Jumat, 10 Agustus 2018
Sengketa Pilkada 2018:
MK ‘Kandaskan’ 24 Permohonan Sengketa Pilkada
Karena tidak memiliki legal standing, tidak memiliki objek permohonan, melewati batas selisih suara 0,5 persen hingga 2 persen termasuk Pemohon Calon Pasangan Tunggal dalam Pilkada Kota Makassar, sehingga kotak/kolom kosong tetap sebagai pemenang.
Aida Mardatillah
MK ‘Kandaskan’ 24 Permohonan Sengketa Pilkada
Gedung MK. Foto: RES

Setelah “mengkandaskan” 34 permohonan sengketa pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tidak menerima 24 permohonan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2018 melalui putusan dismissal (putusan sela). Dari 24 perkara itu tidak satupun tidak diterima. Rinciannya, 3 permohonan tidak memiliki legal standing, 1 permohonan dinyatakan tidak memiliki objek permohonan, 20 permohonan dinyatakan tidak diterima karena melewati batas selisih suara 0,5 persen hingga 2 persen sesuai jumlah penduduk seperti ditentukan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

 

Misalnya, Pilkada Kabupaten Puncak, Memberamo Tengah, Pilkada Kota Makasar dinyatakan tidak diterima karena tidak memiliki legal standing; Pilkada Kota Serang dinyatakan objek salah dinyatakan tidak diterima karena tidak memiliki objek permohonan.

 

Selain itu, Pilkada Kabupaten Biak Numfor, Manggarai, Maluku Tenggara, Alor, Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara, Lampung (dua permohonan), Pilkada Kota Baubau (2 permohonan), Pilkada Kabupaten Belitung, Sanggau, Subang, Pilkada Kota Makassar (2 permohonan), Kabupaten Pinrang, Donggala, Pulang Pisau, Sumba Barat Daya, Pilkada Kota Gorontalo, Pilkada Provinsi Maluku, Kota Madiun dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat selisih suara sesuai Pasal 158 UU Pilkada. (Baca Juga: MK ‘Kandaskan’ 34 Sengketa Pilkada)

 

Kolom Kosong tetap menang

Dari 24 Permohonan, ada 1 permohonan yang diajukan pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang mempersoalkan kemenangan kotak kosong, sesuai keputusan hasil Pilkada Kota yang ditetapkan KPU Kota Makassar. Dalam keputusan KPU Kota Makassar perolehan suara Pemohon adalah 264.245 suara.

 

Sedangkan perolehan suara yang “tidak setuju” (kotak kosong) adalah 300.795 suara. Namun, MK menyatakan tidak menerima permohonan ini karena tidak memiliki syarat selisih suara maksimal 0,5 persen sesuai Pasal 158 UU Pilkada.

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kemendagri sebagaimana Berita Acara No. 470/8641/Dukcapil garis bawah No.  43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah 1.663.479 jiwa.

 

Sesuai Pasal 158 UU Pilkada, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) untuk dapat diajukan permohonan sengketa pilkada Kota Makassar Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar.

 

Mahkamah menilai jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) dalam sengketa Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 paling banyak 0,5% x 565.040 suara (total suara sah) = 2.825 suara. Sementara perolehan suara Pemohon adalah 264.245 suara, sedangkan perolehan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) adalah 300.795 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) adalah 300.795 suara - 264.245 suara = 36.550 suara.

 

Selisih angka 36.550 suara itu jauh melebihi (melewati) 2.825 suara,” ujar Hakim Konstitusi Wahiddudin Adam saat membacakan putusan ini di Gedung MK Jakarta, Jum’at (10/8/2018).  

 

Karena itu, Meskipun Pemohon pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tunggal, tetapi Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan seperti dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan MK No. 6/2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

 

“Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dapat diterima dan beralasan menurut hukum. Sehingga, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.”

 

Tak hanya itu, sengketa Pilkada Kota Makasar yang sama dengan pemohon berbeda pun dinyatakan tidak dapat diterima. Pemohonnya, pasangan calon Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham (Petahana) yang digugurkan pencalonannya melalui Keputusan KPU Kota Makasar No. 71/P.KWK/HK/03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018, disebabkan melanggar administrasi pemilihan umum.

 

Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki legal standing dalam permohonan ini. Sebab, Mahkamah berpendapat pemohon bukanlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 karena tidak memenuhi Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan MK No. 6/2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

 

“Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis MK Anwar Usman dalam persidangan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.