Kamis, 09 Agustus 2018
Kapan Kepala Daerah Harus Izin Presiden untuk Maju Pilpres? Ini Kata Kemendagri
Nama Sandiaga semakin diperbincangkan menjadi Cawapres Prabowo setelah mengajukan surat permohonan tidak pailit ke PN Jakarta Pusat.
Aji Prasetyo
Kapan Kepala Daerah Harus Izin Presiden untuk Maju Pilpres? Ini Kata Kemendagri
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ramai diperbicangkan menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Sandiaga untuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) adalah meminta izin kepada Presiden.

 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima izin dari Sandiaga yang ramai diisukan menjadi pendamping Prabowo. Ia menduga alasannya karena belum ada penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

Lalu, kapan sebenarnya seorang kepala daerah harus mengajukan izin untuk ikut perhelatan Pilpres? "Ya setelah dari KPU bisa lapor mungkin ndak usah begitu sebelum ditetapkan, sekarang kan belum berani lapor wong belum ada keputusan," kata Sumarsono saat ditemui wartawan di Gedung KPK, Kamis (9/8/2018). Baca Juga: Syarat Capres-Cawapres dari Surat Tidak Pailit Hingga Tak Punya Utang

 

Sumarsono tidak menjelaskan secara rinci apa akibatnya jika seorang wakil atau kepala daerah tidak mengajukan izin. "Yang penting ada lapor soal sebelum atau setelah, enggak masalah, itu soal etika saja. Soal etika administrasi saja, sama dengan anakmu mau masuk kemana sekolah dimana kan harus lapor bapaknya," terang Sumarsono.

 

Sumarsono menjelaskan dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan kepala daerah yang hendak nyapres mengajukan izin kepada Presiden. Tetapi secara struktural izin tersebut diajukan melalui Mendagri dalam hal ini Ditjen Otda. Setelah itu baru diteruskan kepada Kepala Negara.

 

“Semua kepala daerah itu aturannya kan harus sesuai izin Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, kalimatnya melalui Menteri Dalam Negeri. Nanti Menteri Dalam Negeri kan secara teknis pasti diteruskan ke Dirjen Otda," terangnya.

 

Persoalan izin ini diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cuti kampanye bagi Para Pejabat yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPR, DPRD, DPD, atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 29 ayat (1) PP ini disebutkan, “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.” Secara teknis izin tersebut disampaikan melalui Dirjen Otda Kemendagri.

 

Pasal 29 PP Nomor 32 Tahun 2018

(1) Gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin dianggap sudah diberikan.

(4) Surat permintaan izin gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

 

Surat permohonan tidak pailit

Mencuatnya nama Sandiaga sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo semakin terlihat setelah ia diketahui mengajukan permohonan tidak pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini pun dikonfirmasi Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jamaludin Samosir.

 

"Sampai detik ini jam 11 (11.00 WIB) yang sudah mengajukan keterangan tidak pailit Jokowi, Prabowo dan Pak Sandiaga," kata Jamaludin, Kamis (9/8).

 

Jamaludin menjelaskan, pengajuan surat keterangan tidak pailit dari ketiga tokoh tersebut dilakukan oleh perwakilan ketiga orang tersebut. Menurutnya, pengajuan surat keterangan tidak pailit juga bisa dilakukan oleh individu. “Kalau tidak punya perusahaan tidak apa-apa, itu bisa dimintakan untuk perorangan,” ujar Jamaludin.

 

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), beberapa persyaratan untuk menjadi capres dan cawapres diatur secara tegas dalam Pasal 169. Khusus berkaitan dengan syarat tidak pailit tercantum dalam Pasal 169 huruf i UU Pemilu yakni tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.