Sabtu, 11 Agustus 2018
Perlu Pengaturan untuk Atasi Hambatan Industri Insurtech
Peraturan OJK No. 23 Tahun 2015 membolehkan dokumen perjanjian (polisi asuransi) secara digital. Tapi, dokumen ini umumnya masih dalam bentuk cetak, menggunakan tanda tangan basah, materai, sehingga perlu pengaturan yang jelas dan lengkap.
Mochamad Januar Rizki
Perlu Pengaturan untuk Atasi Hambatan Industri Insurtech
Para pembicara dalam diskusi bertajuk “Insurtech: The Digital Future of Insurance” di Jakarta, Jumat (10/8). Foto: MJR

Penggunaan teknologi internet dalam kegiatan bisnis turut merambah industri asuransi atau insurance technology (insurtech). Kolaborasi konsep bisnis asuransi dan perkembangan teknologi membuat industri ini memudahkan masyarakat menggunakan layanan asuransi tanpa harus bertatap muka langsung dengan perusahaan asuransi. Mulai dari pendaftaran, pembayaran premi, hingga pencairan klaim semuanya dapat dilakukan secara online.

 

Sayangnya, di tengah geliat industri tersebut, insurtech masih terkendala regulasi yang belum mengatur secara komprehensif. Alhasil, industri ini masih tertinggal dibandingkan bisnis sektor lain dalam kategori fintech lainnya seperti peer to peer lending, e-payment dan kredit online.

 

Presiden Direktur PT Asuransi Wahana Tata, Christian Wanandi mengatakan salah satu kebijakan yang dinilai masih menghambat adalah keharusan bagi perusahaan insurtech dan nasabah melengkapi dokumen (kertas) perjanjian dalam bentuk cetak.

 

Christian menjelaskan dokumen dalam bentuk cetak tersebut menghambat inovasi dari industri ini yang layanannya berbasis internet. Padahal, menurut Christian, dengan menggunakan layanan digital justru memudahkan masyarakat mengkases layanan asuransi.

 

“Kalau inovasi dipagari susah. Dengan teknologi, kami yakin bisa menjangkau masyarakat mendapat asuransi dengan mudah di kota besar dan kecil,” kata Christian saat dijumpai dalam diskusi bertajuk “Insurtech: The Digital Future of Insurance” di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

 

Menurutnya, perusahaan insurtech selama ini masih mengenakan tanda tangan basah dan materai dalam perjanjian antara perusahaan insurtech dengan nasabahnya. Penggunaan tanda tangan basah dan materai tersebut dinilainya tidak lagi efisien bagi industri insurtech.

 

“Kami ini menyasar asuransi mikro yang preminya hanya Rp 20.000, tapi tetap harus ada biaya materai sekitar Rp 6.000,” kata Christian yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Baca Juga: Butuh Pengaturan yang Tepat Awasi Industri Fintech

 

Dokumen cetak yang saat ini masih diterbitkan perusahaan insurtech salah satunya adalah ikhtisar polis asuransi. Dokumen tersebut berisi perjanjian antara perusahaan dengan nasabah.

 

Regulasi mengenai dokumen polis asuransi digital sebenarnya sudah diizinkan regulator untuk diterbitkan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

 

Dalam Pasal 21 ayat (1) POJK 23 Tahun 2015 menyatakan Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk hard copy atau digital/elektronik. Penerbitan dokumen polis asuransi tersebut dapat dilakukan harus dengan persetujuan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Sayangnya, masih ada penilaian dari pelaku usaha bahwa polis asuransi digital masih belum memiliki payung hukum, sehingga menimbulkan keraguan pelaku usaha menerbitkan polis asuransi digital ini.

 

Sementara itu, Chief Executive Officer PasarPolis, Cleosent Randing menilai peraturan yang ada saat ini sudah kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri ini. Namun, dia mengatakan masih ada regulasi yang harus dibenahi, sehingga perlu ada diskusi bersama antara regulator dengan pelaku usaha industri asuransi untuk membahas hambatan tersebut.

 

“Dari sisi regulator saat ini sudah semakin terbuka untuk mendorong e-commerce player bisa berkarya. Memang ada challenge, tapi itu tinggal tunggu waktu dan momen yang tepat saja,” kata Cleosent.

 

Menurut Cleosent, perkembangan industri insurtech ini perlu didorong agar masyarakat merasakan manfaat dari layanan asuransi ini. Dibanding industri asuransi konvensional, bagi Cleosent, insurtech mampu memberi layanan klaim jauh lebih cepat. “Misalnya, kalau pakai asuransi perjalanan, ternyata pesawat delay, bahkan sebelum masuk pesawat klaim sudah bisa dibayarkan,” kata Cleosent.

 

Dari sisi biaya premi yang diterapkan insurtech juga jauh lebih murah dibandingkan asuransi konvensional. Bahkan, menurut Cleosent, perusahaannya menawarkan biaya premi sebesar Rp 7.000 per bulan.

 

Masih belum lengkapnya regulasi insurtech juga disadari pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan pemerintah telah mengupayakan penyederhanaan perizinan dari 36 poin menjadi 5 poin. Menurutnya, penyederhanaan perizinan perlu dilakukan melihat layanan bisnis digital semakin dibutuhkan masyarakat.

 

Rudiantara menambahkan industri fintech termasuk insurtech diperkirakan akan menjadi penopang ekonomi digital di Indonesia. Bahkan, dia melihat fintech mampu meningkatkan akses jasa keuangan pada masyarakat menjadi 75 persen. “Perkembangan fintech terlihat semakin membaik dari sisi regulasi dan tingkat literasi keuangan generasi millenial,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.