Jumat, 10 August 2018

Wacana Komisi Legislasi Dinilai Belum Perlu, Begini Alasannya

Sebab, pangkal permasalahan lemahnya kinerja legislasi DPR terletak pada komitmen anggota dewan itu sendiri, bukan pada struktur kelembagaannya.
Rofiq Hidayat
Rapat Paripurna DPR. Foto: RES

“Jauh panggang dari api”. Pepatah itu kerap disematkan pada kinerja fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas setiap tahunnnya seringkali hasilnya jauh dari harapan.

 

Misalnya, Prolegnas Prioritas Tahun 2018 yang ditetapkan sebanyak 50 RUU, hanya 4 RUU yang mampu diselesaikan hingga disahkan menjadi UU. Karenanya, belakangan muncul wacana pembentukan Komisi Legilasi yang khusus membahas RUU dan merampingkan jumlah komisi yang berjumlah 11 menjadi 3 komisi sesuai fungsi DPR yakni anggaran, pengawasan, dan legislasi.       

 

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menilai usulan perlunya Komisi Legislasi dengan merampingkan jumlah komisi di DPR belum perlu. Sebab, setiap anggota DPR sebagai representasi rakyat secara otomatis melekat mandat atau fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran.

 

Hal ini sesuai bunyi Pasal 4 ayat (2) Peraturan DPR No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan, “Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Menurutnya, fungsi-fungsi DPR yang melekat pada anggota dewan berada di komisi-komisi sesuai bidang masing-masing. “Nah ketiga fungsi DPR melekat pada anggota dewan itu berada di komisi. Fungsi utama di DPR ada di komisi,” kata Ahmad Hanafi kepada Hukumonline di Jakarta, Jumat (10/8/2018). Baca  Juga: Hanya Hasilkan 4 RUU, Kinerja Legislasi DPR Disebut ‘Kemalasan Terlembaga’  

 

Sedangkan alat kelengkapan dewan lain, seperti Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg) bekerja untuk intenal DPR. Atas dasar itu, Hanafi tak sependapat dengan wacana perampingan jumlah komisi yang ada menjadi tiga. Sebab, selain bakal menuai penolakan dari berbagai fraksi partai, hal ini harus diatur dalam bentuk UU.

 

Meski begitu, saran dia, agar fungsi legislasi DPR lebih efektif dapat disiasati dengan mempersempit ruang lingkup bidang komisi. Misalnya, Komisi I yang membidangi pertahanan, komunikasi dan informasi, luar negeri dapat dipersempit menjadi dua bidang. Diharapkan, dengan hanya dua bidang di setiap komisi dapat berdampak positif terhadap kinerja legislasi.   

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua