Jumat, 10 Agustus 2018

Mencari Sosok Ideal Nakhoda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Oleh: Afdhal Mahatta*)

Tujuh orang pimpinan dari berbagai latar belakang berbeda merupakan gagasan yang cukup ideal.
RED
Afdhal Mahatta. Foto: Istimewa

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pansel Calon Pimpinan LPSK) yang diketuai oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo, telah menelurkan 33 calon Pimpinan LPSK. Seluruh calon pimpinan tersebut telah melalui serangkaian proses seleksi dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kemampuan konseptual, terakhir seleksi debat publik dan profile assessment yang telah dilakukan pada tanggal 6- 8 Agustus lalu.

 

Sesuai ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, setelah melaksanakan rangkaian seleksi, Pansel Pimpinan LPSK selanjutnya akan mengusulkan 21 orang calon pimpinan yang telah memenuhi persyaratan kepada Presiden.

 

Presiden kemudian akan memilih sebanyak 14 orang dari 21 calon yang disampaikan oleh Pansel untuk kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terakhir, DPR akan melakukan fit and proper test untuk memilih dan menyetujui 7 orang dari calon yang disampaikan oleh Presiden untuk kemudian dilantik sebagai Pimpinan LPSK.

 

Pansel Calon Pimpinan LPSK dalam beberapa waktu kedepan tentu akan bekerja secara optimal untuk menentukan 21 dari 33 kandidat yang telah lolos rangkaian seleksi. Bagaimana tidak, objektivitas terkait integritas, kapasitas, dan kapabilitas calon Pimpinan LPSK diserahkan ke tangan Panitia Seleksi.

 

Proses penyaringan selanjutnya dilakukan oleh Presiden untuk kemudian dipilih oleh DPR. Masing-masing lembaga tersebut, baik Presiden maupun DPR, akan memiliki kewenangan tersendiri dalam menetapkan tolak ukur untuk meloloskan Calon Pimpinan LPSK. Dengan demikian, menjadi keharusan bagi Pansel Calon Pimpinan LPSK untuk meloloskan 21 calon dengan kualifikasi terbaik dan mumpuni serta memiliki integritas dan berkompeten sesuai dengan kebutuhan Lembaga independen yang selama ini mengakomodasi hak para saksi dan korban dalam proses peradilan pidana tersebut.

 

Perbaikan Regulasi tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang mandiri, pada awal berdirinya tanggal 8 Agustus 2008 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

 

Setelah hampir 8 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK memandang adanya beberapa kelemahan dari sisi peraturan perundang-undangan yang berpengaruh dan menjadi kelemahan dalam implementasi program pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua