Sejak berdiri, Komisi Yudisial (KY) diberi wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuannya. Sejak dilaksanakan seleksi calon hakim agung (CHA) pada 2006 hingga 2018, KY telah menggelar 16 kali seleksi CHA yang menghasilkan 58 hakim agung. Dari jumlah hakim agung itu didominasi dari hakim karier yaitu 44 orang dan 14 orang nonkarier
Berdasarkan data KY, pada tahun pertama pelaksanaan seleksi CHA menyedot pendaftar dalam jumlah terbanyak, yakni 130 orang. Saat seleksi CHA tahun 2006, DPR menolak melakukan uji kepatutan dan kelayakan karena KY hanya mengusulkan 6 CHA yang dianggap tidak memenuhi kuota. Namun, animo masyarakat untuk mengikuti seleksi CHA tahun berikutnya (2007) menurun tajam, karena hanya 59 orang yang tertarik mendaftar
“Dalam UU KY (UU No. 22 Tahun 2004) sebelumnya, KY wajib mengusulkan tiga orang calon untuk satu posisi hakim agung (yang dibutuhkan MA). Hal itulah yang potensi jadi salah satu sebab menurunnya jumlah pendaftar seleksi CHA di tahun-tahun berikutnya. Animo pendaftar seleksi CHA cukup fluktuatif dari tahun ke tahun,” ujar Juru Bicara KY, Farid Wajdi saat dikonfirmasi Hukumonline, Senin (13/8/2018).
Menurut Farid, saat ini jumlah hakim agung sekitar 50-51 orang merupakan hasil seleksi KY sejak 2006 hingga saat ini. Sebagian kecilnya sudah memasuki usia pensiun dan meninggal dunia. “Salah satunya Ketua MA Hatta Ali merupakan produk pertama yang diseleksi KY. Terakhir, hakim agung non-KY (bukan hasil seleksi KY), Artidjo Alkostar yang belum lama pensiun,” ujar Farid.
Berdasarkan catatan KY, sejak 2006-2018, telah menjaring totalnya 1.358 orang pendaftar seleksi CHA. Rinciannya terdiri dari 762 orang dari jalur karier dan 596 orang dari jalur nonkarier.
Mekanisme seleksi CHA telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diselenggarakan pada 2006. Namun, umumnya para CHA menjalani serangkaian seleksi yang meliputi: seleksi administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara. Dalam setiap seleksi CHA, sisi integritas dan kualitas menjadi dua syarat mutlak yang ditekankan KY.
“Selanjutnya KY mengusulkan CHA ke DPR untuk mendapatkan persetujuan, kemudian diangkat oleh Presiden untuk menjadi hakim agung,” lanjutnya.