Jumat, 10 August 2018
Kolom
Mencari Sosok Ideal Nakhoda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Oleh: Afdhal Mahatta*)
Tujuh orang pimpinan dari berbagai latar belakang berbeda merupakan gagasan yang cukup ideal.
RED
Mencari Sosok Ideal Nakhoda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Oleh: Afdhal Mahatta*)
Afdhal Mahatta. Foto: Istimewa

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pansel Calon Pimpinan LPSK) yang diketuai oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo, telah menelurkan 33 calon Pimpinan LPSK. Seluruh calon pimpinan tersebut telah melalui serangkaian proses seleksi dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kemampuan konseptual, terakhir seleksi debat publik dan profile assessment yang telah dilakukan pada tanggal 6- 8 Agustus lalu.

 

Sesuai ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, setelah melaksanakan rangkaian seleksi, Pansel Pimpinan LPSK selanjutnya akan mengusulkan 21 orang calon pimpinan yang telah memenuhi persyaratan kepada Presiden.

 

Presiden kemudian akan memilih sebanyak 14 orang dari 21 calon yang disampaikan oleh Pansel untuk kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terakhir, DPR akan melakukan fit and proper test untuk memilih dan menyetujui 7 orang dari calon yang disampaikan oleh Presiden untuk kemudian dilantik sebagai Pimpinan LPSK.

 

Pansel Calon Pimpinan LPSK dalam beberapa waktu kedepan tentu akan bekerja secara optimal untuk menentukan 21 dari 33 kandidat yang telah lolos rangkaian seleksi. Bagaimana tidak, objektivitas terkait integritas, kapasitas, dan kapabilitas calon Pimpinan LPSK diserahkan ke tangan Panitia Seleksi.

 

Proses penyaringan selanjutnya dilakukan oleh Presiden untuk kemudian dipilih oleh DPR. Masing-masing lembaga tersebut, baik Presiden maupun DPR, akan memiliki kewenangan tersendiri dalam menetapkan tolak ukur untuk meloloskan Calon Pimpinan LPSK. Dengan demikian, menjadi keharusan bagi Pansel Calon Pimpinan LPSK untuk meloloskan 21 calon dengan kualifikasi terbaik dan mumpuni serta memiliki integritas dan berkompeten sesuai dengan kebutuhan Lembaga independen yang selama ini mengakomodasi hak para saksi dan korban dalam proses peradilan pidana tersebut.

 

Perbaikan Regulasi tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang mandiri, pada awal berdirinya tanggal 8 Agustus 2008 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

 

Setelah hampir 8 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK memandang adanya beberapa kelemahan dari sisi peraturan perundang-undangan yang berpengaruh dan menjadi kelemahan dalam implementasi program pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

 

Beberapa kelemahannya antara lain keterbatasan kewenangan menyangkut substansi penjabaran dari pelaksanaan kewenangan LPSK dalam hal perlindungan saksi dan korban. Hal ini berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Kelemahan lainnya yakni kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kewenangan LPSK dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

 

Pada UU Nomor 13 Tahun 2006 dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi LPSK yang secara hierarki berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara, sehingga LPSK tidak mandiri dalam fungsi administrasi.

 

Maka dari sisi legislasi, kelemahan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 kemudian diakomodir oleh lembaga legislatif dengan melakukan perubahan UU yang ada. Pada akhir masa jabatan, DPR RI periode 2009-2014 melakukan perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dituangkan dalam pengesahan UU Nomor 31 Tahun 2014.

 

Materi pokok yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; antara lain adalah Pemberian Perlindungan terhadap Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli; Korban tindak pidana tertentu berhak memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; Mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi; Penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku; Penguatan kelembagaan LPSK.

 

Pengesahan terhadap perubahan UU terdahulu ini untuk selanjutnya diharapkan akan memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana sekaligus menguatkan peran LPSK dalam menjalankan fungsi strategisnya. Oleh karena itu beberapa kelemahan yang dulu ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah terjawab dengan perbaikan regulasi, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006.

 

Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ke Depan

Penguatan terhadap Perlindungan terhadap Saksi dan Korban jelas akan memberi efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam proses penegakan hukum. Namun dalam perjalanannya, selain angka permintaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, proses pemberian perlindungan terhadap Saksi dan Korban menemui kendala dan permasalahan tidak hanya dari sisi legislasi namun juga implementasi.

 

LPSK tentu terus berbenah secara internal sehingga menjadi lembaga yang mampu menjawab tantangan serta kebutuhan saksi dan korban dengan cakupan yang menyeluruh. Tantangan serta upaya peningkatan kualitas lembaga dapat dilakukan dalam beberapa aspek berikut:

  1. Perlunya meningkatkan kemampuan SDM/ personel yang terlibat langsung dan bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan dan perlindungan saksi dan korban. SDM harus memiliki kompetensi dalam menganalisa kasus hukum yang dihadapi saksi dan korban dengan berbagai tingkat kompleksitas, menguasai tugas dan fungsi LPSK, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif terhadap saksi dan korban. Kompetensi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang tepat kepada saksi dan korban, selain itu juga dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
  2. Penambahan sarana dan prasarana rumah aman (safe house) bagi para saksi dan korban selama proses hukum yang kasusnya masih berjalan. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dari berbagai kemungkinan ancaman, intimidasi, dan intervensi yang dapat dialami oleh saksi dan korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan. Pengungkapan berbagai tindak pidana hingga saat ini masih terkendala dengan minimnya keterangan saksi dan korban, sebab para saksi dan korban merasa takut untuk mengungkapkan suatu kasus pidana yang dilihat atau dialami. Oleh sebab itu, LPSK sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang harus senantiasa hadir dalam memberi pendampingan dan perlindungan bagi para saksi dan korban.
  3. Mengingat LPSK saat ini baru berada di pusat (Jakarta), maka LPSK perlu melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka menjangkau layanan permohonan perlindungan yang berasal dari daerah di seluruh Indonesia disamping pembentukan sekretariat bersama LPSK melalui kerjasama dengan berbagai institusi antara lain: Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kemenkumham, dan lain sebagainya), Perguruan Tinggi, serta lembaga-lembaga negara lainnya. Perlu adanya perwakilan LPSK di daerah untuk memaksimalkan fungsi perlindungan bagi para saksi dan korban yang berada daerah. Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memungkinkan adanya pembentukan perwakilan LPSK di daerah sesuai dengan keperluan.

 

Selain tantangan di atas, saat ini kewenangan serta cakupan tugas LPSK juga semakin luas dengan disahkannya UU Anti terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Di mana pada peraturan perundangan ini, ditambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di Undang-Undang 15 tahun 2003 hanya mengatur mengenai kompensasi dan restitusi saja, kini telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi.

 

Para korban tindak pidana terorisme tentu saja akan mengalami trauma sehingga tidak cukup dengan hanya memberikan restitusi dan kompensasi melainkan juga memerlukan rehabilitasi psikososial dan bantuan psikologis yang dapat membantu meringankan dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, spiritual, dan sosial para korban sehingga mampu untuk menjalankan kehidupannya kembali secara normal. Hal ini tentu menjadi tambahan tugas baru bagi LPSK. Dengan bertambahnya cakupan tugas LPSK, tentu akan menambah kewenangan yang sekaligus juga akan menjadi tantangan bagi LPSK ke depannya.

 

Sosok Ideal Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam perlindungan saksi dan korban, secara tidak langsung akan menjadikan proses peradilan mampu mencapai putusan yang objektif dan seadil-adilnya. LPSK dalam menjalankan perannya harus mampu merumuskan dengan baik kompensasi dan restitusi yang memadai bagi saksi maupun korban.

 

LPSK juga harus mendampingi para saksi dan korban pada setiap proses hukum yang dijalani hingga mendapatkan hak restitusi dan kompensasi. Selain itu penting pula untuk mengupayakan pelayanan rehabilitasi psikologis dan psikososial yang mencukupi, sehingga para saksi dan korban tidak mengalami trauma berkepanjangan serta dapat bangkit dan kembali berbaur menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

 

Pimpinan LPSK seyogianya mampu secara terus menerus melakukan penyesuaian dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga. Dengan demikian diharapkan agar dinamika yang terjadi dalam proses peradilan dari waktu ke waktu justru menjadikan LPSK sebagai lembaga yang terus melakukan adaptasi serta membaca kebutuhan para saksi dan korban.

 

Calon Pimpinan LPSK diharapkan memiliki integritas dan kompetensi untuk dapat mewujudkan perlindungan saksi dan korban secara maksimal serta dapat membantu para saksi dan korban dalam mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Penting juga Pimpinan LPSK memiliki jangkauan jejaring yang baik dengan seluruh lembaga terkait, sehingga mampu bekerjasama dengan berbagai institusi untuk menghasilkan perlindungan yang baik bagi saksi dan korban. Koordinasi yang baik antar lembaga terkait tentu saja dapat semakin memudahkan LPSK untuk memaksimalkan tugas dan fungsi kelembagaan khususnya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

 

Terakhir, terbukanya tampuk pimpinan LPSK bagi 7 orang terpilih, mestinya mampu membuat LPSK menjadi lembaga yang memiliki sumber daya manusia yang cukup dan mencakupi setiap aspek pemenuhan kebutuhan berjalannya lembaga secara optimal. Oleh karena itu, 7 orang pimpinan dari berbagai latar belakang berbeda merupakan gagasan yang cukup ideal. Dengan demikian LPSK akan berdiri di bawah para pemimpin yang cakap dan mumpuni dalam menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan lembaga kedepannya.

 

*)Afdhal Mahatta adalah Dosen Prodi Hukum Universitas Podomoro/Tenaga Ahli Komisi III DPR RI

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.