Selasa, 14 Agustus 2018

​​​​​​​Dilema Status dan Kedudukan Hakim Oleh: Catur Alfath Satriya*)

​​​​​​​Ketidakjelasan mengenai status dan kedudukan hakim ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan karir seorang hakim.
RED
Catur Alfath Satriya. Foto: Istimewa
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Pendahuluan

Tahun 2017 merupakan tahun bersejarah yang akan diingat oleh para punggawa hakim di Indonesia. Hal ini dikarenakan rekrutmen untuk calon hakim sudah bisa dilakukan. Rekrutmen ini menjadi vital dikarenakan rekrutmen calon hakim terakhir di tahun 2010 sehingga sudah hampir tujuh tahun tidak ada proses rekrutmen calon hakim. Padahal, jumlah hakim di Indonesia saat ini sudah memasuki kondisi yang gawat darurat.

 

Untuk sekadar informasi, Indonesia kekurangan sekitar 4000 hakim. Hal ini dikarenakan tidak adanya rekrutmen hakim selama 7 tahun dan adanya pemekaran wilayah yang mewajibkan adanya pengadilan di wilayah tersebut. Ada 86 daerah baru yang harus memiliki pengadilan namun dikarenakan adanya krisis hakim sehingga tidak dapat melaksanakan Keputusan Presiden tersebut.[1]

 

Rekrutmen calon hakim yang tertunda lama bukanlah tanpa sebab. Hal ini dikarenakan adanya polemik mengenai siapa yang berwenang dalam melakukan rekrutmen calon hakim apakah hanya Mahkamah Agung atau harus bersama Komisi Yudisial. Pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) akhirnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun akhirnya memutuskan bahwa yang berwenang dalam melaksanakan rekrutmen calon hakim adalah Mahkamah Agung (MA). Keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam melaksanakan rekrutmen calon hakim adalah inkonstitusional.

 

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akhirnya memberikan kepastian hukum kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan rekrutmen calon hakim. Dalam melaksanakan rekrutmen calon hakim tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (selanjutnya disebut Perma No. 2/2017). Perma ini yang menjadi dasar hukum rekrutmen calon hakim di tahun 2017.

 

Status dan Kedudukan Hakim: Pejabat Negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN)

Perbincangan mengenai kedudukan hakim dalam sistem ketatanegaraan kita merupakan perbincangan klasik yang selalu hangat apalagi sembari ditemani kopi dan pisang goreng. Perbincangan yang sederhana namun menentukan masa depan hakim di Indonesia. Dalam membahas isu ini, Penulis ingin memberikan gambaran sederhana bagaimana kedudukan hakim secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 (selanjutnya ditulis UU No. 48/2009) dinyatakan di Pasal 19 bahwa hakim merupakan pejabat negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini juga dipertegas di dalam Pasal 31 UU No. 48/2009 yang menyatakan bahwa hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

 

Selain itu, kedudukan hakim sebagai pejabat negara juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya ditulis UU No.5/2014). Di dalam pasal 121 jo pasal 122 UU No. 5/2014 sudah dijelaskan bahwa pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara dan dalam hal ini hakim termasuk dalam kategori pejabat negara sebagaimana yang diatur di dalam pasal 122 UU No. 5/2014.

 

Dari dua Undang-Undang di atas sangat jelas dan terang bahwa secara normatif hakim merupakan pejabat negara sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 48/2009 dan UU No. 5/2014.

 

Ketidaksinkronan di Peraturan Pemerintah

Status dan kedudukan hakim yang jelas sebagai pejabat negara sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 48/2009 dan UU No. 5/2014 ternyata tidak diikuti di tingkat Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP). Adanya PP yang tidak sesuai dengan UU menimbulkan hadirnya kerancuan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Penulis mencoba menjelaskan permasalahan ini dengan membuat tabel berikut ini:

 

 

Sekilas tidak ada permasalahan pengaturan antara Hakim dan ASN dikarenakan pengaturan antara Hakim dan ASN sudah diatur secara terpisah. Namun, apabila kita lihat lebih mendalam terjadi permasalahan di dalam PP No. 41/2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim.

 

Di dalam PP tersebut pengaturan mengenai pangkat hakim masih disamakan dengan PNS. Hal ini dapat dilihat di poin b menimbang PP tersebut masih menjadikan PP No. 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagai dasar menimbangnya. Hal ini dikarenakan PP tersebut belum menyesuaikan dengan sistem satu atap.[2] Oleh sebab itu, secara pembinaan kepegawaian Hakim masih sama dengan PNS. Padahal, di dalam UU No. 48 tahun 2009 dan UU No. 5 tahun 2014 secara tegas sudah menyatakan bahwa hakim merupakan pejabat negara dan bukan aparatur sipil negara.

 

UU Jabatan Hakim: Suatu Solusi

Ketidakjelasan mengenai status dan kedudukan hakim ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan karir seorang hakim. Dengan disamakannya pola pembinaan kepegawaian hakim dengan ASN/PNS membuat hakim seperti “pejabat negara rasa PNS”. Padahal seharusnya hakim mempunyai pola pembinaan kepegawaian tersendiri yang mana hal tersebut diatur di dalam RUU Jabatan Hakim[3].

 

RUU Jabatan Hakim memberikan pengaturan yang komperhensif tentang hakim dari hulu sampai hilir sehingga pengaturan mengenai hakim terintegrasi dengan baik. Secara garis besar RUU Jabatan Hakim mengatur mengenai Kedudukan Hakim, Tugas dan Wewenang Hakim, Hak dan Kewajiban Hakim dan Manajemen Hakim. Selain itu, RUU Jabatan Hakim juga banyak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur perihal terkait hakim dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksanaannya.

 

Terdapat sembilan substansi yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung dan hanya tiga substansi yang perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga apabila dilihat dari perspektif ilmu perundang-undangan hal ini memudahkan Mahkamah Agung dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hakim.

 

RUU Jabatan Hakim juga mengatur mengenai Pendidikan Calon Hakim yang mana di RUU tersebut Pendidikan Calon Hakim disamakan dengan Pendidikan profesi setingkat strata dua (magister) sehingga Pendidikan Calon Hakim bisa dikatakan sama seperti Pendidikan notaris. Menurut Penulis, RUU Jabatan Hakim harus segera disahkan menjadi UU agar status dan kedudukan hakim menjadi lebih jelas tidak campur aduk seperti ini.

 

*)Catur Alfath Satriya, Calon Hakim di Pengadilan Negeri Mandailing Natal

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

 

[3] Berdasarkan RUU Jabatan Hakim versi 16 Februari 2016        

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.