H. adalah Praktisi dan Pengamat Hukum Migas

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.